Menakar Kapasitas Pimpinan Dalam Upaya Pengentasan Marwah KPK

Kedua mengingat sumber daya manusia, khususnya penyidik  KPK yang masih sangat terbatas,maka KPK harus selektif dalam menangani kasus. Tinggalkan kasus ecek-ecek, buru kasus-kasus korupsi dengan terduga pelaku gajah. Hemat saya, salah satu penyebab terperosoknya marwah KPK adalah KPK 'selektif" dalam artian yang salah.

Selanjutnya setelah kompetensi penyidikan KPK bisa dibenahi, maka penguatan kemampuan pencegahan dan Pendidikan masyarakat harus mendapat perhatian menyeluruh. KPK masa depan harus menjadi katalisator budaya malu untuk perbuat korupsi. KPK harus bisa mengambil hati masyarakat dengan unjuk kerja yang memadai. Masyarakat saat ini sudah pintar dan melek informasi, sehingga jika KPK jarkoni, iso ajar ora iso nglakoni maka masyarakat akan menghindar dari atau bahkan menghajar dan menghukum KPK.

V.         STANDARD KEPEMIMPINAN, INTEGRITAS DAN KAPASITAS MINIMAL PIMPINAN KPK

Dalam sebuah perjalanan, pemimpin suatu kaum adalah pelayan kaum itu (Nabi Muhammad SAW). Dalam hal ini yang dimaksud pelayan adalah fasilitator, pembangkit semangat, penemu bakat kelebihan, pemberi inspirasi para anak buahnya. Pemimpin sebenarnya juga seorang guru yang dengan ihlas memberikan seluruh ilmu yang dimilikinya untuk dikembangkan sehingga menjadi lebih baik oleh para anggotanya. Guru paripurna adalah guru yang berhasil merealisasikan Kho Ping Ho sindrom. Dalam semua cerita silat Kho Ping Ho yang ribuan jilid itu, di ujung cerita kemampuan   sang murid biasanya akan melampaui gurunya. Dan inilah salah satu indicator terkuat dari seorang guru pemimpin yang paripurna.

 

Dalam konteks integritas seorang pimpinan KPK, tidak bisa tidak, harus berada pada the first honor degree of integrity. Bagaimana seorang pimpinan bisa memaksa anggotanya untuk memiliki integritas nomor satu ini jika sang pimpinan tidak berada di level itu. Kalau mengacu pada sebab didirikannya KPK dan kewenangan hukum yang dimilikinya termasuk bisa mensupervisi kejaksaan agung dan kepolisian, maka semua anggota KPK tidak ada pengecualian integritasnya harus berada di the first class ini bukan the second apalagi the third. Untuk mendeteksi seberapa jauh seorang apparat negara mampu bertahan di jalur ini di sepanjang kariernya, maka pembuktian terbalik terhadap harta kekayaan yang saat ini dimilikinya adalah suatu keniscayaan.

Seorang calon pimpinan KPK juga tidak boleh memiliki cacat masa lalu,sekecil atau seremeh apapun cacat itu. Bahkan tidak boleh punya hutang budi kepada atasan apalagi terhadap pemilik modal atau oligarkhi. Yang lazim terjadi di negeri ini tatkala seorang membangun kariernya mereka harus mengikuti Pendidikan pengembangan karier yang hampir selalu memiliki kuota yang jauh lebih kecil dari pada personil yang membutuhkannya. Dalam proses-proses itu, sudah menjadi rahasia umum, dibutuhkanlah sponsor dan donor. Yang jadi masalah adalah apabila apparat itu menjadi pimpinan atau anggota KPK, kemudian tiba-tiba sang donor atau promotor tersebut terindikasi  melakukan korupsi maka penegakan hukum tidak akan dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

Seseorang yang sudah berumur 50 tahun (batas minimal calon pimpinan KPK), maka kemungkinan besar telah menjalankan profesinya selama sekitar 25 tahun. Jam terbang 25 tahun mestinya membuat seseorang memahami betul falsafah profesinya. Katakanlah profesi itu adalah seorang penyidik maka yang bersangkutan harus memahami betul seluk beluk perbandingan anatara saksi mati (BB dan TKP) dan saksi mata. Kejahatan korupsi adalah extra ordinary crime yang hampir selalu memiliki konten iptek yang juga ekstra ordinary dan melibatkan banyak pihak. Bahkan niat dan praktik korupsi dilaksanakan seolah prosedural, yakni dirancang sejak hulu sekali misalnya sejak pengajuan anggaran di DPR. Bukan tidak mungkin donor dan sponsor sudah turut ambil bagian dalam mukodimah ini. Seorang pimpinan KPK minimal haruslah memahami secara kaffah berbagai kecanggihan yang dimiliki oleh gerombolan garong ekonomi dan keuangan negara ini. Bayangkan kalau kegiatan yang seolah-olah prosedural ini terus berlangsung di Republik Indonesia, tentu saja keadilan dan kemakmuran akan semakin jauh dari jangkauan mayoritas anak bangsa.

VI.        PENUTUP

Apakah pak Setyo Budiyanto dan 4 orang wakilnya bakal mampu memenuhi kualifikasi yang diuraikan  pada poin V diatas ?! Hanya waktu yang bisa menjawab.  Namun perlu diterakan disini bahwa ada satu orang yang lebih menentukan sukses atau gagalnya pemberantasan korupsi di Indonesia, beliau tentu saja adalah Bapak Presiden Prabowo Subiyanto. Dalam salah satu pidatonya  presiden Prabowo menyatakan akan memburu para koruptor sampai Antartika. Mari kita semua berdo'a kepada Tuhan Yang Maha Kuasa semoga pidato presiden RI itu sama sekali bukan sekedar omon-omon. Amin ya Robbal'alamin !

Allahua'lambishshowwab........................