Mahalnya Biaya Rapat Lembaga Negara! Haruskah Jokowi-JK?

[caption id="attachment_355800" align="aligncenter" width="600" caption="Ilustrasi sidang lembaga negara/Kompasiana (Kompas.com)"][/caption]

Sejak kecil penulis, selalu diingatkan oleh Umak : " Hai anakku hiduplah sesuai dengan kemampuan. Jangan besar pasak dari tiang; Hiduplah sepanjang bayang2".

Sebenarnya nasihat Umak sejalan dengan nasehat finansial terbaik dunia Warren Buffet untuk profesional muda adalah, hindari utang kartu kredit. Ia mengatakan bahwa mencegah lebih mudah daripada nanti terlanjur terjebak dalam masalah finansial. Bunga kartu kredit sangat mahal berkisar antara 18-20% per tahun. Hati-hati dengan bujuk rayu pihak bank yang menawarkan bunga beracun.

Menurut Warren Buffet, sekali seseorang terjatuh dan berkubang dengan utang akan sulit peluang untuk bebas darinya. Warren Buffet memberikan aturan sederhana soal finansial ini: "Apabila Anda tidak bisa bayar, jangan beli".

Siang ini, tanggal 27, Agustus, 2014, saya ke BNI UI, Depok, untuk melakukan pencairan dana tunai dari tabungan karena ada keperluan yang harus dibayar. Eeh, pegawai BNI langsung nawarkan kartu Kridit Platinum BNI dengan fasilitas free annual fee untuk tahun pertama. Disampaikan sejumlah kelebihan kartu ini, tapi karena saya sudah punya 2 Kartu Hutang maka saya tolak dengan mengucapkan : "Terima kasih". Godaan untuk hidup enak diluar kemanpuan, memang semakin gencar dilakukan oleh pihak bank.

Memang tidak mudah untuk hidup hemat, ketika godaan materialisme begitu besar. Setiap saat kita digoda untuk melakukan gaya hidup yang diluar kemampuan finansial kita. Semua barang komsumsi, barang rumah tangga sampai dengan mobil ditawarkan dalam bentuk kridit. Ditambah lagi iklan sales atau obral yang dilakukan oleh mall dan supermarket terus menggoda untuk belanja yang belum tentu dibutuhkan.

Betapa banyak teman-teman dan anggota keluarga kita terjerat utang karena menggunakan Kartu Kredit dengan tidak bijak. Berapa banyak kreditor seperti ini mendapatkan penganiayaan sampai ada yang meninggal oleh debt collector. Seharusnya OJK atau BI harus mengganti nama Kartu Kredit menjadi Kartu Utang karena sebenarnya setiap transaksi dengan Kartu maka akan dicatat sebagai utang yang harus dibayar tanggal tertentu di bulan depan. Dengan, mengganti namanya menjadi Kartu Utang diharapkan pemiliknya kan lebih berhati-hati untuk menggunakan fasilitas Utang tersebut. Kartu Utang semestinya hanya digunakan untuk transaksi penting dan sesuai kemampuan bayar neraca berjalan setiap bulannya karena bunga kartu utang sebenarnya sangat mahal!

Perilaku hidup boros bukan saja pada individu, tapi juga prilaku birokrasi Republik Indonesia. Betapa besarnya pemborosan anggaran dilakukan oleh Pemerintah baik Pusat maupun Daerah. Betapa banyak APBN dan APBD dialokasikan untuk hal-hal yang bukan-bukan, duplikasi, penggantian alat yang belum diperlukan, alat yang tidak bisa dipakai karena tidak ada ruang dan operatornya, proyek bodong serta banyak modus lain dalam rangka mengerus keuangan negara oleh birokrat busuk negeri ini.

Semalam, tanggal 26, Agustus, 2014, TV Metro, Acara Suara Anda, menampilkan sosok Lasro Marbun, Kadin Pendidikan DKI Jakarta, yang dapat menghemat APBD lebih Rp 2 Triliun. Dia menemukan rencana alokasi anggaran yang secara terencana , sitimatik dan masif memang dimaksudkan untuk dikorupsi dan memperkaya birokrat dengan memboroskan APBD untuk hal yang bukan-bukan. Sebenarnya rakyat dan negeri ini hanya butuh pemimpin yang jujur, kompeten dan berNyali untuk tegakkan aturan dan per-undang-undangan.

Bagaimana Perilaku Boros Lembaga Negara Kita?

