Kebocoran Data, Ikatan Mahasiswa Sistem Informasi Indonesia Desak Pemerintah Segera Sahkan RUU PDP

Pada tanggal 21 mei 2020 bukan pertama kali kebocoran data. Dalam Daftar Pemilih Tetap
(DPT) sebanyak 2,3 juta data kependudukan, data yang dihimpun juga mencakup sejumlah
informasi sensitif, seperti nama, nomor Kartu keluarga, NIK serta informasi pribadi lainnya.
Walau begitu Komisioner KPU, Viryan Aziz mengatakan bahwa data tersebut bersifat
terbuka untuk memenuhi kebutuhan publik dan sudah sesuai dengan regulasi. Viryan juga
menepis bahwa jumlah DPT pada Pilpres 2014 tak sampai 200 Juta, melainkan hanya 190
Juta.
Terhitung sepanjang tahun 2020 ada beberapa kasus terkait kebocoran data. Pada awal bulan
mei 2020 ada dua kasus kebocoran data, pertama Tokopedia sebanyak 91 juta data pengguna
dan lebih dari tujuh juta data merchant kebocoran, kemudian yang kedua sebanyak 1.2 juta
data pelanggan Bhinneka.com lalu pada bulan agustus data milik kreditplus perusahaan
teknologi di bidang finansial (fintech) juga mengalami kebocoran sebanyak 890.000 nasabah.

Kemudian isu yang baru baru ini muncul kembali data sebanyak 279 jt orang yang diduga
berasal dari BPJS kesehatan,Menurut M Iqbal Anas Ma'ruf HUMAS Kominfo kebenaran
kebocoran ini masih ditelusuri lebih lanjut oleh pihak BPJS kesehatan itu sendiri dengan
membentuk tim khusus guna mencari kebenaran isu bahwa 279 jt data ini benar berasal dari
BPJS kesehatan.

Dengan adanya kasus kebocoran data ini dampak yang ditimbulkan bisa berupa
penyalahgunaan data oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab.
"Oleh karena itu, Kami Mendesak bagi Pemerintah, Khususnya Presiden Republik Indonesia
Bapak Ir. H. Joko Widodo agar kiranya segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang
(RUU) Perlindungan Data Pribadi ini karna merupakan instrumen hukum yang kami rasa
untuk melindungi data pribadi warga negara dari praktik penyalahgunaan data pribadi dan
memberikan . Tidak hanya itu kami rasa dalam RUU Pelindungan Data Pribadi memberikan
landasan hukum berupa sanksi tegas juga yang dimana tertuang dalam BAB VII Sanksi
Administratif pasal 50 ayat (1-4) dan juga merujuk pada PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA NO. 71 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN
SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK".Tegasnya ~ Rafli Adji Prayogo selaku
(Menteri Riset dan Teknologi IMSII) , (25/05/2021)

Terkait dengan banyaknya kasus mengenai kebocoran data, menurut Ketua Lembaga Riset
Keamanan Siber CISSReC, Pratama Prasadha mengatakan bahwa payung hukum mengenai
perlindungan data pribadi ini belum cukup kuat untuk menghukum para Penyelenggara
Sistem Elektronik (PSE) yang melanggar, tidak ada unsur pemaksaan bagi perusahaan untuk
benar benar bisa melindungi data data pribadi pengguna, payung hukum yang mengatur
mengenai perlindungan data pribadi hanya mengacu pada Peraturan Menteri Kominfo No 20
Tahun 2016 yang dimana pada BAB IX tentang sanksi administratif pasal 36 hanya berupa
sanksi berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan; dan/atau
pengumuman di situs dalam jaringan (website online), jelas tidak ada sanksi yang tegas disini
dalam melindungi data data pribadi pengguna".
Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) akhirnya mulai
menunjukan titik terang. Setelah tertunda beberapa kali, RUU PDP ditargetkan akan disahkan
menjadi undang-undang dalam waktu dekat yakni masa sidang berikutnya. Hal tersebut
diutarakan oleh anggota Komisi I DPR RI Fraksi Golkar, Bobby Rizaldy. Bahkan menurut
Bobby, UU PDP akan disahkan sebelum Idul Fitri tahun ini. "Masa sidang ini (disahkan).
Lebaran (Idul Fitri) udah punya lah kita," kata Bobby dalam program Sapa Indonesia,
KompasTV, Selasa (23/3/2021).

"Besar harapan kami dari IMSII (Ikatan Mahasiswa Sistem Informasi Indonesia), Dengan adanya kasus ini kiranya aparat penegak hukum segera Mengusut tuntas perihal Kebocoran  data ini agar ditindak secara tegas dan memberi efek jerah bagi pihak yang terkait  didalamnya Dan kiranya Pemerintah agar bisa lebih memberi Edukasi Kepada Masyarakat  atas pentingnya Data Pribadi terhadap Transaksi Secara Digital. ~ Rihan Nugraha selaku  

(Presiden IMSII), (25/052021).

(sumber)

NEWS : Regulasi Perlindungan Data Pribadi yang Ada Masih Lemah Menghukum PSE yang Melanggar | Cyberthreat.id 

7 Kasus Kebocoran Data yang Terjadi Sepanjang 2020 Halaman all - Kompas.com

DPR: Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Disahkan dalam Waktu Dekat (kompas.com)