Berhasilkah Megahagho?

Salah satu contohnya adalah angka  pengangguran terbuka. Meski tahun 2019 dan tahun 2020 performa fiskal Pemerintah Daerah cukup baik dan menjadi "juara 1" se provinsi Sulawesi Utara dalam memperebutkan dana DAK fisik, namun dari persentase angka pengangguran terbuka angka ini kembali perlahan meningkat menjadi 4.01% (2019), 4,91% (2020), dan 4.71% (2021). 

Ketika ditelusuri, hal ini dipicu oleh kembalinya ribuan tenaga kerja asal Sangihe yang selama ini menjadi pekerja tambang di luar daerah ke Sangihe. Badan Pusat Statistik Sangihe mencatat bahwa jumlah angka pengangguran di Sangihe meningkat drastis dari angka 2,328 di tahun 2018 menjadi 3,319 pada tahun 2020. 

Secara statistik jelas ini memberi pengaruh terhadap perhitungan kinerja pemerintah daerah. Sehingga jika dibandingkan pada titik awal di tahun 2017, kinerja Pemerintah Megahagho dalam mengurangi angka pengagguran sampai tahun 2021 adalah sebesar 0.4%. 

Tentu data ini menjadi bagian evaluasi untuk pemerintah khususnya terhadap program program terkait yang sudah dilakukan dalam upaya untuk mengurangi angka pengangguran seperti pelatihan pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja serta dibukanya dua Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas selama Pemerintahan Megahagho.

Pengentasan Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu fokus kinerja Megahagho. Dalam tujuh point misi Megahagho, pengentasan kemisikinan menempati urutan prioritas pertama yang kemudian juga ditetapkan sebagai prioritas pertama dari tujuh belas prioritas pembangunan dalam RPJMD 2017-2022. 

Program pengentasan kemiskinan ini kemudian dilaksanakan melalui program program sektoral. Salah satu yang berikaitan langsung dengan indikator kemiskinan adalah perumahan. Da.lam Indokator kemiskinan, aspek yang berkaitan dengan perumahan cukup dominan dan ini diintervensi oleh Pemerintah melalui program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Data menunjukan bahwa selama periode Pemerintahan Megahagho tahun 2017-2022, jumlah rumah yang tidak layak huni (RTLH) yang di intervensi dengan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sejumlah 3114 Unit. Sebuah angka yang patut diacungi jempol. Program lain seperti intensifikasi produk pangan lokal yang dibarengi dengan kampanye mengurangi konsumsi beras seperti program Dua Hari Tanpa Nasi juga digalakkan untuk mendongkrak pendapatan masyarakat petani. Upaya untuk membuka pasar khusus untuk produk lokal sebagai bentuk keberpihakan dan program afirmatif terhadap masyarakat petani dan nelayan dengan dibukanya PASTANE atau Pasar Tani dan Nelayan dengan memanfaatkan Pasar Tona yang beberapa tahun telah terbengkalai juga dilakukan. Tak tanggung tanggung sebagai bentuk advokasi kebijakan ini, ASN diwajibkan belanja di PASTANE agar bisa menghidupkan pasar ini meski setelah beberapa bulan berjalan program ini harus berhenti ditengah jalan karena partisipasi publik yang rendah ditengah masalah perencanaan sistem logistic dan transportasi dari produsen di kampung ke lokasi pasar di Tahuna yang tidak matang. "Besar pasak dari tiang" ucap salah seorang partisipan program ini yang kemudian berhenti berjualan karena merugi.

Lantas bagaimana hasil dari upaya upaya  tersebut?

Data statistik menunujukan bahwa diawal pemerintahan Megahagho persentase penduduk miskin di Kabupaten Sangihe sebesar 11.8% atau sekitar 1827 orang dari jumlah penduduk miskin yang tercatat berjumlah 15380 orang (BPS, 2018). 

Di tahun 2021 persentase penduduk miskin tercatat berjumlah 11.02% (BPS, 2022). Data ini menunjukan bahwa kinerja Pemerintahan Megahagho dalam pengentasan kemiskinan tidak berhasil mencapai target yang awalnya ditargetkan mencapai 6,6% dan hanya mampu berkurang sebesar 0.78%. Meskipun demikian, hal yang perlu diapresiasi adalah meski diterpa perisitiwa bencana non alam Pandemi Covid 19 yang menyebabkan katastropi ekonomi nasional dan memporak porandakan semua aspek kinerja pemerintahan, Pemerintah Megahagho, meski angkanya sangat kecil, tetap secara konsisten berhasil mengurangi angka kemiskinan khususnya dalam  dua tahun masa pandemic Covid 19 yakni tahun 2020 menjadi 11.5% dari tahun sebelumnya 11.5% dan ditahun 2021 menjadi 11.02% (BPS, 2022). 

Sekali lagi, ini perlu dicatat dan di apresiasi karena tahun 2020 dan 2021 adalah tahun yang sangat sulit bagi semua lapisan pemerintahan karena bencana Pandemi Covid 19 yang tidak saja merupakan bencana nasional tapi juga merupakan bencana global.