3. Pejabat dan Kepala Daerah
Entah siapa yang memulai, "pola" penolakan menjalani pemeriksaan diluar prosedur ini juga dilakukan hingga tingkat daerah, baik propinsi, kota atau kabupaten. Beberapa diantaranya bisa lihat disini dan disini.
Tegasnya, para intelektual apalagi pejabat adalah panutan masyarakat umum karena mereka dianggap lebih faham dan punya wawasan luas. Ketika mereka mempertontonkan perilaku diluar prosedur dan forum, apalagi terkesan semau gue alih-alih bergelar profesor, masyarakat awam yang mengetahui dan melihatnya cenderung mengikutinya atau memandang remeh sistem dan aturan yang sudah dibangun. Ibarat pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ujungnya, akan muncul public distrust, social disorder bahkan lawless. Mau..?
Catatan: gambar diatas adalah ilustrasi, diambil dari detiknews.com
"Menyadur, mengutip, menyalin, termasuk copy-paste, materi dan/atau kalimat dalam tulisan ini tanpa menyebut/merujuk sumber/pemiliknya adalah pelanggaran etika, dan pidana hak cipta (copy rights)