Mengupas Masalah Masyarakat yang Malas Bayar Pajak

Indonesia menghadapi masalah besar dalam sistem perpajakan: hanya sebagian kecil rakyat yang membayar pajak. Data menunjukkan bahwa mayoritas penerimaan pajak di Indonesia berasal dari kelas menengah, khususnya karyawan, yang pajaknya langsung dipotong melalui mekanisme Pajak Penghasilan (PPh).

Di sisi lain, banyak pelaku usaha kecil atau pekerja sektor informal yang tidak tersentuh kewajiban pajak. Contohnya adalah petani atau pemilik sawah dengan keuntungan besar, tetapi aktivitas ekonominya sulit terdeteksi. Ironisnya, sektor yang berkontribusi besar, seperti karyawan, justru merasa terbebani.

Lebih parahnya lagi, rakyat kehilangan kepercayaan karena maraknya kasus korupsi di Indonesia. Jika pemerintah ingin memperbaiki sistem pajak dan meningkatkan kepatuhan rakyat, ada beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan.

Mengapa Karyawan Menjadi Tulang Punggung Pajak?

Baca juga: Mengupas Akar Masalah Parkir Liar di Kota Besar

Sistem perpajakan Indonesia sangat bergantung pada karyawan sebagai sumber utama penerimaan pajak. Hal ini karena pajak mereka langsung dipotong dari gaji, sehingga lebih mudah dikumpulkan. Namun, ketergantungan ini menjadi masalah karena:

• Ketimpangan kontribusi pajak. Pelaku usaha kecil dengan keuntungan besar, seperti pedagang atau petani, sering tidak terdeteksi oleh sistem pajak.
• Minimnya diversifikasi sumber pajak. Penerimaan pajak tidak merata di semua sektor, sehingga beban lebih berat dipikul oleh karyawan.

Seharusnya, pemerintah bisa memanfaatkan potensi besar dari sektor industri. Misalnya, jika Indonesia menerima investasi dari perusahaan multinasional seperti Apple, dampaknya akan signifikan. Dengan adanya pabrik yang mempekerjakan hingga 200 ribu karyawan, pajak penghasilan yang dikumpulkan dari mereka akan jauh lebih besar.

Sayangnya, beberapa kebijakan pemerintah, seperti menolak tax holiday selama 50 tahun untuk Apple, justru melewatkan peluang ini. Padahal, meskipun perusahaan tidak membayar pajak langsung, pajak dari karyawannya saja sudah memberikan kontribusi besar bagi negara.

Masalah Pajak di Sektor Agraris dan Usaha Kecil

Indonesia sering disebut sebagai negara agraris, tetapi sektor ini memberikan kontribusi pajak yang sangat kecil. Banyak petani atau pemilik sawah dengan keuntungan besar yang tidak terdeteksi oleh sistem pajak. Ini karena transaksi mereka sering dilakukan secara tunai tanpa pelaporan.

Begitu pula dengan pedagang kecil. Banyak pedagang kaki lima yang sebenarnya memiliki penghasilan besar, bahkan mampu pergi umroh beberapa kali, tetapi tidak pernah membayar pajak. Sistem ini menunjukkan kelemahan dalam menjangkau pelaku ekonomi informal.

Jika pemerintah benar-benar membutuhkan pajak, maka strategi harus bergeser. Daripada terlalu fokus pada sektor agraris, Indonesia sebaiknya mendorong pembangunan sektor industri dan produksi. Industri memberikan peluang yang lebih besar untuk mendeteksi dan mengumpulkan pajak dari aktivitas ekonomi.

Mengapa Rakyat Malas Membayar Pajak?

Salah satu alasan utama rendahnya kepatuhan pajak di Indonesia adalah krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi, termasuk di sektor pajak, semakin membuat rakyat skeptis. Beberapa contoh kasus, seperti:

• Seorang menteri yang ditemukan menyimpan uang miliaran rupiah di rumahnya.
• Skandal pegawai pajak yang hidup mewah dan tidak sesuai dengan gajinya.

Kasus-kasus seperti ini membuat rakyat merasa uang pajak mereka tidak dikelola dengan baik, sehingga enggan untuk membayar.

Langkah-Langkah yang Perlu Dilakukan Pemerintah

Untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan memperluas basis pajak, pemerintah perlu mengambil langkah strategis berikut:

1. Membangun Kepercayaan dengan Transparansi
Pemerintah harus terbuka dalam pengelolaan pajak. Publikasikan secara rutin laporan penggunaan pajak dan tunjukkan hasil konkret, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, atau layanan kesehatan.

2. Menyederhanakan Sistem Pajak
Banyak pelaku usaha kecil enggan membayar pajak karena sistemnya dianggap rumit. Pemerintah dapat memberikan insentif atau sistem pelaporan pajak yang lebih sederhana untuk mereka.

3. Mendorong Investasi Industri
Alih-alih terlalu fokus pada sektor agraris, pemerintah sebaiknya mengarahkan pembangunan ke sektor industri. Industri besar tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga memastikan penerimaan pajak yang lebih terukur dan konsisten.

4. Reformasi di Internal Lembaga Pajak
Korupsi dalam sistem perpajakan harus dihentikan. Penegakan hukum yang tegas terhadap oknum yang menyalahgunakan pajak dapat membangun kembali kepercayaan rakyat.

5. Meningkatkan Kesadaran Pajak di Masyarakat
Edukasi tentang pentingnya pajak harus dimulai sejak dini melalui kurikulum pendidikan dan kampanye publik.

Penutup
Jika pemerintah ingin rakyat mau membayar pajak, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah membangun kembali kepercayaan masyarakat. Selain itu, sistem perpajakan harus lebih inklusif dan adil, dengan memperluas basis pajak ke sektor yang selama ini belum tersentuh, seperti usaha kecil dan agraris.

Dorongan terhadap sektor industri juga menjadi kunci penting untuk meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan. Dengan langkah-langkah ini, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi negara yang kaya dan mandiri dari sisi pendapatan pajak.