Mampukah Zulhas Bersihkan Kemendag dari Praktik Korupsi? Zulkifli Hasan formal berprofesi menteri perdagangan mengambil alih Muhmmad Lutfi semenjak dilantik Presiden Joko Widodo pada Rabu, 15 Juni 2022.
Penunjukan laki- laki yang akrab disapa Zulhas ini jadi atensi publik, paling tidak sebab 2 perihal. Awal, Zulhas merupakan Ketua Umum parpol.
Kedua, Kementerian teknis ini lagi jadi sorotan akibat kisru minyak goreng sampai harga pangan yang melonjak besar.
Jokowi juga menarangkan kenapa dia menunjuk Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional( PAN) sekalian wakil pimpinan MPR RI itu selaku menteri perdagangan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berdalih, penunjukan Zulhas bersumber pada pertimbangan rekam jejak serta pengalamannya.
"Saya melihat Pak Zul dengan pengalaman, dengan track record, rekam jejak yang panjang, saya kira akan sangat bagus untuk menteri perdagangan," kata Jokowi usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (15/6/2022).
Zulhas bertugas mengetuai Kementerian Perdagangan, di dikala keadaan Kementerian tersebut lagi tidak baik- baik saja. Tidak hanya harga pangan yang kompak naik di pasaran, Kementerian teknis yang mengurus" kebutuhan perut" orang banyak ini masih dilingkupi beberapa permasalahan korupsi.
Awal merupakan permasalahan dugaan korupsi pemberian sarana ekspor Crude Palm Oil( CPO) serta turunannya pada periode Januari 2021- Maret 2022. Permasalahan ini menyita atensi publik sebab berakibat langsung pada peningkatan harga dan kelangkaan minyak goreng di pasaran.
Permasalahan kedua merupakan dugaan korupsi impor besi ataupun baja periode 2016- 2021. 2 permasalahan korupsi di area Kemendag tersebut sampai dikala ini masih bergulir di Kejaksaan Agung.
Tidak hanya 2 permasalahan di atas, dikala ini Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri tengah mengusut permasalahan dugaan korupsi pengadaan gerobak dagang pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan pada 2018 serta 2019, dengan total nilai kontrak menggapai Rp76. 372. 725. 000.
Mendag Masa Jokowi Ditukar 6 Kali
Tidak hanya permasalahan korupsi yang dikala ini menjangkiti Kemendag, intitusi ini pula ialah salah satu Kementerian yang sering gonta- ganti pimpinan. Paling tidak dalam 2 periode Presiden Jokowi, telah terdapat 6 orang yang sempat berprofesi selaku menteri perdagangan, tercantum Zulhas.
Mendag awal di masa pemerintahan Jokowi- Jusuf Kalla merupakan Rachmat Gobel. Sepanjang berprofesi, dia pernah membuat ketentuan terpaut pembatasan penjualan minuman beralkohol.
Gobel setelah itu digantikan oleh Thomas Lembong pada 12 Agustus 2015. Sepanjang berprofesi, Thomas Lembong pernah membuat ketentuan tentang impor jeroan sapi yang pernah merangsang pro serta kontra.
Tidak berselang lama, Thomas Lembong ditukar oleh Enggartiasto Lukito, politikus Partai Nasdem. Sepanjang berprofesi, laki- laki yang akrab disapa Enggar ini pernah jadi sorotan publik usai menghasilkan izin impor beras yang memantik perseteruan dirinya dengan Dirut Perum Bulog, Budi Waseso.
Pada periode Jokowi- Ma' ruf Amin, Enggar tidak lagi dipakai. Jokowi mempercayakan jabatan menteri perdagangan kepada politikus PKB, Agus Suparmanto. Sepanjang berprofesi, Agus tercatat menghasilkan beberapa kebijakan yang pula menuai kritik, salah satunya merupakan kebijakan ekspor masker sampai menggapai nilai 74, 7 juta dolar AS.
Agus kesimpulannya ditukar Meter. Lutfi pada Desember 2020. Lutfi bukan wujud baru di pos Kemendag. Dia merupakan menteri perdagangan di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono( SBY).
