Sementara itu, belum terlalu lama, masih di bulan Desember ini, kasus pelanggaran etik lainnya juga dilakukan oleh seluruh anggota Bawaslu RI terkait perubahan berkali-kali jadwal seleksi komisioner Bawaslu tingkat kabupaten/kota yang berdampak pada ketidakpastian hukum dalam proses seleksi. Mereka dijatuhi sanksi peringatan dan peringatan keras oleh DKPP pada tanggal 8 Desember 2023 (Kompas.Com. 12 Desember 2023).
Di luar lembaga-lembaga kenegaraan dan kepemerintahan tersebut di atas, berbagai peristiwa politik khususnya terkait perhelatan Pemilu 2024, kasus-kasus yang mempertontonkan bentuk-bentuk ekspresi kemerosotan etik dan moral, atau lebih tepatnya fatsoen dan tatakrama politik juga terjadi.
Memang kasus-kasus dimaksud yang terakhir ini lebih merupakan urusan relasi antar partai dan/atau relasi internal kader dan partai, tidak berdampak langsung terhadap kredibilitas lembaga atau institusi-institusi negara dan pencederaan terhadap kepentingan rakyat.
Tetapi dari sisi pendidikan politik, pematangan berdemokrasi, serta pembangunan moralitas dan etika politik kebangsaan, tentu juga penting untuk dimuhasabahi (menjadi bahan refleksi) agar tak terulang kembali di kemudian hari.
 Dalam kerangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, etik atau moral, sejatinya beriringan dan saling menguatkan dengan hukum. Keadilan sebagai tujuan penegakan hukum hanya akan memiliki makna sejati manakala ia juga disandarkan di atas landasan etik dan moralitas.
Dengan demikian, kita bisa berharap, kemerosotan etik dan moral cukuplah terjadi di tahun 2023 ini. Tahun depan bangsa ini akan memiliki pemimpin baru. Harapan sejati publik pastinya adalah bahwa pemimpin yang lahir dari proses demokrasi elektoral ini kelak adalah figur yang bisa menegakan hukum dan mewujudkan keadilan, sekaligus yang memiliki kesanggupan menegakkan kembali etik dan moralitas yang mengalami kemerosotan akhir-akhir ini. Â
