Setelah Dekrit 5 Juli 1959Polri masih tetap di bawah Menteri Pertama dengan Keppres No. 153/1959 tanggal 10 Juli. Kepala Kepolisian Negara diberi kedudukan Menteri Negara ex-officio. Tanggal 13 Juli 1959 dengan Keppres No. 154/1959 Kapolri juga menjabat sebagai Menteri Muda Kepolisian. Pada tanggal 26 Agustus 1959 Surat Edaran Menteri Pertama No. 1/MP/RI1959, menetapkan sebutan Kepala Kepolisian Negara diubah menjadi Menteri Muda Kepolisian yang memimpin Departemen Kepolisian (sebagai ganti dari Djawatan Kepolisian Negara). Waktu saya menyatakan akan membentuk ABRI yang terdiri dari Angkatan Perang dan Angkatan Kepolisian, itulah R.S. Soekanto menyampaikan keberatannya dengan alasan untuk menjaga profesionalisme kepolisian.
Saya shock tapi ya sudah telanjur Tap MPRS No. II dan III tahun 1960 menyatakan bahwa ABRI terdiri atas Angkatan Perang dan Polisi Negara. Komjenpol Sukarno Joyonegoro saya angkat menjadi Kapolri kedua menggantikan Sukanro. Keppres No. 21/1960 sebutan Menteri Muda Kepolisian ditiadakan dan selanjutnya disebut Menteri Kepolisian Negara bersama Angkatan Perang lainnya dimasukkan dalam bidang keamanan nasional. 19 Juni 1961, DPR-GR mensahkan UU Pokok Kepolisian No. 13/1961; kedudukan Polri sebagai salah satu unsur ABRI sederajat dengan TNI AD, AL, dan AU.
Keppres No. 94/1962, Menteri Kapolri, Menteri/KASAD, Menteri/KASAL, Menteri/KSAU, Menteri/Jaksa Agung, Menteri Urusan Veteran dikoordinasi oleh Wakil Menteri Pertama bidang pertahanan keamanan. Keppres No. 134/1962 menjadi Menteri/Kepala Staf Angkatan Kepolisian (Menkasak). Kemudian sebutan Menkasak diganti lagi menjadi Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian (Menpangak) dan langsung bertanggung jawab kepada presiden. Keppres No. 290/1964 kedudukan, tugas, dan tanggung jawab Polri sbb: :
Alat Negara Penegak Hukum; Koordinator Polsus;Ikut serta dlm pertahanan;
Pembinaan Kamtibmas; Kekaryaan; Sebagai alat revolusi.Keppres No. 155/1965 tanggal 6 Juli 1965, pendidikan AKABRI disamakan bagi Angkatan Perang dan Polri selama satu tahun di Magelang.
Pasca 30S/PKI peningkatan integrasi ABRI SK Presiden No. 132/1967 tanggal 24 Agustus 1967 menetapkan Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Bidang Pertahanan dan Keamanan yang menyatakan ABRI merupakan bagian dari organisasi Departemen Hankam meliputi AD, AL, AU , dan AK yang masing-masing dipimpin oleh Panglima Angkatan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban kepada Menhankam/Pangab pertama, Jenderal Soeharto.
Setelah Soeharto dipilih sebagai presiden pada tahun 1968, jabatan Menhankam/Pangab berpindah ke Jenderal M. Panggabean. Kemudian ternyata betapa ketatnya integrasi ini berdampak sangat menyulitkan perkembangan Polri yang secara universal memang bukan angkatan perang.
Pada tahun 1969 dengan Keppres No. 52/1969 sebutan Panglima Angkatan Kepolisian diganti kembali sesuai UU No. 13/1961 menjadi Kepala Kepolisian Negara RI, namun singkatannya tidak lagi KKN tetapi Kapolri. Pergantian sebutan ini diresmikan pada tanggal 1 Juli 1969 dan akan tetap lestari meski Soeharto lengser 1998 dan Orde Reformasi tetap menempatkan Polri langsung dibawah Presiden.
