Akhirnya, "no debat". Jangan berdebat lagi, karena KPU sudah mengambil keputusan perihal format debat Capres-Cawapres yang hari-hari kemarin sempat menuai kontroversi di masyarakat. Keputusan ini diambil setelah KPU berunding melalui Rapat Kordinasi dengan tim pemenangan ketiga Capres-Cawapres (Rabu/6/12).
Sesuai Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, debat bakal digelar sebanyak 5 (lima) kali, dengan ketentuan 3 (tiga) kali debat Capres dan 2 (dua) kali debat Cawapres. Masing-masing pasangan hadir komplit. Tapi yang akan berbicara hanya Capres atau Cawapres sesuai jadwal debat. Jadi, tidak ada lagi "porsi-porsian" bicara. Diskusi senyap diperkenankan, misalnya untuk merespon lawan debat pada sesi sanggah-menyanggah.
Jadi, clear sudah perkara teknikalitas debat. Apresiasi untuk KPU, satu potensi langkah blunder dihindari. Apresiasi juga untuk warganet yang telah meriuhkan isu format debat kemarin-kemarin hingga akhirnya mendapat perhatian para pihak. Sekarang mari kita beranjak ke soal substansi debat. Apa yang diharapkan dari forum debat para kandidat pemimpin bangsa ini?
Substansi DebatÂ
Secara substantif debat Capres-Cawapres itu adalah penyampaian (sekaligus juga pertukaran, saling respon dan sanggah-menyanggah mestinya) gagasan secara dialektis perihal bagaimana para kandidat melihat eksisting negara-bangsa ini sekarang, memotret dengan jernih, obyektif dan komprehensif berbagai problematika serta tantangan yang dihadapi, dan ide-ide visioner yang mereka tawarkan kepada rakyat untuk menjawab tantangan dan menyelesaikan berbagai problematika itu.
Dalam kerangka penyampaian dan pertukaran gagasan-gagasan ini, KPU sudah menyiapkan sejumlah isu strategis sebagai tema debat yang harus dieksplorasi, dielaborasi dan disampaikan oleh para kandidat.
Sesi pertama misalnya, yang akan berlangsung 12 Desember mendatang diskursus debat akan fokus pada isu-isu strategis seputar pemerintahan, hukum, hak asasi manusia (HAM), pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.
Dari cara mereka melihat, cara memetakan dan tawaran ide-ide visioner dan programatik seputar negara-bangsa ini sesuai tema yang disipakan KPU, publik diharapkan bisa menilai secara rasional dan obyektif. Lalu menakar dan menimbang untuk akhirnya memutuskan siapa diantara para kandidat itu yang paling pantas dan cakap untuk diberikan amanah menakhodai negara-bangsa ini lima tahun ke depan.
Gimik, bolehkah?
Di dalam PKPU 15 Tahun 2023 maupun UU Nomor 7 Tahun 2017 tentu saja tidak ada norma yang melarang gimik digunakan dalam kampannye. Namun demikian, Pasal 24 PKPU 15 Tahun 2023 menyebutkan, bahwa materi kampanye Pemilu disampaikan dengan ketentuan : Â menggunakan bahasa Indonesia dan/atau Bahasa daerah dengan kalimat yang sopan, santun, patut, dan pantas disampaikan, diucapkan, dan/atau ditampilkan kepada umum; dan tidak mengganggu ketertiban umum
Selain itu juga harus memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerdaskan masyarakat; tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan, atau Pasangan Calon lain; tidak bersifat provokatif; dan menjalin komunikasi politik yang sehat antara Peserta Pemilu dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.
Dari ketentuan Pasal 24 tersebut ada bagian norma yang narasinya tertulis "memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerdaskan masyarakat" (Pasal 24 ayat 1 huruf c). Secara tekstual norma ini bisa mengundang penafsiran, bahwa cara-cara penyampaian materi kampanye yang dilakukan tidak memberikan kemanfaatan dan tidak mencerdaskan masyarakat mestinya tidak boleh dilakukan, dan gimik bisa masuk dalam kategori ini.
