Kalau pandemi disebut sebagai penyebab angkutan umum di daerah mati, itu keliru. Mereka sudah sekarat sejak sebelum pandemi. Ada atau tidak ada pandemi mereka tetap mati segan hidup takmau karena tidak ada dukungan terhadap keberadaan angkutan umum ini.
Pada hari ini engkel masih beroperasi beberapa hari sekali atau disewa untuk outing class. Beberapa angkot masih beroperasi pukul 03.00-06.00 demi memenuhi kebutuhan angkutan para bakul sayur dan ibu rumah tangga yang kulakan di pasar. Kalau ada beberapa pedagang yang tidak kulakan, angkot memilih tidak beroperasi karena rugi bensin kalau cuma mengangkut sedikit penumpang.
Luas Daratan Indonesia dan Subsidi Kendaraan Listrik
Ketiadaan angkutan umum membuat tiap rumah tangga jadi jamak punya motor kedua atau ketiga untuk digunakan istri, anak, mertua, atau pekerja rumah tangga. Tidak salah juga, sih. Tidak ada angkutan umum lalu bagaimana mobilitas kita terpenuhi?
Hanya saja kita lupa bahwa luas daratan Indonesia cuma sekitar 1,90 juta kilometer per segi dengan penduduk lebih dari 282 juta jiwa menurut Worlddometer. Ini berarti Indonesia sebetulnya sempit.Â
Sempitnya daratan ini tidak mungkin lagi disesaki oleh pembangunan jalan baru non-tol untuk mengatasi kemacetan. Karena selain jalanan, urusan perumahan dan pertanian juga mesti dipikirkan. Makanya daratan yang seuprit ini harus betul-betul diisi dengan pembangunan yang manfaatnya merata.
Salah satu cara memaksimalkan daratan Indonesia yang sempit untuk kepentingan masyarakat luas adalah dengan penyediaan transportasi umum yang murah, layak, dan aman. Jadi warga gampang kalau mau bepergian ke kantor, sekolah, pasar, bahkan ke mall. Tidak lagi repot mencari angkutan.
Kendaraan listrik betul mengurangi emisi gas buang, makanya disubsidi oleh pemerintah untuk mengurangi polusi udara. Namun kendaraan listrik tetaplah berkontribusi terhadap kemacetan dan pemborosan energi di pembangkit listrik.Â
Jadi kalau mau mengurangi kemacetan sekaligus polusi udara, yang dikurangi adalah penggunaan kendaraan pribadi, bukan memberi subsidi yang membuat orang-orang kepengin beli mobil lagi beli motor lagi.
Dalam hal ini entah pemerintah tidak berdaya membuat kebijakan atau ATPM telah terlampau berkuasa, karena yang terjadi malahan banyak kebijakan yang mempermudah pembelian kendaraan pribadi, memperingan pajak, atau memberi insentif untuk kendaraan pribadi.
Subsidi Pemda Untuk Angkutan Umum
Berhubung Indonesia menganut sistem otonomi daerah yang mana pemerintah daerah punya hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka urusan angkutan umum juga mestinya jadi program Pemda.
Pemda bisa memberi subsidi kepada pemilik angkutan umum yang sedang sekarat untuk peremajaan armada dan biaya operasional. Kalau warga melihat ada angkutan yang datangnya tepat waktu, armadanya banyak, dan murah, saya yakin mereka mau naik angkutan umum.
