(3) Bahwa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggra Timur belum menyampaikan pengumuman hasil kompetensi II calon PPPK Guru tahun 2021 sesuai surat kepala BKN sebagaimana tersebut pada point 1 (satu) dan belum menyampaikan pengumuman pemberkasan penetapan NIPPPK sesuai surat BKN sebagaimana tersebut pada point 2 (dua), karena Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sedang berkonsultasi dengan kementerian keuangan RI terkait anggaran PPPK Guru Tahun Anggaran 2022. (4) memperhatikan informasi sebagaimana tersebut pada point 1 sampai point 3 di atas, maka diinformasikan kepada para calon PPPK Guru Tahap II lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk tidak melakukan apa pun terkait penyampaian Usulan Pengunduran Diri yang muncul pada akun masing-masing yang ada pada laman https//sscasn.bkn.go.id sampai adanya pengumuman resmi dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang pengisian DRH dan unggah berkas pengusulan penetapan NI PPPK Guru Tahap II.
Berdasarkan pernyataan pada point 3 bisa dipastikan bahwa Pemerintah Provinsi NTT belum memiliki anggaran untuk menggaji peserta yang lulus PPPK Guru tahap 2. Pemerintah Provinsi sedang berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan RI.Â
Laman voxntt.com tanggal 4 Pebruari 2022 memberitakan bahwa langkah penanganan yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemprov NTT adalah menyurati Menteri Keuangan RI dan Kementerian terkait guna menambahkan alokasi DAU. Dan hingga saat ini belum ada jawaban.
Hal ini tentu bertolak belakang dengan pernyataan pihak terkait pada waktu "Pengumuman Seleksi Guru PPPK tahun 2021" sebagaimana yang ditayangkan live tanggal 23 November 2020 lalu. Hal ini sudah ditayangkan di akun youtube Kemendikbud RI. Salah satu pointnya menunjukkan bahwa:
Pemerintah Pusat memastikan tersedianya anggaran bagi gaji semua peserta yang lulus seleksi guru PPPK. Jadinya daerah sekali lagi tidak perlu kuatir mengajukan formasi sesuai kebutuhan karena anggarannya sudah disiapkan.
Perlu diketahui bahwa para guru honorer yang mengikuti seleksi guru PPPK tahap 2 berasal dari sekolah negeri, sekolah swasta dan para lulusan PPG. Ada banyak guru honorer yang mengabdi di sekolah swasta yang sudah diberhentikan dari sekolahnya karena mereka sudah dinyatakan lulus PPPK guru tahap 2. Dan sekolah sudah merekrut guru baru sebagai pengganti.Â
Banyak juga dari antara mereka yang sudah menikmati tunjangan profesi guru. Rupanya tunjangan itu bakal tidak mereka dapatkan lagi di tahun anggaran yang berjalan karena mereka sudah tidak mengajar lagi. Nasib calon PPPK Guru tahap 2 yang berasal dari sekolah Swasta sepertinya menggantung. Tuntutan kebutuhan pokok harian tentu tidak bisa digantung. Â
Harapannya, semoga koordinasi pihak terkait, antara Pemprov NTT dan Kementerian Keuangan RI bisa berjalan lebih lancar. Sehingga, nasib 1638 calon PPPK Guru tahap 2 lingkup Pemprov NTT yang telah dinyatakan lulus tidak dibiarkan menggantung tanpa ada kepastian.
