Ketiga, meski kalah dalam kontestasi Pilpres, Paslon yang diusung PDIP tetap mendapatkan dukungan rakyat yang tidak sedikit, sekitar dua puluh jutaan pemilih. Suara konstituen ini jelas tidak boleh dianggap sepele, terlebih jika digabung dengan suara yang diamanahkan pemilih kepada Anies-Muhaimin. Suara-suara ini adalah pilihan sikap politik rakyat yang wajib diperjuangkan pasca pemerintahan baru definitif nanti.
Last but not least, memilih menjadi oposisi sejatinya merupakan cara merawat demokrasi yang sehat, demokrasi yang sesungguhnya. Tanpa kehadiran oposisi potensi lahir dan berkembangnya kembali neo-otoritarianisme bakal sangat terbuka. Karena kekuasaan akan minus kontrol, dan dengan demikian segala kebijakan pemerintah (termasuk yang tidak memihak pada kepentingan rakyat) bisa dengan mudah diproduksi rezim dan merugikan rakyat.
Dalam jangka pendek, dengan mengambil jalan oposisi, PDIP memang tidak akan memperoleh "keuntungan politik" berupa portofolio jabatan di kementerian dan/atau lembaga yang setara, termasuk BUMN yang selama ini kerap menjadi ladang perburuan para elit partai dan relawan. Bahkan bisa juga menjadi "musuh bersama" partai-partai di kubu pemerintah.
Namun dalam jangka panjang (setidaknya satu periode lima tahun pemerintahan ke depan) dan dalam konteks kepentingan kebangsaan yang lebih luas, PDIP akan memperoleh insentif politik dari rakyat dan bangsa ini. Dan saya kira, memilih dicintai rakyat dan bangsa ini jauh lebih menguntungkan ketimbang satu dua kursi menteri di kabinet, serta tetap mulia dan tehormat meski mungkin "dimusuhi" lawan-lawan politik di pemerintahan. Satyameva Jayate!
Artikel terkait: Â Kontekstualitas Diksi "Mengganggu" dalam Pernyataan Politik PrabowoÂ
Artikel terkait:Â Posisi Anies-Ganjar Pasca Pilpres dan Godaan Pilkada
