Selanjutnya, terungkap juga bahwa estimasi proyek yang sebenarnya jauh lebih rendah daripada total dana yang dikucurkan. Dari anggaran yang mencapai 10 Triliun Rupiah, hanya sekitar 2,1 Triliun Rupiah yang dapat dipastikan telah digunakan untuk proyek ini. Dengan selisih yang sangat besar, pertanyaan mengenai kemana sisanya dana tersebut menguat. Spekulasi tentang penyelewengan dana dan korupsi pun semakin berkembang.
Kasus korupsi dalam proyek Tower BTS memiliki implikasi yang luas dan dampak yang luas, baik secara finansial maupun dalam memenuhi kebutuhan komunikasi masyarakat Indonesia.
Pertama-tama, kerugian finansial yang dialami negara sebagai akibat dari korupsi dalam proyek ini sangatlah besar. Dana sebesar 10 Triliun Rupiah yang telah dikeluarkan tidak memberikan hasil yang sesuai dengan harapan. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur komunikasi yang penting bagi masyarakat justru terbuang sia-sia. Kerugian ini tidak hanya berdampak pada keuangan negara, tetapi juga pada kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem penyaluran dana publik.
Selain itu, kasus korupsi ini juga berdampak langsung pada kebutuhan komunikasi masyarakat Indonesia. Proyek Tower BTS yang seharusnya meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas komunikasi menjadi terhambat. Dalam era digital yang semakin maju, ketersediaan infrastruktur komunikasi yang handal adalah suatu keharusan. Keterbatasan akses dan kualitas komunikasi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, pengembangan teknologi, dan konektivitas sosial di berbagai wilayah Indonesia.
Dalam menghadapi kasus korupsi ini, tuntutan hukum terhadap pelaku korupsi menjadi suatu keharusan. Penegakan hukum yang tegas dan adil harus dilakukan untuk memastikan bahwa pelaku korupsi tidak luput dari pertanggungjawaban. Selain itu, langkah-langkah pemulihan proyek juga harus segera dilakukan. Hal ini mencakup audit menyeluruh terhadap penggunaan dana, peningkatan transparansi, perbaikan sistem pengawasan, dan penegakan etika dalam pelaksanaan proyek-proyek publik.
Upaya pemulihan proyek ini tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik infrastruktur, tetapi juga pada pemulihan kepercayaan masyarakat. Penting untuk melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses pemulihan ini, termasuk masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Langkah-langkah untuk membangun sistem yang lebih baik, melawan korupsi, dan meningkatkan akuntabilitas harus diambil agar kasus serupa tidak terulang di masa depan.
