"Apresiasi setinggi-tingginya disampaikan kepada para Kepala Sekolah yang telah  berhasilmenerapkan PPDB 2014. Saya sempat estafet melihat PPDB di SMPN 16, 27, 22, 14, 7, 2, 5 dan terakhir 35. Di SMPN 35 lah saya menemukan kegembiraan yang luar biasa. Kepala Sekolah SMPN 35, Ibu Mia berkomitmen untuk menyiapkan berita acara pengembalian titipan uang seragam dari orangtua peserta didik baru. Saya gembira karena ada seorang pionir yang siap menerapkan moratorium pungutan mulai di PPDB2014. Kabar ini langsung saya sampaikan melalui twitter kepada Pak Walikota dan Pak Kadisdik. Penuh harap ada kebijakan yang dapat membantu orangtua peserta didik yang ingin menitipkan uang pembelian seragam, apalagi di SMPN 35 kebanyakan dari keluarga yang tidak terlalu mampu, hingga perlu untuk menabung.
Kedua, saya juga memberikan apresiasi kepada SMKN 14 khususnya kepada Pak Iwa yang telah memberikan dukungan luar biasa dalam penerapan PPDB 2014 online. Saya dengar tahun lalu dibutuhkan Rp 35 juta untuk biaya makan minum dan operasional operator dan petugas keamanan mulai dari persiapan sampai selesai. Sebelumnya biaya tersebut ditutupi oleh pungutan dari berbagai sumber. Penuh harap kedepan dialokasikan anggaran yang memadai agar hal ini terantisipasi.
Ketiga mengenai putra-putri guru. Sebagaimana informasi yang disampaikan Bu Kusmeni sebelumnya, bahwa DPKB sebagai posko pengaduan PPDB2014 menerima ratusan orang pada hari Sabtu lalu. Saya menyempatkan mengajak puluhan orangtua yang mengaantri diluar Posko. Ada ibu Rahmi, Guru SMKN 13 yang sangat berharap putrinya dapat diterima di SMKN 9 sesuai minat yang ingin dikembangkannya. Ibu Rahmi memerlukan kepastian sebelum pendaftaran ke sekolah Al Ghifari dilakukan.
Keempat, mengenai sekolah-sekolah yang belum memenuhi kuota sepeti SMPN 6 dan SMPN 40. Orangtua yang mengadu berharap diberi kesempatan untuk mendaftar ke sekolah-sekolah tersebut. Mereka sudah mulai merapatkan barisan dan mengumpulkan iuran Rp 1.000/orang untuk administrasi berkas-berkas yang diperlukan kepada Pak Dedy, warga Bandung yang ingin memperjuangkan aspirasi mereka,
Kelima mengenai Peserta DIdik dari Luar Kota, orangtua yang mengadu merasa lebih berkeadilan ketika passing grade untuk anak-anak mereka disamakan dengan peserta didik kota Bandung.
Sebelumnya, saya juga menyimak  hal-hal penting yang disampaikan Pak Walikota
Secara umum, 98% atau silent majority puas dengan sistem PPDB2014 online. Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk kedpan:
1. Perbaiki sistem komunikasi
2. Perbaiki sosialisasi
Praktik-preaktik baik tersebut a.l:
1. Penerapan jalur  non akademik afirmasi Keluarga Tidak Mampu dan yang memilii MoU khusus membuka aksesibilitas pendidikan bagi kelompok yang terpinggirkan
2. Titip menitip sudah surut
PPDB ini bukan produk walikota secara personal tapi hasil rumusan dan konsultasi publik multistakeholder
1. Ortu
2. LsM
3. Kepala sekolah
4. pengawas
Dalam prosesnya terjadi dinamika-dinamika. Setiap ada perubahan beaar selalu ada goncangan. Nanti juga mulus dan kita take off dg sistem pendidikan yang baik.
Situasi2 yg terjadi di sekolah masing2 untuk perbaikan di masa yad. Ayo kita sama-sama berkomitmen menyelesaikan sisa sekian persen yg akan didistribusikan, 2 % . Prinsipnya jangan sampai ada anak Bandung yg tidak sekolah. Jika alasannya finansial, maka akan dibantu.
Saya yakin para Kepala Sekolah ingin membuat perbaikan-perbaikan agar obyektif seperti:
1. Fisik bangunan, harus ada regulasi, pungutan harus didiskusikan, fair.
2. Banyak berita baik, diantaranya ada 2 sekolah dibangun tanpa APBD
Pada dasarnya, hari ini saya
1. akan mendengarkan semua curhat Kepala Sekolah
2. Mengingatkan agar internal disdik harus kompak. Masih ada politicking2 tidak perlu, harusnya didukung, tidak dihambat.
