Salah satu masalah utama dan polemik di negeri ini adalah moral hazard. Ya aparaturnya, ya masyarakatnya. Tanpa munculnya PP 24/2010 tersebut saja sudah begitu banyak kekisruhan melalui "exit clause" kebijakan bernama alih-fungsi hutan. Pemberitaan Kompas cetak yang menjadi headline mulai tanggal 25 hingga 27 Januari 2010 soal penambangan di Pulau Kalimantan, lalu saja membuat aparatur kehutanan, baik pusat maupun daerah, "luntang-pukang" dan "tunggang-langgang". Saling tunjuk. Bahkan Kompas cetak tanggal 27 Januari 2010 memuat berita utama berjudul "Gubernur Kaltim Bilang Malu".
Nah, apakah dahsyatnya bencana negeri ini akan terus disebabkan oleh dahsyatnya moral hazard aparatur dan masyaraktnya..?
Beri Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!