Kaum menengah di Indonesia selalu menjadi topik menarik untuk dibahas. Banyak yang mengatakan bahwa mereka adalah penopang perekonomian, kelompok yang paling dinamis, dan yang paling terdampak ketika krisis datang. Tapi benarkah mereka sekuat yang sering digembar-gemborkan? Atau mereka hanya sekadar bertahan hidup di tengah perubahan ekonomi yang semakin tidak ramah?
Ketika berbicara tentang kaum menengah, sering kali kita membayangkan orang-orang yang hidup dengan nyaman, memiliki rumah, mobil, dan penghasilan yang cukup untuk menabung dan berinvestasi. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa mereka yang masuk kategori kelas menengah adalah mereka yang memiliki pengeluaran antara Rp2,8 juta hingga Rp15 juta per bulan. Mereka ini dianggap sebagai motor penggerak ekonomi karena daya belinya yang cukup besar.
Namun, di balik definisi itu, ada kenyataan lain yang sering kali luput dari perhatian. Kaum menengah Indonesia, meskipun terlihat mapan, sebenarnya hidup di bawah bayang-bayang ketidakpastian ekonomi. Mereka adalah kelompok yang paling rentan terhadap fluktuasi ekonomi, kenaikan harga kebutuhan pokok, hingga kebijakan pemerintah yang kurang berpihak pada kesejahteraan rakyat.
"Katanya kelas menengah itu mapan, tapi kok rasanya seperti berjalan di atas tali? Sedikit saja goyangan, bisa jatuh," keluh seorang pekerja kantoran yang merasa penghasilannya selalu habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa bisa menabung.
Salah satu masalah utama yang dihadapi kaum menengah adalah pendapatan yang semakin terkikis oleh inflasi. Setiap tahun, harga barang dan jasa terus naik, sementara kenaikan gaji tidak selalu sebanding. Ini menjadi masalah serius bagi mereka yang hidup di kota-kota besar, di mana biaya hidup semakin tinggi.
"Setiap kali gaji naik, harga barang juga ikut naik. Ujung-ujungnya, tidak ada bedanya," ungkap seorang pegawai yang harus memutar otak agar gajinya cukup hingga akhir bulan.
Fenomena ini menjadi bukti bahwa daya beli kaum menengah sebenarnya semakin menurun. Mereka terjebak dalam lingkaran setan di mana penghasilan yang seharusnya cukup untuk hidup nyaman, justru habis untuk menutupi kebutuhan dasar. Akibatnya, banyak dari mereka yang terpaksa mengurangi pengeluaran untuk hal-hal yang dianggap tidak esensial, seperti hiburan, rekreasi, atau investasi.
Untuk bisa tetap bertahan, banyak kaum menengah yang akhirnya mengandalkan kredit. Mulai dari kartu kredit, kredit kendaraan bermotor, hingga kredit pemilikan rumah (KPR), semua menjadi solusi instan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tapi, apakah ini benar-benar solusi atau justru menambah beban?
"Kredit itu seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi, membantu kita membeli barang yang kita butuhkan. Tapi di sisi lain, bisa jadi jerat yang membuat kita semakin terpuruk," kata seorang ibu rumah tangga yang terpaksa harus memutar otak untuk membayar cicilan setiap bulan.
Kondisi ini membuat kaum menengah seolah-olah hidup dalam utang. Mereka terus-menerus harus membayar cicilan, dan sedikit saja ada masalah, seperti kehilangan pekerjaan atau sakit, maka semuanya bisa berantakan. Tidak heran jika banyak yang merasa bahwa mereka hidup dalam tekanan, meskipun secara kasat mata terlihat nyaman.
Dua hal yang sering kali dianggap sebagai penentu kesejahteraan adalah pendidikan dan kesehatan. Bagi kaum menengah, memastikan anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang baik dan akses kesehatan yang memadai adalah prioritas utama. Namun, biaya untuk kedua hal ini semakin hari semakin membengkak.
