Akhirnya, "no debat". Jangan berdebat lagi, karena KPU sudah mengambil keputusan perihal format debat Capres-Cawapres yang hari-hari kemarin sempat menuai kontroversi di masyarakat. Keputusan ini diambil setelah KPU berunding melalui Rapat Kordinasi dengan tim pemenangan ketiga Capres-Cawapres (Rabu/6/12).
Sesuai Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, debat bakal digelar sebanyak 5 (lima) kali, dengan ketentuan 3 (tiga) kali debat Capres dan 2 (dua) kali debat Cawapres. Masing-masing pasangan hadir komplit. Tapi yang akan berbicara hanya Capres atau Cawapres sesuai jadwal debat. Jadi, tidak ada lagi "porsi-porsian" bicara. Diskusi senyap diperkenankan, misalnya untuk merespon lawan debat pada sesi sanggah-menyanggah.
Jadi, clear sudah perkara teknikalitas debat. Apresiasi untuk KPU, satu potensi langkah blunder dihindari. Apresiasi juga untuk warganet yang telah meriuhkan isu format debat kemarin-kemarin hingga akhirnya mendapat perhatian para pihak. Sekarang mari kita beranjak ke soal substansi debat. Apa yang diharapkan dari forum debat para kandidat pemimpin bangsa ini?
Substansi DebatÂ
Secara substantif debat Capres-Cawapres itu adalah penyampaian (sekaligus juga pertukaran, saling respon dan sanggah-menyanggah mestinya) gagasan secara dialektis perihal bagaimana para kandidat melihat eksisting negara-bangsa ini sekarang, memotret dengan jernih, obyektif dan komprehensif berbagai problematika serta tantangan yang dihadapi, dan ide-ide visioner yang mereka tawarkan kepada rakyat untuk menjawab tantangan dan menyelesaikan berbagai problematika itu.
Dalam kerangka penyampaian dan pertukaran gagasan-gagasan ini, KPU sudah menyiapkan sejumlah isu strategis sebagai tema debat yang harus dieksplorasi, dielaborasi dan disampaikan oleh para kandidat.
Sesi pertama misalnya, yang akan berlangsung 12 Desember mendatang diskursus debat akan fokus pada isu-isu strategis seputar pemerintahan, hukum, hak asasi manusia (HAM), pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.
Dari cara mereka melihat, cara memetakan dan tawaran ide-ide visioner dan programatik seputar negara-bangsa ini sesuai tema yang disipakan KPU, publik diharapkan bisa menilai secara rasional dan obyektif. Lalu menakar dan menimbang untuk akhirnya memutuskan siapa diantara para kandidat itu yang paling pantas dan cakap untuk diberikan amanah menakhodai negara-bangsa ini lima tahun ke depan.
Gimik, bolehkah?
