Sebagaimana sudah sering diucapkan dan diperagakan sejak awal, sejak tahapan Pemilu belum dimulai bahkan. Posisi politik elektoral Prabowo fix bakal melanjutkan semua garis kebijakan pemerintahan Jokowi. Implikasi dari pilihan sikap ini, saya tidak melihat gagasan-gagasan yang otentik dari Prabowo, kecuali program bagi-bagi susu dan makan siang gratis.
Demikian kentalnya pilihan sikap ini, dalam debat Prabowo sampai berkali-kali menyebut nama Jokowi (tentu dalam konteks positif dan prestatif) dalam upaya meyakinkan publik tentang tawaran-tawaran programnya yang tadi itu jadinya: cenderung serba duplikatif.
Implikasi lain dari pilihan sikap itu adalah terselubunginya berbagai praktik buruk penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan di era Jokowi dari pandangan jernih dan obyektif Prabowo. Mulai isu dominasi oligarkh dalam bidang ekonomi, menyempitnya ruang kebebasan berbicara, konsolidasi demokrasi yang tersendat, penegakan hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah, praktik-praktik ordal (orang dalam) dalam banyak lini profesi yang sekaligus menjadi isyarat bangkitnya kembali praktik Nepotisme, Kolusi dan Korupsi (NKK) orde baru, dan lagi-lagi penyelesaian tuntas kasus-kasus pelanggaran HAM.
Dalam debat, keterselubungan persoalan-persoalan strategis yang membutuhkan penyikapan tegas, lugas dn tuntas itu beberapa diantaranya terkonfirmasi dari cara Prabowo merespon Anies maupun Ganjar, atau kala ia balik bertanya dan menyanggah lawan debatnya. Alih-alih merespon dengan jawaban yang jelas dan dan tuntas, Prabowo justru nampak reaksioner, bahkan sesekali emosinya bangkit.
Fakta tersebut misalnya muncul ketika Ganjar menanyakan penyelesaian isu pelanggaran HAM dan kasus putusan MK yang kontroversial. Performa reaktif dan emosional juga nampak ketika Anies menyoal isu putusan MK dengan sudut pandang yang berbeda, yakni sisi pelanggaran berat etik yang menyertainya. Dan ketika Anies mengkritik soal demokrasi, kebebasan berbicara dan hakikat terhormat kedudukan kelompok oposisi dalam demokrasi, dimana Prabowo justru pernah menyerah dan berbalik menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi.
Ganjar, Kalem dan Ikhtiar Obyektif
Berbeda jauh dengan Prabowo yang tampil reaktif dan beberapa kali mengumbar emosi. Ganjar tampil kalem meski beberapa kali disoal Prabowo maupun Anies melalui beberapa isu saat ia menjabat Gubernur Jateng. Misalnya kasus kelangkaan pupuk dan tragedi Kanjuruhan yang hingga kini dianggap tak tuntas penyelesaiannya.
Selain urusan performa yang relatif nampak lebih matang dan tenang, sisi menarik dari Ganjar adalah soal pilihan sikap politik elektoralnya. Dalam konteks ini saya melihat Ganjar berusaha obyektif. Ia tak tabu menyoal sisi lemah pemerintahan Jokowi, tetapi juga tak harus menyembunyikan kebijakan-kebijakan Jokowi yang menurut pandangannya bagus.
Maka soal penegakan hukum, terutama terhadap kasus-kasus korupsi oleh para penyelenggara negara dan penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM yang tak tuntas dikritiknya dengan lugas. Tetapi soal IKN, meski tidak secara eksplisit, Ganjar mengendors kebijakan Jokowi. Ia bahkan sempat mempertanyakan dan berdebat secara cerdas dengan Anies yang dalam beberapa kesempatan sebelum debat kerap mengkritik tajam program pembangunan IKN.
Anies, Wakanda No More Indonesia ForeverÂ
Dalam debat, dari ketiga Capres, saya kira Anies tampil paling beda. Dan pembedanya komplit. Berbeda dengan Ganjar maupun Prabowo, dalam penyampaian visi-misi empat menit pertama pembuka debat, Anies tampil jauh lebih baik. Dengan durasi yang hanya empat menit, ia lebih utuh menyampaikan muatan visi-misi sesuai tema. Jadi tak sekedar orasi, menggebu tapi tak berisi.
