Walaupun begitu, Pak Abriyono tetap semangat dan berkata, "Saya yakin Pak, bisa ikut memilih karena pemerintah juga biasanya akan keluarkan aturan "satu (1) jam" sebelum waktu pencoblosan ditutup akan diberikan kelonggaran dengan cukup membawa syarat "e ktp" ke TPS". Betul, Pak teman lain yang juga sedang mengurus pindah TPS menjawabnya," jika pemerintah berikan kelonggaran seperti itu, namun ada resiko juga bila surat suara habis, maka Bapak tetap tidak bisa memilih".
Kasus hak pilih yang tak bisa digunakan sama seperti yang dialami oleh Bapak Abriyono jumlahnya tidaklah sedikit. Saat ini mahasiswa yang kuliah berbeda kota dan jauh dari keluarga serta belum melakukan pindah TPS pun masih ada yang ingin mendaftar. Mari kita hitung kembali berapa suara rakyat yang akan hilang dan tidak bisa berpartisipasi termasuk kekurangan surat suara di TPS pada hari "H" nanti, yang semestinya bisa diantisipasi. Jangan sampai aturan yang telah dibuat dengan baik dan bertujuan untuk meningkatkan minat supaya pemilih datang berbondong-bondong ke TPS, tetapi terhalang oleh interpretasi operasional yang kaku. Istilah "rakyat terpaksa menjadi golput" karena prosedur yang kurang akomodatif bisa dihindari, jika kita bersama bijak mengatasi dan menanganinya.
Salam Demokrasi
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
