Tahun politik sekarang ini ternyata berpengaruh juga terhadap dunia perberasan nasional. Silang pendapat antara Dirut Bulog, Budi Waseso dengan Mendag, Enggartiasto Lukita yang kini memanas, tak pelak akan dikait-kaitkan juga dengan situasi politik dalam negeri menjelang Pilpres 2019 tahun depan.
Kegaduhan ini dimulai ketika BW (Budi Waseso) mengungkapkan bahwa gudang-gudang Bulog sekarang ini sudah penuh dengan stok beras. Bahkan menurutnya Bulog saat ini harus menyewa gudang milik TNI AU untuk menyimpan stok beras. Jika stok impor terus ditambah, maka hal ini akan menjadi beban buat Bulog karena harus menyediakan gudang cadangan.
"Jika saya harus menyewa gudang itu menjadi cost tambahan. Ada yang bilang itu urusan Bulog saja, matamu! Nggak bisa begitu dong. Kita aparatur negara jangan saling tuding-tudingan" kata BW di Kantor Pusat Perum Bulog, Rabu (19/9)
Sebelumnya Mendag Enggar memberi komentar terkait penuhnya gudang Bulog ini, "Nggak tahu saya, bukan urusan kami. Itu sudah diputuskan di Rakor Menko, urusan Bulog" Kebijakan impor beras yang sudah diputuskan Kemenko Perekonomian, mengamanatkan impor dilakukan oleh Bulog. Jadi impor beras itu (termasuk mekanisme dan perizinan) merupakan kebijakan Bulog sendiri.
Rupanya BW panas mendengar pernyataan Mendag tersebut. Menurut BW lagi, cadangan beras di gudang Bulog mencapai 2,4 juta ton, belum termasuk beras impor yang akan masuk pada Oktober 2018 sebesar 400 ribu ton sehingga total cadangan beras menjadi 2,8 juta ton. Dengan demikian menurut BW, Bulog tidak memerlukan impor beras lagi hingga Juni 2019 nanti.
Benarkah demikian?
Supaya lebih enak, mari kita bahas satu persatu aparatur yang terlibat dalam dunia perberasan ini, dimulai dari Kementan, Bulog, Kemdag dan kini juga Kemenko Perekonomian.
Pertama Kementan
Biang kerok kegaduhan beras impor ini sebenarnya dimulai dari sini, sebab kalau kita swasembada beras, maka tentu saja tidak akan ada impor beras!
Ada beberapa faktor penyebab gagalnya swasembada, yakni Meningkatnya pertumbuhan penduduk, Menyusutnya lahan pertanian, Jeleknya Infrastruktur, Benih, Pupuk, dan Regim kebijakan Tanaman Pangan itu sendiri.
Insya Allah pada akhir tahun 2018 nanti akan ada 265 juta jiwa pemakan beras di negeri ini. Padahal pada tahun 1970 lalu jumlahnya masih 119 juta jiwa, dan tahun 1980 berkisar 147 juta jiwa! Artinya jumlah pemakan beras bertambah hampir dua kali lipat selama 30 tahun terakhir ini!
