Ridwan Kamil, Kuda Hitam dari Partai Golkar

Peristiwa bergabungnya Ridwan Kamil ke Partai Golkar telah mengejutkan berbagai pihak di tanah air.  Wajar, karena Golkar telah lama dikenal sebagai partai yang berhasil memerintah Indonesia kurang lebih selama 30 tahun pada masa orde baru. 

Kekuatan Golkar telah teruji, terutama saat mengalami hujatan sebagai imbas tumbangnya rezim Soeharto. Peran dominan partai setelah reformasi tahun 1998, memang benar dirasakan oleh rakyat telah berkurang karena munculnya partai-partai baru. Namun partai ini tetap eksis ditengah masyarakat walaupun diterpa badai sana-sini. 

Golkar cepat bangkit dan beberapa kali pemilu dilaksanakan, suara perolehan partai selalu masuk urutan tiga besar sebagai pemenang pemilu. Hal ini terjadi karena Golkar berhasil melepaskan dirinya dari bayang-bayang satu orang, Pak Harto. 

Golkar sebagai partai modern juga berhasil melahirkan regenerasi dan kaderisasi pemimpin, baik ditingkat nasional hingga daerah. Sebut saja regenerasi Ketua Umum Partai mulai dari Akbar Tanjung, Jusuf Kalla, Aburizal Bakrie hingga saat ini Airlangga Hartarto, semua berlangsung dengan mulus.

Sumber daya manusia unggul yang berada dalam partai Golkar berhasil memberikan pengaruh dominan dalam kabinet pemerintahan Jokowi. Beberapa jabatan menteri koordinator bahkan diisi oleh kader dari partai Golkar sebagai bukti eksistensi kekaryaan partai di pemerintahan. 

Menariknya, minggu ini Ridwan Kamil masuk menjadi anggota dan diberikan kepercayaan menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Pemilih dan co-chair Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar. 

Suatu tanggung jawab posisi yang besar dan tidak tanggung-tanggung. Namun, posisi yang diberikan ini tentunya telah melalui pertimbangan dan penghitungan yang matang. 

Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat tentunya dikenal oleh mayoritas warganya dan memiliki basis massa di provinsi tersebut. Harapannya, dengan bergabungnya Ridwan Kamil, maka dapat mendongkrak suara Golkar dari provinsi Jawa Barat (coat-tail effect). Masuknya Ridwan Kamil selain menambah energi baru bagi Golkar tentunya juga dapat meningkatkan kekuatan tawar-menawar partai dalam proses negosiasi terkait pencapresan bersama partai lainnya. Apalagi nama Ridwan Kamil selalu masuk dalam radar rilis elektabilitas dari berbagai lembaga survei.

Menariknya lagi, medsos langsung merespon peristiwa ini bahkan ada yang mengusulkan supaya Ridwan Kamil menjadi Capres dari Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto.  

Argumen yang dilontarkan karena beberapa survei yang telah dirilis, elektabilitas Airlangga Hartarto belum menggembirakan dan tidak masuk urutan 3 besar. Namun hal ini agak sulit terlaksana, karena Airlangga telah diputuskan pada Munas 2019 untuk maju sebagai Capres. 

Golkar sebagai partai matang telah memiliki pengalaman sejarah yaitu ketika Aburizal sebagai ketua umum batal maju menjadi capres tahun 2014. Uniknya ada kader golkar yang maju sebagai cawapres tanpa didukung partai dan menang yaitu, Jusuf Kalla. Berdasarkan fenomena internal ini, Golkar sebagai partai  telah memiliki pengalaman untuk melakukan koreksi dan evaluasi.

Kilas balik atas peristiwa ini mengakibatkan ekses negatif yang cukup dalam bagi partai dan melahirkan potensi perpecahan yaitu kubu Aburizal berhadapan dengan kubu Agung Laksono yang mendukung Jusuf Kalla.

Berdasarkan koalisi yang telah dibangun oleh berbagai partai serta skenario yang berpotensi untuk maju sebagai capres adalah:

• Capres PDIP
• Prabowo Subianto
• Anies Baswedan
• Airlangga Hartarto

Belajar dari alternatif tersebut, dengan bergabungnya Ridwan Kamil selain berpotensi mendongkrak perolehan suara legislatif dari Provinsi Jawa Barat. Maka kehadirannya dapat melengkapi strategi atau skenario bakal calon dari Golkar pada pilpres mendatang, yaitu :

• Airlangga maju sebagai capres dari Golkar sekaligus berkoalisi dengan partai lainnya. Dengan catatan koalisi telah memenuhi syarat parliamentary threshold
• Airlangga maju sebagai cawapres dari Golkar sekaligus berkoalisi dengan partai lainnya. Dengan catatan dilakukan munas kembali menetapkan Airlangga sebagai cawapres dan berkoalisi dengan partai lainnya.
• Ridwan Kamil maju sebagai cawapres dari Golkar bisa sekaligus berkoalisi atau tidak berkoalisi dengan partai lainnya. Dapat dilakukan dengan munas atau tanpa munas dan Golkar tetap mengusung atau tidak mengusung Airlangga
• Airlangga dan Ridwan Kamil maju bersama sebagai satu paket pasangan capres dan cawapres dari partai Golkar. Namun kemungkinan ini sepertinya sulit terwujud karena partai lain mesti rela kadernya tidak maju (berkoalisi tanpa syarat). Hal ini pernah dilakukan oleh pasangan partai Gerindra, yaitu Prabowo-Sandi pada pilpres 2019.

Strategi dengan berbagai skenario yang bisa dimainkan oleh partai Golkar nanti, jelas menguntungkan partai, yaitu :

Pertama, mengurangi resiko adanya potensi perpecahan partai  seperti kejadian sebelumnya karena ketua umum gagal maju.

kedua, teori probabilitas yaitu peluang atau kemungkinan yang dihasilkan akan semakin besar dibandingkan hanya mengandalkan satu skenario saja. Apalagi elektabilitas Ridwan Kamil dari berbagai rilis survei, apabila diposisikan sebagai cawapres terus meningkat (tinggi). Ridwan Kamil berpotensi menjadi kuda hitam berikutnya dari Golkar bila dipinang oleh koalisi lainnya. Hal ini pernah dilakukan Jusuf Kalla saat berpasangan dengan Jokowi. Jusuf Kalla berperan sebagai "kuda hitam" penentu kemenangan yang muncul tiba-tiba dan tidak diprediksi sebelumnya oleh lawan.

Ketiga, jika Ridwan Kamil maju sebagai cawapres tentunya tidak melanggar keputusan Munas 2019 yang telah menetapkan Airlangga sebagai Capres dari partai Golkar. Munas dapat dilaksanakan kembali dengan mengakomodasi klausul cawapresnya. Hal ini bisa dilakukan, belajar dari pengalaman Jusuf Kalla maju sebagai cawapres tanpa rekomendasi dari partai dan menang.

Pengalaman pemilu sebelumnya, bahwa beberapa ketua umum partai pernah gagal maju karena tersandung syarat parliamentary threshold.   Skenario yang telah dijelaskan diatas bisa saja diikuti oleh partai lainnya guna memelihara harapan (peluang). Jika ketua umum gagal maju, maka kader lainnya bisa diberikan pada koalisi atau partai lain untuk maju minimal sebagai cawapres. Menariknya, Sandiaga Uno sebagai kader partai Gerindra telah melakukan safari politik bersama partai lain yaitu PPP. Apakah yang dilakukan Sandiaga Uno sebagai suatu skenario probabilitas dan strategi kuda hitam juga? Berbagai alternatif cara ini bisa saja dilakukan untuk mengantisipasi dan solusi atas syarat parliamentary threshold serta memelihara peluang menang partai semakin tinggi.

Strategi ini memang tidak terlalu penting bagi PDIP, karena partainya telah lolos syarat tersebut dan bisa mengusung sendiri bakal calon tanpa perlu berkoalisi. Namun, PDIP mengalami surplus bakal capres yang berpotensi untuk maju di pilpres 2024. Apakah PDIP akan mengikuti model skenario probabilitas diatas dengan menjadikan salah satu kadernya sebagai kuda hitam untuk diberikan bagi koalisi lainnya? Atau PDIP malah terjerumus dalam potensi perpecahan partai sebagai akibat terbelahnya dukungan internal dalam mengusung bakal capres? Mampukah keputusan prerogatif ketua umum PDIP mencegah potensi perpecahan  tersebut dan hasil keputusannya dapat memuaskan seluruh kader? 

Akhir kata, hasil maksimal bisa diraih, jika skenario Ridwan Kamil (Cawapres) dari Golkar dipasangkan dengan bakal Capres dari PDIP. Fakta sejarah yang pernah terjadi bisa terulang kembali yaitu saat Jusuf Kalla cawapres dari kader Golkar dipasangkan dengan capres dari PDIP, Jokowi. Beberapa pengamat bahkan memprediksi pasangan PDIP bersama Ridwan Kamil "kuda hitam", bakal mampu mengatasi pasangan capres lainnya.

Politik adalah suatu seni meramu yang tidak mungkin dan mustahil menjadi niscaya dan kenyataan, mari sama-sama kita tunggu...

Salam Demokrasi