Aplikasi MyPertamina dan Substansi BBM Bersubsidi Harus Tepat Sasaran

Beli BBM subsidi akan diatur menggunakan Aplikasi myPertamina. Karena saya belum tahu cara kerjanya, persoalan yang akan saya bahas bukan masalah review aplikasinya. Tapi masalah tepat sasaran atau tidaknya BBM subsidi. 

Aplikasi MyPertamina mungkin akan memudahkan untuk transaksi bagi anak muda. Namun bagi orang tua akan lain soal. Selain itu, jika aplikasi ini harus nyambung dengan data internet, makan akan lebih ribet lagi jika sedang tidak ada paket data kuota internet. 

Mengenai pembatasan pembelian Jenis BBM Penugasan Khusus (JBKP) tercantum Pertalite hendak lekas diterapkan. Usulan perbaikan Perpres 191 Tahun 2014 yang mengendalikan perihal ini sudah diinformasikan ke Presiden Joko Widodo. 

Alibi pembatasan BBM tersebut disebabkan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi masih belum efisien sebab terdapatnya disparitas harga antara produk subsidi serta non subsidi.

Dengan perbaikan tersebut, hingga JBKP semacam Pertalite hendak diatur, tidak seluruh orang dapat membelinya. 

Buat solar pemerintah lewat Badan Pengatur Kegiatan Usaha Hilir Migas (BPH Migas) hendak merumuskan kembali konsumennya yang lebih khusus serta tegas sehingga implementasi di lapangan tidak memunculkan kerancuan serta multitasfir.

Kebijakan pembatasan BBM bersubsidi sah-sah saja dicoba buat kurangi beban keuangan Negara. Tetapi, wajib dicoba dengan teliti serta pintar sehingga tidak memunculkan gejolak sosial di warga. 

Pertalite misalnya, yang saat ini dikategorikan dalam BBM bersubsidi, konsumennya merupakan warga menengah ke dasar tercantum warga yang memakai kendaraan roda 2 serta angkutan umum.

Sedangkan solar bersubsidi, dengan disparitas (selisih) harga yang sangat besar, hingga BBM ini banyak disalahgunakan serta disantap oleh golongan yang sejatinya tidak berhak menikmati subsidi, 

Antara lain perusahaan- perusahaan pertambangan serta perkebunan yang dalam catatan Pertamina pula memakai solar bersubsidi buat kendaraan operasionalnya.

Ketidaktepatan subsidi BBM itu malah menampilkan kinerja BPH Migas yang sepanjang ini tidak optimal dalam melaksanakan pengawasan. 

Aspek penegakan hukum lewat regulasi wajib lekas diterbitkan buat menertibkan industri pertambangan serta perkebunan supaya tidak memakai solar bersubsidi.

Teknis pembatasan volume BBM juga wajib dicoba hati-hati. Pembatasan kuota per SPBU cuma hendak memunculkan kepanikan di warga. 

Kepanikan hendak membuat warga mengisi bahan bakar kendaraan mereka dengan kelewatan. Terlebih buat angkutan umum semacam angkutan kota, bis antarkota pula angkutan logistik antarkota.

Pembatasan BBM tipe solar pasti hendak berakibat pada menaiknya ongkos angkutan pula bayaran logistik yang pastinya hendak berakibat langsung terhadap warga. 

Berbeda bila pembatasan dicoba di daerah-daerah ataupun provinsi yang mempunyai industri pertambangan serta perkebunan. Dimana bahan-bahan yang dihasilkan sebagian besar diekspor.

Pembatasan BBM tipe solar pula wajib dibarengi dengan pengurangan kuota. Terlebih dikala ini solar telah sepenuhnya dibuat di dalam negeri dalam wujud biosolar. 

Penjatahan kuota BBM subsidi pada SPBU, yang tidak dibarengi dengan pembatasan kuota hendak tingkatkan penyelundupan BBM subsidi, 

Perihal ini dapat berakibat pada jebolnya kuota BBM bersubsidi BPH Migas wajib bekerja lebih sungguh- sungguh serta lebih keras buat melaksanakan pengawasan.

Karena, Pertamina hendak hadapi kesusahan dalam menghalangi kuota konsumen. Sebab tidak seluruh SPBU yang beroperasi di Indonesia kepunyaan Pertamina. 

Kemampuan penyelewengan BBM bersubsidi masih hendak terus terdapat bila BPH Migas tidak bekerja dengan sungguh-sungguh dalam melaksanakan pengawasan.