Mohon tunggu...
Agus Sutisna
Agus Sutisna Mohon Tunggu... Dosen - Lecturer I Researcher IInstagram : @kiagussutisna

Dosen | Pegiat Sosial | Menulis berharap ridho Allah dan manfaat bagi sesama I Nominee Kompasiana Award 2024 - Best in Opinion

Selanjutnya

Tutup

Analisis Artikel Utama

Soal Debat, Demokrasi Menyediakan Cara untuk Berdamai

20 Desember 2023   13:28 Diperbarui: 23 Desember 2023   10:32 683
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Untuk apa? Supaya rakyat memperoleh pengetahuan yang memadai tentang sosok calon pemimpinnya. Siapa mereka? 

Sebesar apa kapasitasnya, sejauh apa pengalaman dan kompetensinya, sevisioner sekaligus serealistis apa gagasan dan pikiran-pikirannya, dan semeyakinkan apa tawaran mereka untuk rakyat.

Dengan cara demikian rakyat tidak dihadapkan pada situasi "membeli kucing dalam karung" sebagaimana lazimnya terjadi dalam tradisi negara-negara non-demokratik atau negara otoriter. 

Pemilu hanya menjadi instrumen untuk mempertahankan legitimasi status quo kekuasaan dengan cara mobilisasi habis-habisan dan meminggirkan nalar sehat rakyat.

Apa yang harus diperdebatkan?

Penting untuk selalu disadari bahwa tidak ada kepemimpinan politik yang sempurna, dimanapun dan di era peradaban sejarah apapun. Ketidaksempurnaan adalah taqdir purbawi manusia, termasuk para pemimpin. 

Demokrasi hadir antara lain untuk mengelola ketidaksempurnaan kepemimpinan itu dengan cara berkeadaban. Dan Pemilu (termasuk forum debat Capres sebagai bagian dari matarantai perhelatan) merupakan instrumen operasionalnya.

Lantas apa yang perlu diperdebatkan (dipertukarkan dan dibahas dengan kritis) dalam suasana dialelktis? Sudah barang pasti semua aspek yang muncul dari ketidaksempurnaan kepemimpinan politik itu. 

Dalam konteks Indonesia kontemporer, Jokowi-Ma'ruf dan para pembantunya di kabinet tentu saja sudah berbuat banyak untuk rakyat.

Tetapi tidak semua kebijakan dan program pemerintahan Jokowi itu baik dan memihak pada kebutuhan rakyat serta selalu menguntungkan negara. 

Setidaknya demikian dalam pandangan dan penyikapan sebagian masyarakat. Pandangan dan sikap kontra ini tentu harus dihargai sebagai bentuk keragaman pikiran dan apsirasi yang dijamin konstitusi, sekaligus bagian dari upaya menghidupkan terus nalar kritis dan obyektif dalam tradisi demokrasi.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Analisis Selengkapnya
Lihat Analisis Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun