Pemilu tahun 2024 tinggal menghitung hari lagi, Republik Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi yaitu pemilihan legislatif dan presiden pada 14 februari 2024 tahun depan.
Salah satu indikator pemilu yang di cita-citakan yaitu jujur, adil dan bermartabat, diantaranya yang menjadi sorotan dari pemilu ke pemilu selain politik uang adalah netralitas ASN, karena  banyak terjadi di beberapa pemilu adanya ASN yang terlibat dalam politik praktis dengan mendukung kandidat.
Baru-baru ini Viral di sosial media dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh sekretaris daerah kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), yang dalam video berdurasi singkat tersebut mengajak kepala desa yang hadir untuk menyampaikan pada warganya untuk mendukung Bupati OKI dan anaknya yang mencalonkan diri di pemilihan legislatif tahun 2024
Hal inipun di soroti oleh Koordinator Wilayah Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Provinsi Sumatera-selatan, Beni Arfandi, SH beliau menyampaikan : "ini warning bagi bawaslu untuk menegakkan keadilan pemilu, Bawaslu setempat sebaiknya memanggil yang bersangkutan dan memproses pelanggaran ini sebagaimana mestinya yang di atur dalam undang-undang".
"yang bersalah harus di tindak tegas, jangan sampai kasus seperti ini dibiarkan berlalu begitu saja ini pelanggaran yang serius" Tegasnya.
Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan hal yang perlu terus dijaga dan diawasi, agar Pemilu/Pemilihan dapat berjalan secara jujur (fairplay) dan adil antara calon yang memiliki kekuasaan dengan calon yang tidak memiliki relasi kuasa dilingkungan birokrasi pemerintahan.
