Halal Bihalal, Relaksasi Politik dan Rekonsiliasi Elit

Pertama, semua pihak, terutama para elit di masing-masing kubu Pilpres seyogyanya  bersabar dulu dan mengajak para pendukungnya untuk sama-sama bersabar menunggu putusan akhir MK soal siapa yang bakal memimpin negeri ini lima tahun kedepan.

Kedua, komunikasi dan silaturahmi untuk mewujudkan rekonsiliasi politik atau apapun namanya dilakukan diatas kesadaran bahwa tahapan Pilpres masih berlangsung dan tetap harus menunggu putusan final oleh MK itu.

Jangan terus menerus mengorkestrasi seolah Pilpres sudah selesai lalu setiap kubu merasa berhak untuk sibuk bermanuver merumuskan pemetaan baru posisi politik masing-masing. Diatas kerangka kesadaran ini pula halal bihalal besok atau lusa mestinya digelar.

Ketiga, halal bihalal sebaiknya jangan tanggung digelar dan terbatas hanya dengan melibatkan satu dua tokoh dan kubu masing-masing. Negeri ini terlalu besar, demikian pula kompleksitas masalahnya, untuk hanya dipercayakan penyelesaiannya kepada satu dua orang tokoh atau satu dua kubu politik.

Ringkasnya, rekonsiliasi politik termasuk jika dilakukan dengan jalan halal bihalal, setidaknya sebelum putusan MK keluar, mestinya dilakukan semata-mata untuk meredakan (relaksasi) syaraf-syaraf politik terlebih dahulu dengan cara saling memaafkan setiap salah pikir, keliru ucap dan/atau perbuatan selama perhelatan Pilpres berlangsung. Poin ini penting untuk memastikan halal bihalal tidak bergeser menjadi alat untuk menormalisasi (dugaan) kecurangan. 

Artikel terkait: https://www.kompasiana.com/www.tisna_1965.com/6612610cde948f7cf66a6592/ramadhan-talks-19-lailatul-qodar-dan-resonansi-sosialnya

Artikel terkait: https://www.kompasiana.com/www.tisna_1965.com/6618b07dc57afb21ae29b6b2/merawat-kesinambungan-spirit-ramadan