Desa Pendidikan Kampar: Antara Tantangan dan Harapan Capai Zero Anak Tidak Sekolah

Kepala Desa Sumber Sari memperkuat informasi yang disampaikan oleh Camat Tapung Hulu kepada para perintis Rumah Kerlip Beriman pada rapat koordinasi Percepatan Desa Pendidikan Menuju Derappp di aula kantor kecamatan Tapung (13/1/2023). "Desa kami mengalami krisis SDM. Sebanyak 4 anak untuk SD, 12 untuk SMP,dan36 untuk SMA langsung mendaftar saat kami menyampaikan rencana  Pak Bupati untuk membuka Pembukaan PKBM oleh yayasan ini (Sigap Kerlip Indonesia.red). Kemungkinan jumlah ATS kami akan bertambah banyak. Kami siap menyediakan semua sarana yang diperlukan yayasan yang ibu bina untuk  menangani semua ATS di Desa Sumber Sari, "ujar Kepala Desa Sumber Sari pada Rakor Percepatan Desa Pendidikan  Menuju Derappps di Aula Kantor kecamatan Tapung (13/1/2023). 

Pembina SKI selaku Ketua Tim Percepatan Desa Pendidikan bersama PLT Kepala Dinas Pendidikan,  Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) bersama Kepala Disparbud, Zulia Darma, Kepala Dinkes, Zulhendra, Kepala DPPKBP3A, Edi Afrizal, Ketua  IBI Kampar, Satiti Rahayu,  Koordinator GIP Kampar, Rina Farbriani, Fasilitator FAKAR, Hot Martua,  Ketua DKK, David Hendra, Diskominfo Kampar, dan para jurnalis menyimak penjelasan mengenai potensi dan sumber daya 24 Desa Pendidikan oleh Camat Tapung, Tapung Hulu, dan Tapung Hilir. 

Camat Tapung, Sofiandi menyediakan kudapan dan makan siang, LCD, serta ruang rapat untuk 57 peserta rapat sesuai arahan PJ Bupati Kampar, Dr. H. Kamsol M.M.  Pemkab Kampar mendukung penuh pelaksanaan rapat koordinasi yang ditaja Tim Percepatan Desa Pendidikan di 5 wilayah plus Kampar Kiri Hulu pasca Sarasehan Giat  Desa Pendidikan Menuju Derappp (26/12/2022).

Dok Tim Percepatan Desa Pendidikan. Suasana Rakor Desa Pendidikan Menuju Derappp do Desa Gema Kampar Kiri Hulu (6/1/2023). 

 

"Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) serta Kampar zero drop out membutuhkan komitmen dari semua pihak. Semua anak, anak kita. Sebesar apapun tantangannya selama kita bergotong royong menuntaskan wajib belajar 12 tahun ini, maka harapan tersebut akan terwujud. Pendidikan merupakan basis dalam pemenuhan hak asasi manusia. Saya menginstruksikan kepada Dinas PUPR untuk membuat peta jalan pembangunan infrastruktur khususnya untuk pendidikan. Peta Jalan tersebut sangat dibutuhkan oleh tim penyusun RPJMD ke depan,"pungkas Dr. H.Kamsol, M.M dalam silaturahmi Bupati Kampar dengan ninik mamak (12/1/2023).