Edisi ke-24, Senin 20 Juni 2016.
15 Juni 2016 Presiden Jokowi mencalonkan Komjenpol Tito Karnavian kelahiran 1964 menjadi Kapolri termuda menurut beberapa siaran pers. Ternyata bila ditelusuri secara cermat Kapolri pertama dan terlama menjabat Komjenpol Said Sukanto Tjokrodiatmojo adalah Kapolri termuda.Umurnya waktu jadi Kapolri pertama RI baru 37 tahun
CW: Selamat pagi pak kita berada di gedung Mabes Polri Trunojoyo yang katanya di akhir tahun 1950an adalah gedung kantor termegah setelah Istana Negara di Jakarta. Dapat bapak jelaskan kenapa Kapolri pertama Said Sukanto mengundurkan diri setelah 14 tahun jadi Kapolri?
BK Betul itu Said Sukanto menjadi Kepala Kepolisian Negara pada 29 September 1945 hingga 14 Desember 1959. Ia lahir di Bogor 7 Juni 1908 dan wafat 24 Agustus 1993. Pernah mengalami ketidaknyamanan politik ketika menantunya Sawito Kartowibowo melakukan “kudeta klenik” pada 1976 dengan memperoleh tandatangan 5 tokoh masyarakat Bung Hatta, Buya Hamka Ketua MUI, Kardinal Darmoyuwono Ketua MAWI dan Letjen TB Simatupang Ketua PGI yang merestui peralihan kekuasaan dari Soeharto ke Sawito.
CW: Kapolri pertama, Sukanto mengundurkan diri karena tidak setuju idee Bapak mengubah status kepolisian dari “sipil” menjadi bagian dari Angkatan Bersenjata ?
BK: Betul saya agak kaget juga Sukanto yang sudah 14 tahun jadi KKN - Kepala Kepolisian Negara- nekad berhenti setelah 14 tahun. Polisi itu bersifat empiris historis universal, sejak zaman Kerajaan Majapahit patih Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut dengan Bhayangkara yang bertugas melindungi raja dan kerajaan.
Pada masa kolonial Belanda, diawali oleh pembentukan pasukan-pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda. Pada 1867 sejumlah warga Eropa di Semarang merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka.Wewenang operasional kepolisian ditangan residen dibantu asisten residen. Rechts politiebertanggung jawab pada procureur general(jaksa agung). Terdapat bermacam bentuk kepolisian:veld politie (polisi lapangan) , stands politie (polisi kota), cultur politie (polisi pertanian), bestuurs politie (polisi pamong praja)
Pribumi tidak mungkin menjabat hood agent(bintara), inspekteur van politie, dan commisaris van politie tapi diciptakan jabatan mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi. Kepolisian modern Hindia Belanda 1897-1920 merupakan cikal bakal Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini.
Jepang membagi wiliyah kepolisian Indonesia menjadi Jawa dan Madura berpusat di Jakarta. Sumatera di Bukittinggi, Indonesia Timur di Makassar dan Kalimantan di Banjarmasin.Tiap-tiap kantor polisi di daerah meskipun dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian orang Indonesia, tapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang disebut sidookaan yang dalam praktik lebih berkuasa dari kepala polisi. Warisan Jepang ialah sistim RT RW yang meniru polisi Metropolitan Tokyo.
Status kepolisian tetap dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara dalam masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Pada 1 Juli 1946 dengan Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 11/S.D. Djawatan Kepolisian Negara bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bhayangkara hingga saat ini.
CW: Jadi memang ada keberlanjutan institusi kolonial seperti KNIL Peta dan Polri sejak zaman Hindia Belanda hingga Republik. Nah sekarang orang banyak heran kenapa sebagai presiden dari sipil bapak me-militer-kan polisi menjadi bagian ABRI yang kemudian justru dimanfaatkan oleh Soeharto untuk melengserkan bapak dari singgasana kepresidenan tahun 1966.
BK:Kalau kamu baca website Polri disebutkan Polri menyatakan dirinya “combatant” yang tidak tunduk pada Konvensi Jenewa. Polisi Istimewa diganti menjadi Brigade Mobil, sebagai kesatuan khusus untuk perjuangan bersenjata sejak 10 November 1945. Pada 29 Januari 1948 kabinet Amir Syarifudin II jatuh maka 4 Februari 1948 Polri dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Mohamad Hatta selaku Perdana Menteri. Seterusnya pada periode RIS dan UUDS 1950 kepolisian berstatus tersendiri antara sipil dan militer yang memiliki organisasi dan peraturan gaji tersendiri. Terorganisir dalam Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (P3RI) tidak ikut dalam Korpri.
Sedangkan bagi istri polisi semenjak zaman revolusi sudah terbentuk Bhayangkari tidak ikut dalam Dharma Wanita ataupun Dharma Pertiwi. P3RI dan Bhayangkari ini memiliki ketua dan pengurus secara demokratis dan pernah ikut Pemilu 1955 yang memenangkan kursi di Konstituante dan Parlemen. Waktu itu semua gaji pegawai negeri berada di bawah gaji angkatan perang, namun P3RI memperjuangkan perbaikan gaji dan berhasil melahirkan Peraturan Gaji Polisi (PGPOL) di mana gaji Polri relatif lebih baik dibanding dengan gaji pegawai negeri lainnya (mengacu standar PBB).
