Di Bawah Pemerintahan Joko Widodo

Joko Widodo awalnya menjabat sebagai seorang Walikota Solo. Seperti yang kita ketahui, nama Jokowi mulai menjadi sorotan karena kemampuannya untuk memimpin dan mengembangkan Kota Solo. Kemudian, ia mencalonkan diri di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2012 bersama dengan Basuki Tjahaja Purnama sebagai wakilnya. Dan kini ia menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia menggantikan Presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono.

Lebih dari 100 hari sudah Pemerintahan Joko Widodo atau biasa dikenal dengan Jokowi ini berjalan, namun masih banyak masyarakat Indonesia yang merasa apa yang dijanjikan oleh Presiden kita, Jokowi ini belum terlaksana. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya masyarakat yang mengeluhkan kurang tegasnya Pemerintahan Jokowi dalam menangani segala masalah yang membelit negara Indonesia ini.

Beberapa janji Joko Widodo di kala mencalonkan diri sebagai Presiden RI ini, antara lain tetap akan mengaawal pembangunan di Jakarta, memperbaiki capaian kinerja Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, kawal proyek transportasi di DKI Jakarta, akan membenahi segala permasalahan di Jakarta (terutama banjir), buat koruptor jera, berjanji cetak 10 juta lapangan kerja, dan lain-lain.

Dari beberapa janji tersebutyaitu mengenai kebijakan penenggelaman kapal asing pencuri ikan yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta pencabutan dan pengalihan subsidi BBM. Pencabutan dan penglihan subsidi BBM ini sempat menuai kontroversi karena akibat kebijakan ini, harga BBM dinaikan dan akibatnya sebelum penetapan kenaikan harga BBM tersebut, beberapa hari sebelumnya telah terjadi antrian panjangpara pengendara sepeda motor dan mobil. Bahkan antrian ini berlangsung hingga larut malam dan berimbas pada habisnya pasokan BBM dari pihak SPBU.

Kenaikan ini dilakukan untuk menambah pemasukan atau pendapatan Pemeirntah guna membayar hutang-hutang Indonesia yang mencapai trilyunan rupiah kepada pihak luar negeri. Namun, banyak masyarakat yang memprotes kenaikan harga BBM tersebut karena dianggap tidak sesuai dengan keadaan menurunnya harga BBM di dunia internasional.

Tidak hanya masalah kenaikan harga BBM yang sempat menuai kontroversi dari masyarakat luas, tetapi juga masalah yang sering dilanda oleh warga DKI Jakarta yang tidak lain adalah banjir. Di Indonesia sedang dilanda musim pancaroba yaitu hujan dengan intensitas ringan hingga deras, apalagi bulan Januari dan Februari 2015 ini menjadi puncak musim pancaroba tersebut. Kondisi tersebut mengakibatkan banjir di Jakarta semakin parah.

Masyarakat dibuat semakin geram karena Pemerintah terutama Presiden Jokowi dianggap kurang sigap menghadapi banjir yang telah menjadi langganan Ibukota Jakarta ini. Kurangnya persiapan, seperti pengadaan sosialisasi untuk mengantisipasi datangnya banjir serta penyediaan fasilitas-fasilitas yang memadai guna menghadapi banjir.

Belum lagi masalah perseturuan antara KPK dan POLRI yang semakin memanas membuat Presiden Jokowi seakan semakin dipojokkan akibat kurang tegasnya beliau dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Semakin banyaknya masalah-masalah yang dihadapi Indonesia seharusnyamembuat Presiden kita semakin mempunyai ketegasan dan masyarakat pun sangat berharap dipenuhinya janji-janji Jokowi kala itu sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam hal ini Presiden RI semakin bertambah bukan semakin berkurang.