Tak dapat dipungkiri, bagaimanapun peristiwa ini menodai TNI dan Polri. Karena yang dicederai adalah seorang Jendral, mantan Panglima TNI, dan masih menjabat Menko, dibidang Polhukam pula. Selain itu, Kapolsek yang juga kena tikam di bagian punggung, saat dirinya ingin melindungi Wiranto.
Peristiwa ini juga nampaknya sekaligus menjadi 'warning', bahwa ternyata dalam kerumunan masyarakat, di ruang terbuka seperti itu, tidak identik dengan aman. Masyarakat juga ternyata tak bisa dijamin seratus persen baik dan tidak bermaksud apa-apa.Â
Hal ini mengingatkan kita kepada peristiwa pembacokan Menhankam Matori Abdul Jalil tahun 2000, yang juga sedang ada diruang terbuka di depan rumahnya.
Selain itu, maraknya ajaran radikalisme yang membuat polarisasi masyarakat yang pada akhirnya sangat sulit terdeteksi, sekalipun orang-orang tersebut berada dalam lingkungan masyarakat pada umumnya.
Apalagi mereka yang sudah terindikasi kena doktrin, mampu menyimpan dendam bagai bara api, yang kemudian sewaktu-waktu meledak bersama aksinya. Dan tentu masih banyak lagi aliran-aliran lain yang rentan dengan ulah maupun perilaku ujaran kebencian, yang perlu diwaspadai.
Oleh sebab itu, maka standar protokoler pengawalan para Pejabat Negara, menjadi sangat penting untuk ditegakkan kembali. Pengawalan dengan SOP yang umumnya sudah ada, perlu didisiplinkan kembali. Bahkan sterilisasi lokasipun jelas sangat dibutuhkan.
Jangan sampai Presiden Jokowi dan Ibu Iriana yang sering dekat berselfi ria dengan masyarakat, menjadi malapetaka dikemudian hari. Tentu Paspampres yang selama ini sudah cukup meyakinkan dalam pengawalannya, perlu makin waspada dan jeli, jika Presiden ada dalam keramaian atau kerumunan masyarakat. Bahkan kebiasaan Presiden berselfi ria dengan masyarakat, mungkin perlu dikaji ulang, untuk mengantisipasi risiko bahaya.
Bila perlu, demi keamanan dan keselamatan Presiden maupun Pejabat Negara, menghindari keramaian diruang publik. Karena memang sangat sulit mendeteksi dalam kerumunan masyarakat, mana yang baik, maupun mana yang siap-siap melakukan serangan terhadap sang tokoh. Lebih baik mencegah daripada menanggung segala risiko kejadian, yang nantinya akan berdampak luas dan berimbas kemana-mana.
Disisi lain, dalam hal pemberantasan radikalisme yang nampak sudah menjadi ancaman bagi Negara dan bangsa, perlu dibuat metode dan pola-pola pemberantasannya secara terintegrasi. Karena radikalisme sudah terpapar dimana-mana. Dari mulai ormas, di tubuh TNI dan Polri, di BUMN, ASN Pemprov/ Pemkab/ Pemkot, ASN Kementerian, Perguruan Tinggi dan lain-lain.
Ada baiknya dilakukan screening terhadap mereka yang akan dilibatkan sebagai pelaku pemberantasan radikalisme, supaya clear terlebih dahulu. Jangan sampai yang akan melakukan pemberantasan, masih mereka yang terpapar radikalisme. Maka screening menjadi mutlak, agar tidak terkontaminasi lagi dalam melakukan pemberantasan.
Berkaitan tanggal 20 Oktober nanti, tentu sebagian besar masyarakat Indonesia, sangat berharap, agar pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H Ma'ruf Amin dapat berjalan lancar tanpa hambatan apapun. Karena peristiwa monumental ini juga merupakan ukuran derajat keberadaban bangsa dan keamanan Negara Indonesia, di mata dunia. Semoga
