Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Melalui Diklat Sistem Mutasi Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Daerah Provinsi Jawa Barat

Secara disiplin ilmu, sistem merit adalah metode manajemen kepegawaian yang mengutamakan kompetensi sebagai dasar pengangkatan, penempatan, promosi, dan pensiun, sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Parameter mutasi kerja terdapat 5 indikator yaitu:

• Pengetahuan
• Pengalaman
• Kecakapan, dan 
• Kebutuhan serta tanggung jawab.
• Indikator mutasi 

 Dalam pelatihan terdapat indikator jenis pelatihan, tujuan, materi, metode, kualifikasi peserta, dan kualifikasi instruktur.Pendidikan dan Pelatihan (diklat) merupakan salah satu cara dalam mengukur kompetensi aparatur pemerintah. Instruksi Presiden No 15 Tahun 1974 dalam menyebutkan bahwa Pelatihan merupakan bagian  pendidikan yang mengutamakan praktik dibandingkan teori dan memungkinkan siswa memperoleh dan meningkatkan keterampilan  dalam jangka waktu  yang relatif singkat.

Prinsip  pelaksanaan  mutasi  adalah  untuk  memindahkan  pegawai  pada  posisi  jabatan  tertentu, menyesuaikan  dengan kompetensi  yang dimiliki  dan karakter  jabatan tersebut.  Selain itu,  mutasi pegawai merupakan salah satu strategi untuk mendapatkan atau rekrutmen pegawai dari luar instansi atas  kebutuhan organisasi.  Sejalan  dengan hal  tersebut,  strategi  tersebut  memiliki keunggulan bahwa pegawai yang didapatkan merupakan pegawai dengan kualitas terbaik (Iskarim, 2017). Dalam perspektif untuk mendapatkan pegawai dari instansi lain, mutasi pegawai memegang peranan yang penting.  Hal  tersebut  dikatakan  demikian karena  proses  merekrut  PNS  merupakan  langkah  awal menuju organisasi pemerintahan yang optimal sehingga tujuan organisasi akan  tercapai. Namun  seringkali  masih ditemukan hal bahwa rekrutmen PNS masih ada campur tangan dari berbagai pihak, sehingga hal tersebut akan berimplikasi pada hasil rekrutmen pegawai yang tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi. 

Mutasi  pegawai  dari  instansi  lain  merupakan  salah  satu  kemampuan  organisasi  untuk menyesuaikan  diri  terhadap  berbagai  persoalan  yang  ada.  Oleh  karena itu,  mutasi  pegawai  dari instansi lain tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan pegawai dengan kapabilitas tertentu yang mana tidak dimiliki organisasi  sebelumnya sehingga  pegawai tersebut  dapat membantu  organisasi untuk menyesuaikan  diri  dengan  tuntutan  pelayanan  publik  yang  semakin  kompleks.  Mutasi  pegawai idealnya  dilakukan  atas  dasar Merit System  dimana pelaksanaan mutasi  didasarkan atas  landasan yang bersifat ilmiah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mutasi Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, proses pelaksanaan seleksi mutasi masuk Provinsi Jawa Barat dilaksanakan sesuai dengan mekanisme akuisisi talenta yang transparan, terbebas dari benturan kepentingan, kolusi dan nepotisme yang terbuka untuk umum dan mengutamakan kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan atau kondisi kecacatan sesuai dengan kaidah meritokrasi. 

Dalam proses mutasi kepegawaian, PNS berhak untuk mengikuti diklat sistem kepegawaian untuk meningkatkan kapasitas dirinya agar dapat sesuai dengan jabatan yang akan dipilih setelah mutasi. Diklat sistem mutasi kepegawaian ini dapat dilakukan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan daerahnya masing-masing, salah satunya di Provinsi Jawa Barat. Beberapa instansi telah menerapkan sistem mutasi kepegawaian, salah satunya adalah BKD Provinsi Jawa Barat. Sebagai hasil sekaligus bukti bahwa dengan adanya sistem mutasi kepegawaian telah meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pemerintah terutama PNS yakni adanya pengembangan E-Government E-Talent JABAR. Memang bukan hasil yang signifikan sebab di sisi lain masih terdapat kelemahan dan tantangan yang perlu dihadapi, namun hal ini setidaknya telah menunjukan sebuah kemajuan