Dampak Politik Jika Sri Mulyani Akhirnya Mundur, Apa yang Harus Jokowi Lakukan?

Lalu bagaimana dampak politik yang bisa timbul jika benar sejumlah Menteri akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya? Secara teknik birokratik mungkin tidak akan serta merta berdampak buruk terhadap jalannya pemerintahan karena ada sistem dan mekanisme kelembagaan yang sudah mapan. Sebagai Presiden, Jokowi juga bisa dengan  mudah dan sigap mengangkat para penggantinya (yang boleh jadi sudah "ngantri" di kubu Koalisi Indonesia Makmur).

Tetapi secara politik hal ini bisa berdampak pada aspek legitimasi pemerintahan Jokowi di mata rakyat dan dunia internasional. Bahkan secara internal juga bisa mempengaruhi moralitas anggota kabinet yang lain, yang masih menjunjung tinggi etik dan moralitas tentu.

Kemudian dalam konteks perhelatan Pemilu, mundurnya sejumlah Menteri juga potensial bisa merontokan elektabilitas Prabowo-Gibran, terutama jika yang mundur adalah para Menteri dari kalangan profesional, non-partai politik. Satu hal yang perlu dikhawatirkan publik adalah terganggunya stabilitas politik dan keamanan, yang akihrnya mengarus dampak buruknya pada perhelatan Pemilu.

Apa yang Harus Dilakukan Jokowi ?

Sementara itu, di ranah publik, mundurnya para Menteri secara masal juga bisa memicu reaksi negatif masyarakat. Kekecewaan publik yang selama ini hanya bisa disuarakan lewat media dan ruang-ruang diskusi terbatas, bisa bertransformasi menjadi gerakan massa yang membahayakan stabilitas, bahkan mengancam posisi Presiden Jokowi.

Sekedar mengingatkan, tahun 1998 silam Soeharto juga jatuh setelah belasan menterinya mundur di tengah desakan ribuan mahasiswa dari berbagai kampus dan di berbagai daerah.   

Maka, semata-mata untuk kebaikan dan kemaslahatan negeri ini, Presiden Jokowi hendaknya segera mengambil sikap kenegarawanan. Sudahi "cawe-cawenya" dalam urusan Pemilu. Jadilah negarawan yang berada di posisi "ekstrim tengah" kontestasi elektoral, yang mengayomi semua peserta Pemilu (Partai Politik, DPD maupun Palson Capres-Cawapres) secara adil dan setara.

Dan yang tak kalah penting, jadilah pemimpin etik yang menjadi teladan moral bagi segenap rakyat. Hampura, Pak Presiden.