Mohon tunggu...
Aji Mufasa
Aji Mufasa Mohon Tunggu... Wiraswasta - Engineer | Agropreneur | Industrial Designer

"Hiduplah dengan penuh kesadaran"

Selanjutnya

Tutup

Politik Artikel Utama

Wacana Penundaan Pemilu, antara Kepentingan Politik dan Kepentingan Rakyat

11 Maret 2023   12:30 Diperbarui: 13 Maret 2023   17:45 1130
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Logo sejumlah partai politik peserta Pemilu 2019 sumber (Kompas)

Tidak dapat dipungkiri juga bahwa penundaan pemilu juga berdampak pada sistem demokrasi di Indonesia. Pemilihan umum adalah salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi, sehingga penundaan pemilu dapat mengancam kualitas dan kestabilan demokrasi di Indonesia.

Pertama, penundaan pemilu dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Sebagai negara demokratis, Indonesia harus memastikan bahwa pemilihan umum dilakukan secara berkala dan tepat waktu. Jika pemilu ditunda, masyarakat dapat mempertanyakan legitimasi dan keabsahan pemimpin yang terpilih. Hal ini dapat memicu ketidakpuasan masyarakat dan mengancam stabilitas politik di Indonesia.

Kedua, penundaan pemilu dapat membuka peluang bagi kecurangan dan manipulasi hasil pemilu. Pemilu yang dilakukan secara berkala dan tepat waktu dapat meminimalisir peluang terjadinya kecurangan. Namun, jika pemilu ditunda, peluang terjadinya kecurangan dapat semakin besar. Hal ini dapat merusak kredibilitas pemilu dan mengancam kestabilan demokrasi di Indonesia.

Menyikapi wacana penundaan pemilu, terdapat beberapa solusi terbaik yang dapat diambil untuk menjaga kepentingan politik dan rakyat. Pertama, pemerintah dan partai politik harus memastikan bahwa pemilu dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan. 

Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat koordinasi antara pemerintah dan partai politik, sehingga semua pihak dapat bekerja sama untuk memastikan pemilu dapat dilaksanakan tepat waktu.

Kedua, pemerintah dan partai politik juga harus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu. Pengawasan yang ketat dapat membantu meminimalisir peluang terjadinya kecurangan dan manipulasi dalam pemilu. 

Pemerintah dan partai politik juga dapat memperkuat pengawasan terhadap dana kampanye, sehingga semua partai politik memiliki akses yang sama terhadap sumber daya untuk kampanye.

Setelah membahas berbagai aspek terkait wacana penundaan pemilu di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa isu ini menjadi perdebatan yang sengit di antara berbagai pihak. 

Di satu sisi, ada kepentingan politik yang berupaya memanfaatkan situasi ini untuk memperkuat posisi dan pengaruhnya, sementara di sisi lain, ada kepentingan rakyat yang harus dijaga dan dilindungi.

Penundaan pemilu dapat berdampak besar terhadap sistem demokrasi di Indonesia, karena bisa memicu kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan yang lebih besar. maka dari itu kita harus bersama-sama menjaga marwah demokrasi yang sehat di Indonesia.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun