‘’Gila jika kita mengharapkan hasil berbeda,dengan melakukan cara yang sama’’
Sejak Republik Indonesia memproklamirkan diri sebagai negara merdeka pada tahun 1945, desa menjadi tulang punggung negara dan bangsa untuk menopang kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya untuk melindungi warganya dari kemiskinan dan kebodohan. Hal itu tertuang dalam Undang Undang Dasar 1945, dimana posisi desa adalah merupakan satu kesatuan wilayah hukum berdasarkan adat istiadat yang berkedaulatan dalam wilayah pemerintahan republik indonesia, Dusun/RT masih tetap dipertahankan sebagai bagaian dari desa. Begitu pentingnya desa sebagai perangkat negara yang paling riil sebagai institusi pelindung dan pengayom kehidupan rakyat.
Namun ditengah hingar bingarnya pembangunan, kemiskinan, ketertinggalan dan ketidakberdayaan rakyat terutama mereka yang tinggal di pedesaan menjadi realitas yang menyedihkan. Sumber daya alam Indonesia yang melimpah yang seharusnya menjadi modal dasar pembangunan yang semestinya dinikmati untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat justeru dieksploitasi dan dinikmati sebesar-besarnya oleh pihak asing. Tak heran jika cita-cita kemerdekaan kian jauh api dari panggang.
Kemiskinan yang terjadi di perdesaan merupakan masalah multi dimensi yang penanggulangannyatidak hanya cukupdengan pemberdayaanekonomi, karena penanggulangan kemiskinan pada hakekatnya merupakan upaya untuk merubah orang miskin menjadi lebih mandiri dalam hal ekonomi, budaya dan politik. Untuk itu diperlukan suatu kebijakan yang komperhensif untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memberdayakan dirinya. Persoalannya kemudian bahwa sebuah agenda kebijakan yang hendak diformulasikan tidaklah mudah, apalagi jika kebijakan tersebut tidak melibatkan berbagai kelompok kepentingan atau stake holders sebagai pengguna. Pengalaman terdahulu dapat menjadi pelajaran bagi bangsa, ketika dalam penyusunan formulasi kebijakan menyampingkan kepentingan masyarakat. Hal tersebut akan berdampak pada tidak tercapainya pelayanan public yang prima dalam menjalankan rodapemerintahan. Maka sudah seharusnya desa menjadi unit paling relevan untuk mendapat perhatian pemerintah pusat maupun daerah serta tokoh masyarakat dengan senantiasa mendorong tumbuh kembangnya potensi alamiah dan potensi dinamik pedesaan.
Melalui buku berjudul Revolusi Dari Desa (Saatnya dalam Pembangunan, Percaya Sepenuhnya Kepada Rakyat) DR.Yansen Tipa Padan sebagai penggagas sekaligus eksekutor menuangkan gagasan serta ide briliantnya bagaimana memberdayakan masyarakat desa dalam menentukan arah pembangunan melalui konsep Gerakan membangun Desa (Gerdema). Gerdema lahir dari pengalaman serta pencapaian Dr. Yansen selama 26 tahun sebagai birokrat dalam mengabdi dan membangun kabupatapen Malinau. Dengan motto berubah,maju,sejahterah serta dilandasi oleh tekad untuk bekerja keras dan cerdas dengan ketulusan hati yang bersih dan berkomitmen, buku setebal 180 halaman ini menawarkan gagasan Bupati Yansen agar pembangunan sebaiknya dimulai dari bawah (bottom-up approach) dimana seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan didasarkan pada kepercayaan sepenuhnya kepada rakyat sebagai pemegang tertinggi yang harus menikmati kesejahteraan, dan menempatkan masyarakat desa bukan sekedar objek namun sebagai pelaku pembangunan sementara aparat pemerintahan ditempatkan benar-benar sebagai pengarah dan pendamping. Menurut Yansen, Jika masyarakat desa dapat dipercaya, dibina dan dibentuk kemampuannya, maka mereka menjadi terampil untuk menjalankan tugas dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan desa. Hasilnya, niscaya pembangunan akan lebih apresiatif melahirkan kekuatan besar dalam mewujudkan perubahan yang maju dan sejahtera.
