Keempat, kebijakan pemerintah pusat dalam menggenjot investasi melalui kemudahan perizinan berusaha terbukti sangat ampuh. Ya, melalui layanan OSS (Online Single Submission) seseorang dapat memperoleh izin usaha berupa NIB (Nomor Induk Berusaha) hanya dengan bermodalkan perangkat gedget, NPWP, dan KTP. Tidak perlu menghadap ke Pemerintah Daerah, tidak lagi perlu mendapatkan rekomendasi kepala desa atau camat, dan tidak perlu mendapatkan izin lokasi (izin lokasi pun sudah dihapuskan). Hal ini membuat proses pertumbuhan gerai-gerai baru swalayan modern dapat dengan sangat cepat terjadi di seluruh Indonesia bahkan di luar sepengetahuan aparat pemerintah daerah maupun desa.Â
Dari pembahasan mengenai empat faktor di atas dapat Kita simpulkan bahwa pertumbuhan gerai swalayan modern (apapun mereknya) adalah sebuah keniscayaan yang tidak mungkin dibendung. Yang paling penting adalah mengawal agar pertumbuhan gerai swalayan modern yang masif di seluruh negeri tidak menjadi menimbulkan masalah sosial yang pada akhirnya meledak menjadi konflik. Apa yang harus dilakukan? kira-kira seperti ini.
Pertama, pastikan bahwa gerai-gerai swalayan modern tidak hanya menjadi etalase eksklusif atas produk-produk luar daerah. Setiap gerai swalayan modern harus bisa (dan harus bersedia) menjadi etalase juga bagi produk lokal khususnya yang berkaitan dengan produk-produk industri rumah tangga. Dengan demikian keberadaan swalayan modern akan dipandang sebagai kesempatan bagi masyarakat lokal untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.
Kedua, setiap gerai swalayan modern harus mengakomodir tenaga kerja lokal secara maksimal. Ini sesuai dengan tujuan pemerintah ketika mencanangkan kebijakan kemudahan perizinan berusaha yaitu untuk menurunkan angka kemiskinan melalui pembukaan lapangan kerja. Dari sisi sosial, penyerapan tenaga kerja lokal adalah alat untuk membentengi swalayan modern untuk bisa survive di tengah masyarakat lokal Indonesia yang sangat menjunjung norma-norma kearifan lokal.
Ketiga, (khususnya bagi pemerintah pusat) hendaknya melakukan evaluasi atas pelaksanaan OSS RBA (Risk Base Approach alias penilaian usaha berdasarkan tingkat resiko). OSS RBA membuat pertumbuhan swalayan modern tidak bisa dibendung pertumbuhannya sekaligus tidak bisa dikontrol karena sistem OSS menilai jenis usaha tersebut sebagai usaha yang rendah tingkat resikonya. Ini membuat pemerintah daerah tidak memiliki alat untuk melakukan kontrol karena izin untuk gerai swalayan modern diterbitkan secara otomatis hanya berbekal NPWP dan NIK saja. Jika pola ini tidak dirubah maka suatu saat kebijakan kemudahan perizinan ini bisa jadi akan berbalik menjadi bomerang yang menghantam pemerintah tidak hanya di daerah tetapi juga di pusat.
Untuk sementara ini mungkin tiga hal itu yang paling relevan untuk dilakukan. Dengan begitu setidaknya Kita semua memiliki pemahaman berkaitan dengan pertumbuhan swalayan modern yang masif ini sehingga hal itu tidak menjadi masalah tetapi justru menjadi rahmat bagi setiap masyarakat Indonesia. Sekian.
