Berdasarkan peta perolehan kursi DPRD di lima provinsi di Jawa, opsi "maju sendiri" bisa dilakukan untuk Pilgub Jawa Tengah. Meski tentu saja jika ada partai lain yang siap bekerjasama tetap lebih baik.Â
Pesan pentingnya di sini adalah jangan sampai ada ketergantungan pada kekuatan ekstenal yang justru dapat membuat situasi internal menjadi insecure secara politik.
Dengan perolehan kursi sebanyak 33 kursi di DPRD Jateng, PDIP sebaiknya segera mengambil langkah pasti seperti di Sumatera Utara, lalu dengan sigap mengonsolidasikan infrastruktur partai dan basis massa sedini mungkin. Figur Jenderal (Purn) Andika Perkasa sudah tepat dimajukan sebagai cagubnya.
Dengan pilihan atas opsi ini PDIP memberi kontribusi nyata terhadap ikhtiar menegakan prinsip-prinsip demokrasi elektoral, menjaga substansi pilkada sekaligus mengakomodir aspirasi (sebagian) rakyat dan memperjuangkannya di pentas pilkada. Karena dengan demikian munculnya calon tunggal dapat dicegah.
Poros Antitesis atau Memimpin Rakyat Melawan Calon Tunggal
Opsi kedua membentuk "poros antitesis". Yakni poros koalisi yang dibangun bersama partai-partai di luar KIM. Baik yang berasal dari koalisi pendukung Anies-Gus Imin maupun partai-partai pengusung Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024 silam. Tidak mudah pastinya untuk diwujudkan. Tetapi bukan tidak mungkin. Pengalaman panjang politik mestinya bisa diandalkan untuk mewujudkan poros ini.
Opsi "poros antitesis" ini masih terbuka di tiga provinsi lain di Jawa setidaknya hingga saat ini karena komunikasi antar partai dan negosiasi internal di kubu KIM juga masih berlangsung dinamis. Ketiga provinsi ini adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur.
Pilihan atas opsi kedua ini idem ditto, PDIP juga memberi kontribusi nyata atas upaya menegakan prinsip-prinsip demokrasi elektoral, menjaga substansi pilkada sekaligus mengakomodir aspirasi (sebagian) rakyat dan memperjuangkannya di pentas Pilkada. Karena jika "poros antitesis" ini berhasil diwujudkan maka munculnya calon tunggal juga dapat dicegah.
Bagaimana jika "poros antitesis" ini gagal diwujudkan dan PDIP akhirnya ditinggal sendirian karena semua partai merapat di satu kubu gigantis bernama KIM Plus di Jakarta atau Koalisi Banten Maju (KBM) di Banten dan entah apa lagi nanti namanya?
Demi ikhtiar menegakkan prinsip-prinsip demokrasi elektoral, menjaga substansi pilkada sekaligus mengakomodir aspirasi (sebagian) rakyat dan memperjuangkannya di pentas Pilkada, PDIP harus siap menjadi "martir demokrasi elektoral." Yakni dengan cara memilih abstain (tidak mencalonkan), lalu memimpin rakyat melakukan perlawanan demokratis terhadap calon tunggal atau calon boneka yang mungkin saja akan dipersiapkan oleh koalisi gigantis agar tidak menghadapi kotak kosong.
Potensi PDIP bakal ditinggalkan sendirian ini semakin kuat di Banten setelah Airlangga mundur dari jabatan Ketua Umum Golkar. Plt Ketua Umum Golkar, Agus Gumiwang nampaknya akan menarik penugasan Airin Rachmi sebagai Cagub Banten yang sebelumnya dimandatkan oleh DPP Golkar.Â
Sinyal ini bisa dibaca dari ditariknya kembali pengajuan pengunduran diri sebagai Caleg DPRD Banten terpilih Ade Sumardi yang sebelumnya dipersiapkan PDIP untuk mendampingi Airin sebagai Cawagub Banten.