Pertama, berita pada Tribunnews.com, Selasa, 17 April, 2014 melaporkan Alokasi anggaran rapat Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2012 mencapai lebih Rp 30,1 Milyar seperti yang disampaikan Uchok Sky Kadhafi dari FITRA. Alokasi anggaran tersebut antara lain digunakan untuk program dokumen (risalah dan transkrip) sidang kabinet dan rapat yang dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden sebesar Rp 713 juta . Ada lagi, program laporan pelaksanaan sidang kabinet dan rapat yang dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden sebesar Rp 29,4 Miliar. Apa bedanya kedua mata anggaran ini? Tentunya hanya birokrat kepresidenan yang paling tahu, yang penting (lumayan juga pendapatan diluar gaji++). Uchok menyampaikan ada alokasi anggaran sebesar Rp 29,4 Milyar untuk berbagai jenis rapat. Berarti, rakyat membiayai rapat Kepresidenan sebesar Rp 2,4 Milyar/bulan. Selanjutnya, Uchok mengatakan : " Diasumsikan ada 157 rapat Kepresidenan per tahun dengan biaya rapat rata-rata sebesar Rp 187 juta per rapat". " Hal ini sungguh-sungguh terlalu mahal dan teganya menghambur-hamburkan uang pajak rakyat," ujarnya.

Pada tahun 2012 rapat Kepresidenan yang menghabiskan Rp 30,1 Miyar per tahun untuk apa saja ya? Apakah untuk biaya transport? Bukankah setiap Menteri dan Ketua Lembaga Negara mempunya dana operasional perjalanan? Bukankah, setiap Menteri dan Ketua Lembaga Negara sudah disediakan mobil beserta sopir yang dibayar oleh APBN juga? Apakah perlu honor rapat? Bukankah setiap Menteri dan Ketua Lembaga Negara mempunyai dana operasional yang jumlah juga milyaran untuk kegiatan operasional mereka? Bukankah rapatnya dilaksanakan pada jam kerja dan mereka sudah punya gaji, tunjangan dan dana operasional yang lebih dari cukup? Apakah perlu makan dan minum?  Makan apa ya para petinggi NKRI sehingga menghabiskan Rp 187 juta untuk sekali rapat? Lalu untuk apa saja? Lalu berapa anggaran rapat kepresidenan tahun 2013 dan 2014? Saya tidak punya jawaban untuk pertanyaan yang datang bertubi-tubi ke-benak-ku. Aku merasa bodoh jadinya!

Kedua, Biaya Perjalanan Dinas Kementerian RI. Minggu, 17 Agustus 2014. Tribunnews.com - Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Anies Baswedan, mengungkapkan pihaknya tengah menyoroti anggaran perjalanan dinas pegawai negeri sipil (PNS) yang masuk dalam Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015. Namun, Anies menjelaskan ada peningkatan anggaran perjalanan dinas yang signifikan dari 2012 ke 2013. Tahun 2012 itu hanya Rp 2,9 triliun untuk perjalanan dinas. Lalu 2013 jadi 32 triliun, angkanya meloncat naik 10 kali lipat sehingga perlu dicek," kata Anies. Dia mengungkapkan belum mengecek anggaran perjalanan dinas pada 2014. Berapa besar loncatannya? Ini baru perjalanan dinas saja. Bagaimana dengan alokasi proyek dan program yang tumpang tindih, tidak efisien, tidak capai sasaran dan proyek bodong? Berapa ratus triliun NKRI dirugikan karena prilaku Birokrat yang boros dan KKN? Malangnya Negeriku!

Pesan untuk Jokowi-JK

Pertama, rakyat memilih JokowiJK salah satunya adalah perilaku sederhana dan hemat Presiden dan Wakil Presiden terpilih tahun2014. NKRI tidak akan maju dan berkembang dengan prilaku birokrat yang boros. NKRI perlu dikelola dengan hikmat, hati-hati dan hemat.

Kedua, rakyat memilih Jokowi-JK karena percaya bahwa anda berdua tidak punya kepentingan kecuali hanya tunduk kepada konstitusi dan keinginan rakyat. Kami titipkan APBN sesuai dengan alokasi yang tepat dan hemat untuk membangun NKRI.

Ketiga, rakyat mengharapkan JokowiJk hanya memilih Menteri kabinet, Panglima TNI, POLRI, dan Ketua2 Lembaga Negara yang juga punya karakteristik sama yaitu perilaku hidup sederhana dan hemat APBN.

Ke-empat, pemerintah JokowiJK harus meneliti seluruh alokasi anggaran Kepresidenan dan Kementerian serta Lembaga Negara yang mungkin direncanakan untuk dikorupsi dan diboroskan dengan nama program pembangunan. Cegah pemborosan uang rakyat!

Terakhir, rakyat siap untuk berprilaku hidup sederhana dan hemat (memang rakyat miskin lebih 30% populasi) dan mendukung program pembangunan untuk kepentingan bangsa jangka menengah dan panjang. Presiden JokowiJK, rakyat menunggu dan mengawasi janji2 kampanye anda berdua untuk membuat Indonesia hebat!