CW: Jadi sudah betul Presiden menunjuk Tito Karnavian untuk regenerasi tuntas?
BK:Saya dulu 30 Desember 1963 mengangkat Kapolri ketiga, Sucipto Danukusumo lahir 28 Feb 1922 yang pangkatnya masih AKBP (setara letkol) menggantikan Kapolri kedua, Sukarno Joyonegoro langsung menjadi Inspektur Jendral Polisi, yang kebetulan juga non Muslim. Sucipto Danu ini barangkali satu satunya Letkol yang langsung lompat jadi Irjen. Omar Dani di rekor kedua dari Kolonel langsung jadi Marsekal Muda menggantikan KSAU pertama dan terlama Suryadarma. Kita harus mengakui bahwa zaman 1950an itu relative lebih stabil. Jaksa Agung ke-4 (1951-1959) Suprapto juga menjadi Jaksa Agung professional yang menjadi teladan dan dibuatkan patungnya di kantor Kejaksaan Agung.
CW: Pak, mbak Sukma menghadap Presiden Jokowi melaporkan pembuatan film kolosal tentang biografi bapak dengan Jet Li sebagai pemeran bekerjasama dengan produser Tiongkok agar kelasnya setara film berbobot Oscar Academy Award. Ada idee bapak tentang film biografi bapak?
BK: Ada yang kasih komentar kenapa bukan Brad Pitt yang memerankan saya, ha haha!! Mungkin sekarang memang harus multinasional tidak terlalu Hollywood sentris. Saya rasa kita harus menyambut internasionalisasi tokoh lintas negara. Jadi tokoh itu dikagumi seperti Tito Karnavian itu. Saya yakin ayahnya terpesona dengan Presiden Tito dari Yugoslavia yang tragis mengalami desintegrasi negara tuanrumah KTT Non Blok pertama malah lenyap dari muka bumi, justru setelah Perang Dingin berakhir. Jadi saya melihat pengangkatan Tito Karnavian oleh Jokowi ini bukti bahwa Jokowi punya pemikiran geopolitik yang sudah menembus image walikota local Solo.
Dia berani melenyapkan keraguan bahwa sekarang ini dia yang ambil putusan tanpa ewuh pakewuh dengan ketum partai. Sekarang ini situasi dunia memang gawat dengan ketakutan bahwa Trump akan menang gara gara Omar Mateen menembaki 100 orang di Orlando. Ya itu resiko dari pelbagai teori konspirasi yang gemar berspekulasi. Tapi bahwa seorang anggota parlemen Partai Buruh, wanita baru umur 41 tahun Jo Cox ditembak mati gara gara aktif membela posisi Inggris tetap dalam Uni Eropa. Jo Cox ini pengikut Brexit No.” Untungnya” yang menembak adalah sesama “Caucasian”. Kalau tidak pasti akan memicu perang peradaban di London, Inggris, Uni Eropa dan dunia.
Inggris ini memang menghadapi tantangan yang sangat dilematis untuk referendum tetap atau keluar dari Uni Eropa. Ya maklum bangsa yang 2 abad merajai dunia sekarang harus merelakan diri hanya menjadi salah satu dari Uni Eropa yang nasibnya hanya salah satu dari penentu dunia lain seperti AS, Tiongkok, Rusia, India, Jepang dan bahkan ASEAN dan Indonesia harus diperhitungkan sebagai kekuatan yang harus diakomodasi kepentingan dan saling ketergantungannya. Referendum Brexit Kamis 23 Juni ini patut dicermati dan direspon dengan arif bijaksana dampaknya bagi Eropa dan bagi kita secara tidak langsung. Tito Karnavian sebagai penggulung teroris kaliber dunia dari Ashari Noordin Top sampai terpidana putra mahkota Orde Baru merupakan ujung tombak restorasi kredibilitas Polri.
