Piagam nasional dan internasional biasanya dimiliki siswa dari sekolah yayasan agama. Sementara yang nilai rapornya tinggi berasal dari sekolah negeri.
Bagaimana Pemerataan Mutu Pendidikan?Â
Saya tidak pernah yakin PPDB Zonasi akan meratakan mutu pendidikan seperti yang diyakini pencetusnya. Mutu pendidikan tidak dibangun dengan menyebar peserta didik pandai ke berbagai sekolah, melainkan dengan menambah fasilitas dan sarana-prasarana di sekolah yang akreditasinya masih C dan B.
Sampai satu dasawarsa lalu, tiap sekolah menyeleksi calon peserta didiknya dengan tes akademik. Ini bukan bermaksud melakukan diskriminasi. Siswa yang rumahnya dekat, miskin, dan berprestasi harus lolos tes kalau mau sekolah di situ sebab sekolah dituntut untuk menghasilkan output berkualitas.
Siapa yang menuntut? Tentu saja pemerintah. Sekolah negeri dibiayai oleh negara. Maka wajar kalau pemerintah menginginkan output yang bagus juga dari sekolah supaya uang yang dikeluarkan dari memungut pajak dan utang luar negeri tidak sia-sia.
Bagaimana cara pemerintah "menuntut" output berkualitas dari sekolah? Dengan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Sekolah berprestasi bakal dapat BOS Kinerja dan yang tidak berprestasi cukup menikmati BOS Reguler saja.
Di Kabupaten Magelang sendiri mutu antarsekolah negeri selain belum merata, sebarannya juga tidak rata. Saat PPDB Zonasi diberlakukan bejubel jumlah calon peserta didik yang tidak kebagian sekolah karena di sekitar rumah mereka tidak ada sekolah negeri.Â
Mereka akhirnya mendaftar ke sekolah swasta. Padahal kita tahu swasta itu tidak murah buat mereka yang ekonominya tidak berkecukupan.
Maka pemerataan mutu pendidikan sebetulnya lebih masuk akal dengan cara memperbaiki fasilitas dan sarana-prasarana sekolah yang mutunya masih belum baik. Kalau fasilitas, sarana-prasarana, dan guru-gurunya bermutu, orangtua pasti berbondong-bondong menyekolahkan anak ke sekolah itu, tidak terpaku harus ke sekolah favorit.
Server Error
Server yang kelebihan beban nampaknya jadi masalah klasik dari tahun ke tahun. Tidak apa-apa, yang penting jangan sampai kena hack.
Kendala teknis lainnya ada saat melakukan pendaftaran menggunakan akun admin di SD asal. Di akun admin tidak ada kolom untuk mengunggah scan piagam. Piagam itu harus diunggah mandiri oleh calon peserta didik di akunnya sendiri.Â
Ternyata sudah diunggah pun piagam itu banyak yang tertolak sistem dan harus unggah ulang lagi. Sudah diunggah ulang pun ternyata butuh waktu lama untuk dapat verifikasi.
