Akhirnya beban berat harus ditanggung BPJS. 30% dana BPJS adalah digunakan untuk pemegang polis yang sakit karena rokok. Jadi rokok adalah penyumbang terbesar defisit BPJS. Iya cukai rokok memang menyumbang pendapatan negara tapi ini bukan alasan untuk mempertahankan rokok sebagai sumber pendapatan. Kita masih punya industri lain lho misalnya pertanian dan perikanan. Miris yak kita ini negara agraris tapi banyak import bahan pertanian dari luar.
Pak Faisal Basri menyebut industri rokok juga nggak maju-maju amat. Industri rokok masuk dalam kategori industri sunset karena produksinya terus menurun. Semestinya pemerintah sudah menyiapkan proyek transisi untuk para petani tembakau ini. Jadi misal bisnis tembakau makin turun, para petani tembakau bisa beralih menanam tanaman lain atau beralih ke bidang lain.
Ironisnya, yang membuat penghasilan para petani tembakau ini menurun adalah industri rokok itu sendiri. Sekarang ini, industri rokok lebih banyak membeli tembakau dari luar negeri. 60% bahan baku rokok adalah berasal dari tembakau yang dibeli di luar negeri. Kenapa? Mungkin karena faktor kualitas dan harga kali ya. Jadi, mau bikin kaya petani tembakau luar negeri gitu?
![Rakyat butuh sembako (dok.yayat)](https://assets.kompasiana.com/items/album/2017/03/13/rokok4-58c61827b39273b155b01484.jpg?t=o&v=555)
Dari carut marut pembahasan RUUP, sebenarnya keputusan akhir adalah di pak Jokowi. Kalo pak Jokowi ketok palu menghentikan pembahasan RUUP maka selesai ini RUUP. Prof dr Hasbullah Thabrany, MPH, Dr.PH, Guru Besar Fakutas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia yang juga anggota Dewan Penasihat Komnas Pengendalian Tembakau mengatakan hendaknya pemerintah memihak kepada masyarakat untuk perlindungan jangka panjang pada kesehatan.
“Pak Jokowi dan anggota DPR itu dibayar pakai duit rakyat lho, bukan duit dari industri rokok jadi semestinya memberi keberpihakan pada rakyat”, kata Prof Hasbullah. “Kalau sekarang kan tujuan RUUP cuma buat meningkatkan cukai dari peningkatan industri dan penjualan rokok, pemerintah harus berhitung baik-baik bagaimana efeknya di masa depan, jangan khianat lo pak,” katanya lagi.
DPR RI memang menyebut bahwa urgensi RUUP karena cukai rokok tinggi. Ini keliru karena mengganggap cukai sebagai penerimaan dan bukan mekanisme fiskal untuk mengendalikan produk yang harus dibatasi karena dampaknya negatif. Makin tinggi nilai cukai mestinya negara harus waspada karena makin tinggi perokok yang membayar cukai. Menyeramkan kan kalo seandainya negara kita benar-benar menggantungkan pendapatan dari cukai rokok.
Saat pidato di Rapat Kerja Nasional Kesehatan 2017, pak Jokowi berpesan agar rakyat Indonesia mementingkan gizi anak-anaknya demi masa depan. Mestinya sih para kementerian mendukung program pak Jokowi dan selalu aware dengan kemungkinan intervensi dari industri besar. Pak Jokowi mau memilih generasi sehat atau generasi hancur karena rokok hayo.
![Selamatkan generasi muda dari bahaya rokok (dok.yayat)](https://assets.kompasiana.com/items/album/2017/03/13/rokok5-58c6185d5397734d0542e815.jpg?t=o&v=555)
Lagipula pak Jokowi sudah berjanji dalam Nawa Cita. Janji pak Jokowi dalam Nawa Cita kepada rakyat itu bukan main-main lho. Tapi saya percaya pak Jokowi tidak akan mengecewakan rakyat Indonesia dan berpihak pada rakyat serta tidak akan mengalah pada tekanan politik. Ya kan pak dhe?