Latar Belakang Masalah
Â
Tingkat ekonomi di indonesia saat pandemi Covid-19 masih belum pulih. Berdasarkan laporan BPS (Badan Pusat Statistik) pada Maret 2021 sebesar 10,14% atau sebanyak 27,54 juta penduduk Indonesia berstatus miskin. Data ini masih dikatakan bahwa jumlah orang miskin meningkat 1,12 juta Individu dengan peningkatan terbesar terjadi di wilayah perkotaan sebesar 1 juta dan perdesaan sebesar 120 ribu orang berdasarkan data sebelum covid-19.  Peningkatan terjadi karena penurunan kesejahteraan rumah tangga yang disebabkan pada faktor kemampuan daya beli yang menurun. Hal ini  menjadi bagian dari dampak minimnya lapangan pekerjaan dan upah yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada tahun 2020 sebanyak 9,77 juta orang masuk dalam kategori pengangguran terbuka, atau setara 7,07% tingkat pengangguran di masa pandemi. Pengangguran terbuka terjadi karena tidak terserapnya tenaga kerja oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Kurangnya lapangan kerja sedangkan jumlah penduduk yang dicatat BPS mencapai  270,20 juta jiwa per september 2020 tidak tersalurkan dengan baik. Angka kemiskinan yang tidak pernah usai baik saat pendemi ataupun tidak, membutuhkan waktu dan tenaga yang saling bekerjasama antara pemerintah dan juga pihak penyelenggara tenaga kerja (pihak ketiga). Pemerintah masih terus berupaya mengevaluasi dan melakukan stabilisasi ekonomi untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Saat ini pemerintah berupaya melakukan percepatan pengentasan kemiskinan.
Upaya Pemerintah dalam Pengentasan KemiskinanÂ
Alokasi dana dilakukan pemerintah untuk menuntas kemiskinan ektrem yang akan terjadi di tahun mendatang. Â Dampak yang disebabkan pandemi saat ini harus segera diatasi melalui kebijakan pemerintah yang lebih dulu sudah di kaji. Kebijakan yang dilakukan pemerintah terdiri dari kartu prakerja. Kartu prakerja diniai sebagai upaya pemerintah dalam pemberdayaan usia produktif yang sudah memasuki usia kerja. Kartu prakerja ini dapat berfungsi sebagai tunjangan pelatihan keahlian yang menjamin kelangsungan hidup tenaga kerja yang sedang mengikuti pelatihan di balai kota.
Menurut pakar SDM (Sumber Daya Manusia) Pusparini Hakim Dengan adanya kartu tersebut dan jaminan bagi yang ikut pelatihan, maka membuka peluang untuk masyarakat mengikuti pelatihan dan menambah kemampuan baru agar mampu bekerja di sektor lainnya yang berpeluang memiliki penghasilan yang lebih besar. Pencari kerja yang berasal dari keluarga mampu dapat ikut kartu prakerja dan mengikuti pelatihan dengan jaminan saat mengikutinya. Kegiatan ini diharapkan mampu memberantas kemiskinan ekstrim yang terjadi dengan meningkatkan kemampuan calon atau tenaga kerja yang ada.
Keberhasilan Program Kartu PrakerjaÂ
Program kartu prakerja dinilai berhasil dalam upaya meningkatkan pemberdayaan manusia. Hal ini berdasarkan data BPS yang mencatat bahwa tahun 2021 mengalami penurunan angka pengangguran menjadi 6,49% atau 9,1 juta orang. Tercatat 6,1 juta orang terdaftar dalam kartu prakerja yang dialokasikan dananya dari pemerintah sebesar 20 triliyun dan 3,55 juta perorang unfruk yang menerima insentif. Keberhasilan yang membutuhkan cukup lama untuk dapat membantu perbaikan ekonomi saat ini. Upaya ini harus didukung dan terus dilakukan evaluasi agar terus terlaksana dengan baik.
PenutupÂ
Waktu yang panjang untuk menghadapi pandemi covid-19 dibutuhkan kerjasama baik dari pemerintah ataupun  stakeholder lainnya. Pelatihan yang dilakukan guna menciptakan tenaga kerja yang memiliki kempuan dan ahli dibidangnya. Penawaran dan kerja cepat pemerintah yang bergerak di bidang pelatihan dapat diberikan apresiasi. Perbaikan ekonomi yang mulai berangsur diharapkan dapat terealisasi sehingga tidak marak kemiskinan dari tahun ke tahun.
Sumber :
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