Lutfi mengakhiri jabatannya selaku mendag dengan catatan" kurang baik" berbentuk kelangkaan serta peningkatan harga minyak selaku akibat dari permasalahan korupsi pemberian sarana ekspor CPO yang mengaitkan Indrasari Wisnu Wardhana, Dirjen Perdagangan Luar Negeri (terdakwa serta telah dipecat). Lutfi kesimpulannya ditukar Zulkifli Hasan pada 15 Juni 2022.
Mampukah Zulhas Bilas Kemendag?
Tetapi, penunjukan Zulhas selaku mendag malah diragukan oleh beberapa pihak bisa menanggulangi beberapa perkara di Kemendag, spesialnya aplikasi korupsi yang banyak terjalin.
Periset Pusat Kajian Antikorupsi( Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada( UGM) Yogyakarta, Zaenur Rohman berkata, dirinya tidak mempunyai ekspektasi yang besar terhadap komitmen antikorupsi yang dipunyai Zulhas. Alasannya, track record ketum PAN itu tidak menunjuk perihal tersebut.
"Kalau dilihat dari rekam jejak di masa lalu ketika Zulkifli Hasan menjabat sebagai pejabat publik, baik sebagai menteri kehutanan di era SBY maupun sebagai anggota legislatif, tidak pernah ada satu program antikorupsi yang benar-benar dicanangkan di tempat biasa menjabat," kata Zaenur dilansir dari Tirto, Jumat (17/6/2022).
Zaenur meningkatkan," Itu menampilkan Zulkifli Hasan ini bukan orang yang memiliki komitmen kokoh ataupun satu program ataupun satu ilham buat mensterilkan lembaganya dari aplikasi korupsi."
Perihal senada diungkapkan pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah. Dia memprediksi Zulhas hendak kesusahan mensterilkan kasus korupsi di Kemendag. Alasannya bagi Trubus, kasus korupsi di badan Kemendag telah masuk jenis kronis.
"Saya rasa nggak akan mampu itu (membersihkan Kemendag), masalahnya, kan (kementerian) yang dia pegang ini, kan, penuh dengan masalah, tidak saja mengenai minyak goreng, tapi juga persoalan lain, korupsi juga di Kemendag yang akut," kata Trubus dilansir dari Tirto.
Tidak hanya itu Trubus memperhitungkan, Zulhas tidak mempunyai waktu yang banyak buat melaksanakan reformasi di badan Kemendag. Terlebih dengan letaknya selaku Ketua Umum partai, membolehkan konsentrasinya hendak terpecah.
"Pak Zulhas juga paling memikirkan [Pemilu] 2024, saya rasa tidak akan memikirkan mengenai menyelesaikan tugas tupoksi sebagaimna yang ada di Kemendag," kata dia.
Periset Forum Masyarakat Peduli Parlemen( Formappi), Lucius Karus berkata, posisi Zulhas yang dikala ini berprofesi mendag sekalian Ketua Umum PAN, buatnya tidak bisa jadi diharapkan sangat banyak buat mensterilkan aplikasi korupsi di Kemendag.
"Karena pertimbangannya lebih pada alasan politis, sulit rasanya berharap pada Zulhas untuk membersihkan Kemendag dari budaya lama yang cenderung korupsi. Apalagi di depan mata sudah akan ada pemilu," kata Lucius.
Bagi Lucius, menyandingkan kedua kedudukan dengan tingkatan banyak aktivitas besar tersebut memiliki resiko yang besar.
Kata Lucius, dapat jadi tugas Kementerian hendak berhamburan, dapat pula PAN yang hendak keteteran mempersiapkan Pemilu 2024.
Perihal senada di informasikan Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto. Bagi ia, tidak hendak terdapat gebrakan yang berarti di badan Kemendag di dasar pimpinan Zulhas.
"Di kalangan pengawas ada adagium 'hanya sapu bersih yang bisa membersihkan lantai yang kotor.' Saya rasa yang ada hanya status quo business as usual. Tidak akan ada gebrakan yang berarti," kata Mulyanto.
Walaupun demikian, Sekjen DPP PAN, Eddy Soeparno meyakini kalau Zulhas hendak sanggup fokus melaksanakan tugas barunya selaku menteri perdagangan tanpa tersendat persiapan partai mengarah Pemilu 2024.
