Mohon tunggu...
Danny PH Siagian
Danny PH Siagian Mohon Tunggu... Dosen - Menulis, Menulis dan Menulis

Jurnalis dan Dosen

Selanjutnya

Tutup

Politik

Terbukti, Korupsi Masih Nikmat!

4 Februari 2017   04:57 Diperbarui: 4 Februari 2017   05:34 550
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar tersangka (telegraf.co.id)

Membuat Korupsi Tidak Lezat

Sebab itu, justru yang menjadi persoalan bukan lagi soal siapa yang korupsi dan berapa besar jumlah yang dikorupsi. Tetapi bagaimana caranya membuat korupsi itu menjadi sesuatu yang tidak nikmat atau tidak lezat.

Sementara hukumanpun tidak pernah cukup membuat para koruptor menjadi jera. Bahkan mereka sering menjadi selebritis, dan dadah-dadah didepan kamera jurnalis, ditambah mengucap dalil-dalil penguatan pembenaran diri dengan kata-kata ‘Demi Allah’.

Salah satu prinsip membuat tidak lezat (jika dianalogikan masakan) adalah tidak memberikan bumbu sama sekali, atau membuat campuran bumbu yang tak selaras, satu dengan lainnya. Dapat diartikan, bahwa setiap instansi atau institusi tidak memiliki kewenangan mutlak atau penuh, dalam memutuskan sesuatu perkara, atau keputusan-keputusan strategis (bukan keputusan bersifat organisasional).

Harus ada instansi atau institusi rival lainnya yang secara kolektif sebagai pasangan untuk memutuskannya. Atau setidaknya, bagaimana caranya supaya keputusan akhir disandingkan dengan lembaga-lembaga lainnya yang setara atau lebih tinggi dalam hal domainnya, tapi beda settingnya.

Artinya, keputusan tidak bisa diambil secara sepihak oleh instansi atau institusi yang pengurusan segala sesuatunya dari awal hingga akhir, ada di lembaga tersebut. Keputusan harus selalu diambil secara kolektif tadi, dan ada dalil lain yang mampu menguji keputusan dari instansi atau institusi awal tadi.

Dan satu hal yang penting lagi, dalam setiap pengambilan keputusan, harus dilakukan secara transparan. Tidak bisa tertutup. Karena jika segala sesuatu diputuskan hanya dalam satu instansi atau institusi saja, apalagi sifatnya tertutup, maka peluang suap-menyuap dan korupsi akan lebih leluasa bermain.

Konsekwensinya memang, akan menambah panjang birokrasi. Namun apa boleh buat. Karena selama ini, jika kewenangan diberikan kepada salah satu instansi atau institusi, apalagi oknum pejabatnya memiliki otoritas penuh, maka disitu pulalah bersarang sumber kenikmatan itu.

Tentu, perlu kajian dan analisis yang lebih jauh tentang hal ini. Namun setidaknya, prinsip yang ingin diungkap adalah, bagaimana caranya, agar korupsi itu menjadi tidak enak atau tidak nikmat, sehingga orang tidak akan tertarik lagi.

Pemerhati Sosial Politik/ Dosen

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun