Bila menggunakan dana APBN maka pihak-pihak lain akan dilibatkan di sini, contoh KPK. Secara birokrasi dan administrasi akan lebih ribet. Kan tau sendiri penggunaan satu sen pun dana APBN harus ada pertanggungjawabannya. Itu uang rakyat soalnya. Sementara kalo penggunaan dana APBN sulit, maka Sentul akan menggunakan dana private dari investor. Cuma, Sentul butuh pemerintah untuk menjembatani itu. Jadi intinya pemerintah memback up Sentul begitu. Tapi, Kemenpora keukeuh mau pakai APBN.
[caption caption="Mas Ananda Mikola dan mas Joni Lono (dok.yayat)"]
Sebenarnya pihak Sentul tidak mewajibkan pemerintah menyelenggarakan MotoGP di Sirkuit Sentul. Pihak Sentul mempersilakan pemerintah menyelenggarakan MotoGP di sirkuit lain yang lebih cocok jika Sentul dirasa tidak kompeten menyelenggarakan perhelatan ini. Namun, apakah ada sirkuit lain yang siap menyelenggarakan MotoGP? Tidak ada, Sentul siap melaksanakannya karena saat ini kondisi sirkuit Sentul 60 persen, tinggal poles-poles dikit lah. Jadi daripada cari sirkuit lain atau membangun sirkuit baru yang akan makan biaya lebih besar kenapa nggak pakai sirkuit yang udah jadi aja, kata mas Ananda Mikola.
Biaya 200 M yang dibutuhkan Sentul itu bukan biaya pertahun tapi sudah biaya untuk 3 tahun sekaligus untuk maintenance Sentul juga. Ada rumor bahwa pemerintah ogah bekerjasama dengan Sentul karena sejarah masa lalu. Itu lho, kan ada pak Tommy Soeharto di belakang sirkuit Sentul. Ini sih rumor yang mengada-ada kata pak Ermil. Kenapa harus mempermasalahkan masa lalu sementara Dorna udah “klik” dengan Sentul.
Anggaplah misal Dorna oke bila MotoGP tidak diadakan di Sentul, tapi apa ada sirkuit di Indonesia yang sesuai dengan syarat Dorna? Kalau Dorna nggak mau Sentul, ngapain juga ia datang ke Sentul dan membawa Hermann Tilke, emang Hermann Tilke bisa dimainin? Kata mas Ananda Mikola. Hermann Tilke adalah desainer sirkuit Internasional. Ia dulu yang mendesain Sirkuit Sentul. Tambahan lagi, Dorna mau semua yang berhubungan dengan penyelenggaraaan MotoGP harus sesuai dengan standar FIM. Dari mulai Marshall, medical dan fasilitas-fasilitas di sirkuit harus punya standar FIM. Sentul memiliki itu semua.
The Show must go on
Setelah Sentul “di out” oleh pemerintah, apa yang akan di lakukan oleh Sentul? The Show must go on, secara tegas mas Ananda Mikola mengatakan ini. Seperti dikatakan di awal bahwa penyelenggaraan MotoGP di Indonesia adalah masalah kepercayaan dunia Internasional pada Indonesia, maka MotoGP harus tetep kudu bin wajib terlaksana di sini. Pihak Sentul bersedia duduk bareng lagi dengan pemerintah.
Pihak Kemenpora mewacanakan (lagi-lagi wacana yeeeee) akan menyediakan lahan untuk sirkuit baru. Lokasinya adalah GBK (suer meennn.. GBK!), Jakabaring di Palembang dan sebuah lokasi lagi, tapiiiii ketiga lokasi ini masih kudu dikaji ulang. Sementara saat ini pemerintah nggak ada duit buat membangun sirkuit baru. Mengenai hal ini, Mas Ananda berkomentar, kalo kita mau bikin rumah baru tapi nggak ada uang ya ngapain juga bikin rumah baru. Ya sik bener juga. Apalagi dateline pemenuhan syarat-syarat ke Dorna udah mepet.
[caption caption="Mas Ananda Mikola : The Show must go on! (dok.yayat)"]
Demi kepercayaan dunia internasional, pihak Sentul mau membuka diri pada pemerintah dan meluruskan miskomunikasi yang terjadi terutama di soal pendanaan. Sentul tuh awalnya emang nggak bilang opsi pendanaan dari investor karena Kemenpora membuka wacana penggunaan dana APBN. Nah giliran udah deket dateline, Kemenpora baru bilang bahwa dana APBN tidak bisa digunakan. Dateline Dorna mengenai jaminan pemerintah Indonesia untuk pelaksanaan MotoGP sih tanggal 30 Januari, tapi mas Ananda bilang sepertinya Dorna memberikan perpanjangan time limit. Nah Kemenpora bisa nggak nih menggunakan masa injury time dengan sebaik mungkin.
Kalo nggak ada payung hukum dari pemerintah, maka susah juga Sentul melaksanakan gelaran MotoGP karena yang pertama, ini bukan gelaran swasta pribadi tapi gelaran atas nama negara makanya nanti akan disebut Indonesian GP dan bukan Sentul GP. Dorna ogah melanjutkan proses kalo nggak ada payung hukum dari pemerintah. Kedua, Dorna yang menawarkan Indonesia untuk menggelar MotoGP, kalo tawaran yang sudah disetujui Indonesia ini nggak jadi terlaksana maka jelek sudah nama sirkuit Sentul dan Indonesia di mata Internasional. So, pihak Sentul akan tetap mempersiapkan diri menggelar hajatan besar ini sembari berdiskusi lagi dengan pemerintah. Yaaaa mudah-mudahan ada solusi yang baik gitu. Kalo saya pribadi sih ngeri-ngeri sedap dengan akhir drama gelaran MotoGP di Indonesia, tapi saya penasaran dengan prosesnya dan saya sangat menghargai keyakinan mas Ananda Mikola yang optimis MotoGP terselenggara di Indonesia.
