Mohon tunggu...
Yasmin salwa Darmawan
Yasmin salwa Darmawan Mohon Tunggu... Administrasi - seorang pelajar

Pelajar -Desain Grafika

Selanjutnya

Tutup

Sosbud Pilihan

Adaptasi Zero Tolerance, Pemicu Kebersamaan Warga Balikpapan dalam Pembangunan

10 Juni 2021   14:00 Diperbarui: 10 Juni 2021   17:05 762
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Dan akhirnya, akan banyak cerita, mengapa keberhasilan dari kebijakam zero tolerance ini akan bisa sekali diadopsi oleh kita semua, dalam berbagai aspek kehidupan. Dan --malah- dapat menjadikan hal yang positif untuk menilai kualitas kebersamaan warga kota di mana saja berada, yang berhasil menerapkannya.

Nah, dalam kebijakan itu, Zero Tolerance akan memberikan kewajiban pengendara kendaraan untuk tidak boleh parkir atau berhenti di badan jalan Jenderal Sudirman lagi, dengan alasan apapun. Pengendara juga harus menggunakan helm SNI, dan juga dilarang melawan arus. Tidak boleh mengendarai kendaraan dalam kecepatan tinggi, dan pengguna kendaraan harus menggunakan sabuk pengaman dan mempersipakan kelengkapan berkendara.

Sekali lagi, dalam proses menjalaninya tentu saja pasti akan sulit kan? Terlebih hal yang diatur sudah menjadi kebiasaan dan bertabrakan dengan kepentingan-kepentingan pribadi yang kita dapatkan di jalur utama itu?

Dan, muaranya akan berpotensi mempertajam dampak sosial dan politik, terutama akan hadirnya aksi protes PKL yang mengharapkan pengendara jalan berhenti membeli jajanan mereka. Dan juga penolakan kesadaran pribadi kita yang merasa belum sanggup atas kewajiban yang diemban dari kebijakan tadi kan?

Dokpri
Dokpri

Nah jika dibedah, Zero Tolerance --sebenarnya- adalah program yang sudah pernah diterapkan dan menggunakan istilah kawsan tertib lalu lintas (YTL) dan dimulai 2011 lalu. Serta sebenarnya sudah ada Undang-undang lalu lintas yang jua melarang parkir di badan jalan. Jadi istilah Zero Tolerance hanya upaya mengintensifkan saja, peraturan Pemerintah yang dahulu sudah ada.

Artinya lagi, kebijakan ini hanyalah ketegasan, jika zero tolerance adalah sebuah kebutuhan terkini yang harus dijalankan, untuk mengimbangi kemajuan kota Balikpapan, dalam banyak aspek kehidupan.

Indikator kebersamaan itu tentu saja, lagi-lagi akan dilihat dari kepatuhan kita menjalaninya kan? 

Dan kini sudah terbukti mampu mengurai masalah kemacetan jalan-jalan utama Balikpapan kini. Dan sekaligus sudah menyelesaikan ujian warga Balikpapan untuk menjawab tantangan menjadi kota ternyaman dihuni oleh siapa saja, yang pernah tersematkan dan menyaingi kota kota elit di pulau Jawa.

Balikpapan Bersiap Menuju Peradaban Baru, lewat kebersamaan itu!

Memanja keragaman untuk bersama-sama menikmati pembangunan, tentu saja tidak mudah dilakukan ya? Dan memang, jika kita melihat di teve-teve dimana alasan ekonomi dan politik, selalu saja menjadi modus dalam mencipta keretakan keberagaman kita?

Termasuk ya bisa konflik yang pula bisa terjadi, atas dampak penerapan kebijakan zero tolerence ini. Dimana konflik sosial yang pernah terjadi di pulau Jawa ya juga akan berpotensi terjadi pula di Balikpapan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosbud Selengkapnya
Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun