Tentu saja, Jokowi bisa membuka pintu bangunan koalisi bagi partai lain di luar anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) pengusung Prabowo-Gibran. Ketika kemudian Surya-Nasdem yang menjadi target bidik pertama saya membaca sediktinya ada tiga alasan yang melatarbelakangi langkah Jokowi.
Pertama, Surya Paloh dan Nasdem adalah pihak pertama yang secara terbuka memosisikan diri berseberangan dengan pemerintahan Jokowi dalam kontestasi Pilpres dengan tagline yang lugas dan asertif : Perubahan. Dan dalam perkembangan kontestasi gagasan elektoral kemudian, tema besar ini terbukti mendapatkan sokongan kuat dan luas dari rakyat.
Mengajak Surya-Nasdem gabung kedalam koalisi pemerintahan baru nanti sejatinya merupakan strategi untuk "menjinakan" semangat perubahan yang kadung sudah menggelora di tengah masyarakat, yang dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya pemerintahan baru yang diyakini Jokowi bakal dipimpin oleh Prabowo-Gibran.
Langkah strategis itu semakin penting bagi Jokowi jika dikaitkan dengan pernyataan Anies sehari setelah pemungutan suara. Bahwa Anies akan istiqomah dalam gerakan perubahan, tidak akan bergeser sedikitpun, ke kanan mamupun ke kiri. Tetapi kita tahu, Anies bukan pemilik partai. Ia dideklarasikan pertama kali oleh Surya dan Nasdem.
Tentu saja argumen politik yang dibangun untuk membangun koalisi pemerintahan baru nanti tidak akan jauh dari narasi bahwa Indonesia terlalu besar untuk diurus oleh satu dua golongan. Jadi perlu persatuan, kebersamaan dan gotong-royong.
Kedua, sebelum pertemuan dengan Surya Paloh, Jokowi pernah meminta Sri Sutan untuk memediasi pertemuan dengan Megawati. Kabar ini diungkapkan Connie Rahakundini dan telah dibenarkan oleh Sri Sultan sendiri. Keinginan Jokowi bertemu dengan Megawati kemungkinan besar dilatarbelakangi oleh kepentingan yang sama. Yakni menjajagi reunifikasi politik sebagai langkah awal menyiapkan koalisi pemerintahan baru.
Masalahnya kemudian, keinginan Jokowi itu gagal, setidaknya hingga saat ini. Sementara itu, beberapa hari lalu pasca pencoblosan dan di tengah keinginan Jokowi yang belum kesampaian itu, Hasto Kristyanto Sekjen PDIP menyatakan bahwa PDIP siap menjadi oposisi bagi pemerintahan baru. Â Â Â
Â
Dalam konteks itulah saya membaca langkah Jokowi bertemu Surya Paloh. Yakni sebagai ancang-ancang untuk mengantisipasi gagalnya membangun reunifikasi politik dengan Megawati-PDIP.
Â
Ketiga, dalam jangka pendek Jokowi nampaknya juga sedang menghitung peta kekuatan politik dalam kaitannya dengan isu pemakzulan dirinya sebagai Presiden yang didorong oleh beberapa elemen masyarakat sipil. Memperkuat kembali dukungan politik pasca keterceraian karena posisi elektoral adalah pilihan yang tidak bisa dihindari untuk menghadang laju desakan pemakzulan.