"Kami juga pastikan bahwa Bang Zul akan fokus di kabinet karena memang kemampuan dari organisasi untuk bisa berjalan sendiri," kata Eddy Soeparno, Rabu, (15/6/2022).
Apabila Zulhas mau secara sungguh- sungguh melaksanakan upaya pemberantasan korupsi di Kemendag, periset Pukat, Zaenur Rohman menguraikan sebagian perihal yang butuh dia jalani. Awal, melaksanakan pembatasan serta pengawasan terhadap wewenang pemberian izin ekspor serta impor. Alasannya, permasalahan korupsi di Kemendag sering kali terjalin di zona tersebut.
Kata Zaenur, pasti izin ekspor impor itu wajib dicoba oleh satu orang pejabat, namun misalnya diganti jadi satu wujud komite di internal Kementerian Perdagangan sehingga terus menjadi banyak pihak yang melaksanakan pengawasan serta tidak terkumpulnya satu kewenangan buat membagikan izin tersebut.
Kedua, kata Zaenur, mempraktikkan manajemen antipenyuapan. Ketiga, melenyapkan faktor konflik kepentingan yang terpaut dengan pemberian izin serta ekspor.
Serta yang keempat sekalian yang sangat berat, kata Zaenur, merupakan Zulhas butuh menolak seluruh wujud intervensi politik yang terpaut dengan penerapan kewenangan jabatan, spesialnya terpaut dengan izin ekspor serta impor.
Yang sangat berat yang kala wajib membuat Kementerian Perdagangan itu melaksanakan kewenangannya terbebas dari transaksional oleh para politisi.
Zaenur meningkatkan, (serta membenarkan) kalau kegunaan itu dijalankan sesuai dengan undang- undang bukan dipecah dengan ketentuan politik serta setelah itu siapa yang hendak mengajukan izin ekspor impor kemudian membayar kepada politisi mempunyai jatah kuota tersebut.
Sedangkan Ketua Masyarakat Anti Korupsi( MAKI), Boyamin Saiman berkata, bila Zulhas mau mensterilkan Kemendag dari sikap koruptif, hingga dia butuh menjauhi komunikasi dengan industri sawit.
"Zulhas harus menghindari komunikasi dengan perusahaan-perusahan sawit yang dulunya dapat izin kebun sawit dari peralihan hutan zaman Zulhas jadi menteri kehutanan. Ini untuk mencegah konflik kepentingan dan kebaikan Zulhas sendiri," kata Boyamin dilansir dari Tirto, Kamis, (16/6/2022).
Penunjukan Zulhas selaku mendag dinilai cuma semata- mata upaya akomodasi partai koalisi semata tanpa terdapatnya tendensi penyelesaian kasus di badan Kemendagri, kata Trubus.
Kata Trubus, Pak Zulhas ini, kan, dari PAN telah 1 tahun lebih bergabung ke koalisi.
Politikus PKS, Mulyanto pula memperhitungkan demikian. Dia berkata, penggantian mendag yang dicoba oleh Presiden Jokowi cumalah acara tutup tahun buat mengasyikkan seluruh pihak.
Kat Mulyanto, di tengah permasalahan migor (minyak goreng) yang berlarut- larut, reshuffle ini semata- mata acara tutup tahun, seremonial supaya seluruh pihak happy tetapi tidak menuntaskan substansi permasalahan. Itu cuma soal politik kekuasaan. Bukan politik pembangunan.
Tetapi demikian, jabatan baru Zulhas tersebut dinilai mempunyai kemampuan buat jadi boomerang untuk Zulhas ataupun untuk PAN. Terlebih bila Zulhas kandas menanggulangi kasus yang terdapat di badan Kemendag.
"(Zulhas jadi menteri) niatnya untuk menaikkan rating partai sebenarnya, arahnya menyelamatkan partai, tapi bisa saja jadi boomerang bagi partainya kalau Pak Zulhas gagal dalam hal melakukan reformasi dan tata kelola di Kemendag, termasuk gagal menyelesaikan persoalan-persoalan yang mendera dari mulai suap, korupsi, dan lain-lain," kata Trubus mengakhiri.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
