Mohon tunggu...
Agus Sutisna
Agus Sutisna Mohon Tunggu... Dosen - Lecturer I Researcher IInstagram : @kiagussutisna

Dosen | Pegiat Sosial | Menulis berharap ridho Allah dan manfaat bagi sesama.

Selanjutnya

Tutup

Analisis Artikel Utama

"Coblos Semua" Bukan Cara Efektif Melawan Dominasi Kekuasaan

3 September 2024   10:10 Diperbarui: 4 September 2024   07:11 535
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Padahal tingkat partisipasi pemilih merupakan salah satu aspek penting untuk mengukur suatu Pemilu atau Pilkada dikategorikan baik dan berhasil atau buruk bahkan gagal. Semakin tinggi tingkat partisipasi pemilih semakin baik dan dinilai berhasil penyelenggaraan Pemilu, dan demikian sebaliknya.

Itulah sebabnya, para pihak yang berkepentingan langsung dengan perhelatan Pilkada (KPU sebagai penyelenggara, partai politik dan paslon, juga pemerintah) sebagai sarana merotasi kepemimpinan politik daerah selalu berupaya keras agar tingkat partisipasi pemilih tinggi.

Secara politik tingkat partisipasi pemilih itu berkaitan erat dengan nilai legitimasi politik karena kepercayaan publik terhadap Pemilu atau Pilkada sebagai sarana merotasi kepemimpinan dan memperbarui legitimasi politiknya. Tingkat partisipasi pemilih yang tinggi dianggap mewakili tingkat kepercayaan publik terhadap proses politik (Pilkada), dan demikian sebaliknya.

Kedua, surat suara yang tidak sah karena dengan sadar dicoblos semua sama saja nilainya dengan surat suara tidak sah karena kesalahan teknis dalam mencoblos. Misalnya mencoblos di luar gambar paslon yang kerap dilakukan oleh pemilih yang kurang memahami cara memberikan suara yang benar menurut ketentuan. Jadi tidak bisa dibedakan mana coblosan salah yang dilakukan dengan sengaja sebagai bentuk perlawanan dan mana yang terjadi karena ketidakfahaman pemilih.

Ringkasnya, perilaku "coblos semua" paslon sebagai bentuk perlawanan atau protes politik warga sama sekali tidak berguna. Tidak ada manfaatnya kecuali sekedar jalan untuk menumpahkan kekesalan atau kekecewaan politik belaka. Atau, yang mungkin sedikit lebih berguna adalah sekedar "menjaga kesehatan mental" politik saja.

Berbeda misalnya, tanpa bermaksud mengajak atau menganjurkan, dengan tidak datang ke TPS alias tidak mencoblos. Atau yang lazim dikenal dengan istilah Golput, "Golongan Putih". Berbeda dengan "coblos semua" paslon, ketidakhadiran pemilih ke TPS (apapun alasannya) akan memengaruhi secara signifikan tingkat partisipasi pemilih.

Melawan dengan Cara Memilih

Oleh karena "coblos semua" paslon bukanlah cara yang efektif dan nyaris tidak ada gunanya sebagai bentuk perlawanan politik, maka hemat saya niat dan ajakan "coblos semua" sebaiknya diabaikan. Tetapi juga jangan kemudian memilih jalan Golput, memilih tidak datang ke TPS dan tidak memberikan suara.

Tetaplah datang ke TPS dan memberikan suara dengan benar sesuai ketentuan perundang-undangan. Dengan cara demikian perlawanan masih tetap bisa dilakukan. Caranya sederhana saja yakni memberikan suara untuk paslon yang diyakini lebih sedikit potensi "mudhoratnya". Atau paslon yang lebih mendekati kriteria preferensi warga berdasarkan dinamika politik elektoral yang melatarbelakangi kemunculannya sebagai paslon.

Dalam konteks kekecawaan dua kategori warga Jakarta sebagaimana digambarkan di atas tadi. Yakni yang kecewa lantaran aspirasinya agar Anies atau Ahok yang dimajukan sebagai kandidat Gubernur tidak diakomodir oleh partai politik. Maka paslon yang lebih mendekati kriteria preferensi politik itu mestinya adalah paslon alternatif yang mewakili ide dan semangat perlawanan terhadap dominasi politik dari kubu paslon yang saat ini sedang berada di atas angin kekuasaan.

Apapun informasi dan bagaimanapun cerita-cerita serem yang terjadi di sepanjang proses prakandidasi, saat ini fasenya sudah bergeser. Pilgub Jakarta telah memasuki proses kandidasi dan tiga bakal paslon sudah mendaftar ke KPU. Jika tidak ada kendala berat, misalnya berhalangan tetap dalam proses kandidasi yang sedang belangsung ini, ketiga bakal paslon akan ditetapkan sebagai Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur di akhir September nanti.

Dengan fakta politik itu, warga Jakarta baik pendukung fanatik Anies Baswedan maupun pendukung militan ide dan semangat perlawanan, sebaiknya segera move on menselaraskan diri dengan tahapan Pilkada. Konsolidasikan lagi kekuatan, hidupkan terus  nyala api semangat perjuangan. Dan datanglah kelak ke TPS pada tanggal 27 November 2024. Di bilik suara perlawanan terhadap dominasi kekuasaan itu masih tetap bisa dilakukan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Analisis Selengkapnya
Lihat Analisis Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun