Mohon tunggu...
Erri Subakti
Erri Subakti Mohon Tunggu... Penulis - Analis Sosial Budaya

Socio Culture Analyst

Selanjutnya

Tutup

Sosbud Pilihan

Kekuasaan Majapahit, Betulkah Seluas Nusantara?

11 September 2024   12:27 Diperbarui: 11 September 2024   12:37 148
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Peta Asia Tenggara buatan Laurent Fries,1541. Sumber: The Map House

Dalam tulisan saya sebelumnya mengenai Kemunculan Kerajaan di Nusantara, (Nyaris) Tidak Ada yang Berasal dari Suku Asli, bahwa ternyata awal berdirinya kerajaan di nusantara tak terlepas dari datangnya bangsa di luar Nusantara, baik itu dari wilayah India Selatan, Tenggara, Timur, atau dari daerah Campa, sekitar Kamboja, Srilangka, Vietnam (sekarang), yang hijrah ke wilayah Nusantara ini membawa sistem masyarakat yang lebih kompleks.

Kerajaan dalam konteks ini adalah sebuah sistem tata negara, politik ekonomi sosial budaya hukum, agama, dan hankam. (Tanpa memikirkan soal batas wilayah negara).

Memandang kerajaan saat itu tidak bisa dipandang dalam kacamata modern mengenai negara. Karena dalam kacamata modern terutama sejak abad 18 adalah kerajaan memiliki wilayah dan batas-batas yang jelas sebagaimana kalau kita melihat negara dan batas wilayahnya dalam peta.

Saat itu, pembuatan peta wilayah saja masih belum akurat. (Lihat gambar peta abad ke-16 di atas) Apalagi menentukan batas wilayah kerajaan (negara), maka jika sering disebutkan bahwa misalnya Kerajaan Majapahit menguasai (hampir) seluruh Nusantara, jangan dibayangkan dengan kacamata modern bahwa yang dikuasai Majapahit adalah seperti pada gambar peta. Sebab saat itu tujuan Gajah Mada adalah menaklukan kerajaan-kerajaan di Nusantara dan kerajaan bawahan itu harus tunduk pada Majapahit dan membayar upeti. Tak ada urusan soal seberapa luas wilayahnya.

Menguasai penguasa di berbagai daerah di Nusantara. Itu orientasinya. Bukan pada menguasai wilayah. Kalaupun ada kepentingan penguasaan wilayah adalah pada kepentingan menguasai jalur perdagangan seperti Selat Malaka atau pelabuhan-pelabuhan perdagangan.

Menguasai kerajaan-kerajaan bawahan, saat itu lazim disebut dengan sistem MANDALA.

Jadi yang dikuasai oleh sebuah kerajaan besar seperti Majapahit misalnya adalah "titik-titik kekuasaan" di daerah lain yang harus di bawah Majapahit, dan mau membayar upeti kepada Majapahit.

Pada masa sebelum abad ke-18 tidak atau belum mengenal batas wilayah negara, sebuah kerajaan dengan kerajaan lainnya.

Jadi semisal Kerajaan Sriwijaya runtuh, dan Majapahit menguasai Sriwijaya, maka maksudnya adalah satu kekuasaan kerajaan menaklukan/berdiri di atas sistem kekuasaan kerajaan lainnya.

Jadi bukan seperti pemahaman tentang negara modern yang juga mengatur batas wilayah antar negara.

Jadi Majapahit bukanlah memiliki wilayah seluas dari Jawa Timur hingga wilayah Sumatera di Barat dan Papua di Timur. Bukan begitu. Melainkan hanya titik-titik kekuasaan (kerajaan) di daerah antara Sumatera dan Papua yang telah ditaklukan oleh Majapahit dan harus membayar upeti.

Ini sama halnya dengan kerajaan besar lain seperti Sriwijaya yang sebelumnya telah banyak menaklukkan berbagai kerajaan lainnya. Bukanlah soal batas bentangan wilayah kerajaan Sriwijaya, melainkan titik-titik kekuasaan kerajaan lain tunduk pada Sriwijaya, dan harus membayar upeti kepada Sriwijaya.

Pada masa jayanya, Sriwijaya saat itu pun membayar upeti kepada Dinasti Yuan di China sebagai hubungan baik antar kerajaan dan "backing"-an apabila Sriwijaya mendapat ancaman diserang oleh kerajaan besar dari Jawa misalnya.

Maka sebuah kerajaan membayar upeti kepada kerajaan yang lebih besar adalah hal yang lazim, yang biasanya juga bisa "saling menguntungkan" karena kerajaan besar bisa memberikan perlindungan hankam juga akses pada perdagangan dunia. Terlebih Dinasti di China memiliki akses perdagangan ke dunia barat lewat jalur sutera, sementara kerajaan di Nusantara bisa mengekspor rempah-rempah yang dibutuhkan dunia, barat terutama.

Sebuah kerajaan hanya menaklukan kerajaan lainnya, bukan "menaklukan" sebuah komunitas yang lebih kecil dari level kerajaan seperti suku-suku asli. Power vs power. Kerajaan tidak "mencaplok" wilayah. Ini bedanya dengan kolonialisme yang menganeksasi wilayah dan membangun koloni baru untuk bangsa yang mencaplok sebuah wilayah.

Jadi perang atau agresi pasukan kerajaan terhadap kerajaan lainnya bukan untuk merebut wilayah melainkan untuk menaklukan "kekuasaan" lain.

Tidak seperti konsep negara modern saat ini yang berperang memperebutkan wilayah atau batas wilayah antar negara.

Karena kepentingan Kerajaan Majapahit misalnya hanya berorientasi untuk menguasai sistem ekopolsosbudhankam atas kerajaan lainnya. Atau lebih khususnya menguasai sistem ekonomi, perdagangan, dan jalur perdagangan dunia. Bukan menguasai wilayah tertentu.

Penting bagi Majapahit menguasai Selat Malaka, karena itu jalur perdagangan yang tentu saja akan berdampak multiply pada perekonomian kerajaan dan kejayaan Majapahit.

Begitu pula dengan berbagai kerajaan lain yang ditaklukan oleh Majapahit, kepentingan utamanya adalah menguasai sumber ekonomi dan perdagangan, sebagaimana wilayah Timur Nusantara ini yang kaya akan rempah-rempah, maka Majapahit harus memastikan monopoli rempah-rempah tersebut ke pelabuhan mereka, agar mereka menjadi bagian dari rantai distribusi rempah-rempah dunia. Di sisi lain mereka surplus beras yang bisa diperdagangkan ke wilayah Timur dan Barat Nusantara yang membutuhkan bahan makanan pokok ini.

Masih bersambung....

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosbud Selengkapnya
Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun