PGI dan Keputusan yang Prematur

Saya baru saja selesai mengikuti Webinar Nasional tentang PGI dalam kaitan dengan TWK KPK.

Dalam webinar itu PGI mendapat banyak sekali koreksi dan protes dari peserta. Saya termasuk salah satu yang tidak setuju dengan sikap PGI terkait Pembelaan PGI terhadap mereka yang tidak lolos TWK KPK. 

Menurut saya sikap PGI tersebut sangat prematur dan tidak pantas untuk disuarakan dengan mengatasnamakan umat Kristen di Indonesia. Mengapa ? Karena substansinya lebih banyak muatan kepentingan individu dan kelompok tertentu ketimbang kritik konstruktif terhadap TWK dan Pemerintah sebagai pelaksana TWK.

Well, kita bisa berdiskusi panjang atau berdebat tentang ini, tapi saya lebih setuju jika para elit PGI dan seluruh organisasi cendekia didalamnya melakukan kajian komprehensif dan holistik terhadap substansi masalahnya termasuk misalnya menguji secara ilmiah validitas dan konstruksi TWK lalu sampaikan kritik konstruktif yang berfokus pada substansi TWK nya. Bukan membela orang orang yang tidak lulus ujian yang di 'framing' seakan akan jadi korban ketidakadilan.

Jika kemudian alasan yang digunakan PGi adalah membela "Ketidakadilan" Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, ukuran apa yang dipakai PGI untuk datang pada kesimpulan bahwa tidak lolosnya 75 (mantan) karyawan KPK sebagai sebuah ketidakadilan?

Makanya banyak peserta webinar juga memberi komen "Ketika banyak warga gereja tidak lulus TWK dalam test CPNS, jumlahnya ribuan, dimana PGI kog tidak dibela? "

Jika alasan lain bahwa tidak lulusnya 75 orang tersebut merupakan upaya sistematis pelemahan KPK. Menurut saya logika teman teman pengurus PGI yang mengeluarkan statement ini perlu diluruskan dulu. Logikanya terbalik. Bukankah memaksakan orang yang tidak lulus test justru merupakan upaya nyata untuk melemahkan KPK?

Saya mengkritik PGI karena hak konstitusional saya sebagai warga gereja dan ketika saya mengkritik PGI hendaknya ini dimaknai sebagai bukti kecintaan saya terhadap PGI agar tidak semakin sesat dan terseret dalam rimba panggung politik praktis dan benturan kepentingan. Dua pernyataan sikap saya adalah:

1. Saya Warga Gereja, tidak setuju dengan sikap PGI terkait TWK KPK.

2. Saya warga Gereja mendukung sepenuhnya upaya Pemerintah dibawah Kepemimpinan Presiden Jokowi untuk memperkuat KPK.

Pernyataan sikap ini sengaja saya tulis pada media sosial dan publikasi opensource seperti kompasiana , agar teman teman yang 'non kristen' tahu bahwa tidak semua warga Gereja yang setuju dengan sikap PGI terhadap masalah ini, dan yang tidak setuju dengan sikap PGI ini bukan hanya saya saja, jutaan orang yang saat ini bersuara lewat media sosial. Ini berarti Sikap PGI tidak mendapatkan legitimasi yang utuh dari segenap warga gereja yang 'di klaim' sebagai anggotanya.

Shalom,

Damai Sejahtera Indonesiaku

TB

02 Juni 2021