Tetapi kita faham, publik terutama kelompok masyarakat yang tidak terlalu suka dengan isu-isu yang berat untuk dicerna, hal-hal yang terlampau serius sehingga harus sampai mengernyitkan dahi untuk memahaminya, nampaknya memang suka dengan gimik. Dan ini tentu saja merupakan peluang yang halal secara normatif bagi para Paslon untuk digunakan sebagai cara memikat perhatian, meraih simpati dan akhirnya meraup dukungan suara pemilih.
Oleh karena itu jika para Paslon merasa bahwa gimik bisa memberi insentif elektoral dalam forum debat, maka jalan tengah yang bisa ditolerir dan mungkin masih tergolong maslahat adalah memilih gimik (sebagai daya pikat dan stimulan bagi para pemilih) yang relevan dan terkoneksi dengan gagasan. Jangan asal, jangan sekedar menampilkan kemasan dan aksi-aksi panggung yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan urusan substansi debat.
Contoh ekstrim penggunaan gimik yang tidak memberikan manfaat dan pastinya juga tidak mungkin mencerdaskan masyarakat itu misalnya setiap selesai bicara main slepetan atau joget-joget gemoy gak karuan atau jogging macam di lintasan lari stadion.
Sebaliknya, gimik dalam pengertian sebagai strategi untuk menarik perhatian publik tanpa harus meminggirkan substansi sesungguhnya bisa hadir dan mengalir alamiah bersama dengan momen penyampaian materi kampanye.
Seperti layaknya seorang guru atau dosen di depan kelas atau seorang pembicara dalam sebuah forum diskusi publik atau seorang mubaligh dalam sebuah ceramah umum. Jika mereka kapabel, kompetentif dan berpengalaman, gimik-gimik itu akan dengan sendirinya hadir mengalir bersama paparan dan ceramahnya. Gimik-gimik itu akan hadir relevan bersama setiap kata dan kalimat yang diucapkannya, bersama gestur dan pemeragaan tampilan, wajah dan gerak-gerik tubuh atraktfinya.
Harapan Masyarakat
Sekedar menegaskan ulang saja. Debat, seperti pernah saya tulis di Kompasiana edisi 2 Desember lalu, adalah media dimana para Paslon menyosialisasikan secara utuh dalam format komunikasi dialogis visi, misi dan program-programnya. Dalam konteks ini masyarakat dapat membaca, menyerap, memahami dan akhirnya menjadikan paparan para Paslon sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan pilihan kelak pada hari dan tanggal pemungutan suara.
Selain itu, forum debat juga merupakan ajang dimana para Paslon memiliki kesempatan terbuka dan sah untuk saling menegasikan gagasan-gagasan lawan sekaligus meyakinkan bahwa gagasannya merupakan pilihan yang lebih baik. Tentu saja terkait isu kebangsaan dan kenegaraan apapun sesuai tema yang diagendakan oleh KPU. Â Pada sesi adu gagasan ini publik bisa melihat gagasan Paslon mana yang lebih realitis, rasional dan dapat menghidupkan harapan-harapannya sebagai rakyat.
Dan akhirnya, melalui forum debat publik juga bisa membaca bagaimana isi kepala para Paslon dalam melihat, menyikapi dan menawarkan gagasan-gagasan solutif terkait berbagai problematika yang dihadapi bangsa ini. Sekaligus juga bisa melihat bagaimana cara mereka merespon dan mengartikulasikan pikiran dan gagasan-gagasan itu. Dengan mengepankan kecerdasan, kapasitas dan kompetensikah, atau lebih mengandalkan gimik-gimik gak relevan dan hanya berisi "tipu muslihat" marketing?
Jadi, debat memang forum serius untuk membedah isu-isu serius kebangsaan dan kenegaraan yang saat ini masih belepotan dengan berbagai persoalan di hampir semua bidang kehidupan. Dan inilah saya kira yang diharapkan publik bisa diperoleh dari forum Debat Capres yang akan segera tiba.