Dalam pelaksanaannya, Gerdema berangkat dari 5 konsep revolusi dari desa yang dijalankan. Pertama, revosi dalam hal penerapan konsep pembangunan, integrasi antara pendekatan partisipatif dan teknokratik yang bermuara di desa. Kedua, revolusi dalam penyerahan urusan dari perangkat teknis daerah kepada pemerintah desa. Ketiga, revolusi dalam hal konsistensi antara formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan pembangunan desa oleh pelaku pembangunan dan masyarakat desa. Keempat, revolusi dalam hal pengelolaan dana pembangunan, dengan memberikan kepercayaan penuh kepada desa melalui kontrol anggaran secara mandiri. Kelima, revolusi dalam pelaksanaan otonomi secara penuh di desa sebagai bagian komitmen membangun kedaulatan rakyat yang menjadi cermin kedaulatan negara yang hakiki. Dan pada tahun 2013 lalu, konsep Gerdema ala bupati Yansen masuk dalam penerima penghargaan Innovative Government Award dari Kementerian Dalam Negeri.
Sebagai ilustrasi dari pelaksanaan Gerdema yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Malinau adalah di bidang Pariwisata. Malinau yang secara geografis berbatasan dengan Serawak, Malaysia selain memiliki potensi keindahan alam baik flora maupun fauna yang melimpah Malinau juga memiliki kekayaan budaya yang yang menjadi daya tarik pariwisata. Menurut Yansen penetapan desa wisata adalah desa yang memiliki kekuatan pada sektor sosial budaya dan lingkungannya, seperti tarian, seni ukir, seni suara tradisional, keterampilan bercocok tanam dan ramuan obat-obatan. Demikian pula sejumlah kearifan lokal dalam memelihara lingkungan, antara lain Tana Tepun, Pulung Kera dan Tana Ulen. Tak salah jika Pemda Malinau menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu komitmen utama. Karena sektor Pariwisata tidak hanya memberikan nilai tambah untuk masyarakat. tetapi akan menopang kekuatan ekonomi daerah dan nasional. Untuk itulah Pemerintah Kabupaten Malinau mengambil kebijakan yang menumbuh kembangkan semangat partisipasi masyarakat dalam pengembangan aset Pariwisata melalui kesenian, kerajinan dan berbagai sarana penunjang. Dan sebagai langkah awal, Pemerintah Kabupaten Malinau menetapkan tiga desa wisata, sekaligus sebagai contoh untuk sejumlah desa lainnya. Ketiga desa itu yakni Desa Setulang di Kecamatan Malinau Selatan Hilir, Desa Long Alango dan Desa Apau Ping di Kecamatan Bahau Ulu.
Selama 3 tahun konsep Gerdema itu dijalankan, kepemimpinan Bupati Yansen rela menyerahkan 31 bidang urusan dengan 200-an lebih poin di dalamnya yang selama ini dijalankan di pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa. Hal ini menjadi bagian dari sharing authority dan sharing power atau berbagi kewenangan dan kekuasaan dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa. Bupati menggerakkan seluruh perangkat SOPD di tingkat Kabupaten dengan berbagai tupoksinya untuk diarahkan energinya dalam membantu proses pembangunan di desa sejak perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga pengawalan sisi administrasi keuangannya. Nilai anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten ke desa tahun 2012 awalnya sebesar Rp 700 juta, lalu tahun 2013 meningkat menjadi Rp 1,2 M, tahun 2014 menjadi Rp 1,5 M dan tahun 2015 direncanakan sebesar Rp 2 M setiap desa. Sebuah gebrakan yang luar biasa berani.
Inspiratif, membaca buku yang ditulis Doktor lulusan Universitas Brawijaya Malang ini. Selain menawarkan ide-ide segar dan inovatif, tak ada kesan menggurui ataupun bermacam teori yang membuat pembacanya mumet. Bahasanya ringan dan mudah dipahami disertai ilustrasi gambar yang menarik sehingga pembaca serasa dibawa masuk ke bumi Malinau nan eksotik, mengagumi budaya dan keindahan alamnya serta menjadi saksi setiap peristiwa dan kegiatan yang dilakukan bupati Malinau. Buku ini sangat tepat sebagai panduan bagi semua pemangku kepentingan, terutama Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Pemerintahan Desa, masyarakat, para wiraswasta bahkan berbagai pihak yang ingin dan belajar tentang bagaimana membangun desa secara tepat.
Pada akhirnya kesuksesan Gerdema ala bupati Yansen berdampak besar terhadap terjadinya perubahan perilaku yang positif dan bermanfaat dalam membentuk kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa. Menurunnya angka kemiskinan di Malinau dari 26% pada 2011, menjadi 10% pada 2013 merupakan buah manis dari kerja keras seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat Malinau. Seperti yang disampaikan Ketua Program Studi Program Doctor Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang, Prof. Dr. Soesilo Zauhar, MS, dalam Gerakan Desa Membangun, semua lokal knowledge, pengetahuan dan teknologi lokal, tidak dianggap semata-mata sebagai modal ekonomi, tetapi juga diperlakukan sebagai modal sosial. Inilah kekhasan dan kunci keberhasilan dari program Gerdema.