 Dalam pasal 179 PKPU 7 Tahun 2022 disebutkan, bahwa lokasi-lokasi khusus sebagaimana dimaksud dapat berupa Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan, panti sosial atau panti rehabilitasi, relokasi bencana, daerah konflik, atau lokasi lainnya dengan kriteria di lokasi tersebut terdapat Pemilih yang pada hari pemungutan suara tidak dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan domisili di KTP-el. Kriteria lain bahwa para pemilih tersebut terkonsentrasi di suatu tempat dengan jumlah paling sedikit dapat dibentuk 1 (satu) TPS. Sebagai catatan jumlah maksimal pemilih dalam 1 (satu) TPS sebanyak 300 (tiga ratus) pemilih.
Terdapat 3 (tiga) item penting dalam kebijakan baru ini yang berbeda dengan kasus pindah memilih dalam regulasi sebelumnya. Pertama, para pemilih pindahan di lokasi khusus ini akan dimutakhirkan dan disusun oleh KPU Kabupaten/Kota berbarengan dengan proses pemutakhiran data pemilih reguler berbasis DP4 oleh petugas Pantarlih, kemudian selanjutnya ditetapkan menjadi DPT lokasi khusus. Untuk keperluan ini KPU Kabupaten/Kota akan berkordinasi terlebih dahulu dengan para pihak yang menjadi penanggungjawab lokasi-lokasi yang secara potensial dapat menjadi lokasi khusus.
Kedua, surat suara akan disediakan sesuai jumlah pemilih terdaftar dalam DPT di TPS lokasi khusus tersebut. Kebijakan ini ditempuh untuk memastikan semua pemilih pindahan di lokasi khusus tercukupi kebutuhan surat suaranya. Namun demikian penggunaan surat suaranya tetap berdasarkan status kepindahan para pemilih dari daerah pemilihannya. Misalnya pemilih warga binaan asal Bogor (Jawa Barat) di Lembaga Pemasyarakatan Kota Cilegon (Banten) hanya akan mendapatkan 1 (satu) suara Pilpres karena pemilih yang bersangkutan pada dasarnya merupakan pemilih pindahan antar provinsi, dan seterusnya.
Ketiga, formulir Model Pindah Pemilih akan diurus langsung oleh KPU Kabupaten/Kota setempat, bukan oleh para pemilih sendiri sebagaimana ketentuan dalam regulasi sebelumnya. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memudahkan para pemilih pindahan di lokasi-lokasi khusus mendapatkan hak suaranya tanpa terkendala oleh persoalan teknis misalnya kesulitan mengurus pindah memilih karena kesibukan pekerjaan (bagi karyawan-karyawan pabrik) atau ketidakmungkinan situasi (bagi warga binaan di Rutan/LP).
Tetapi sekali lagi perlu ditegaskan, bahwa kebijakan ini hanya berlaku bagi para pemilih pindahan yang terkonsentrasi dalam jumlah minimal di kisaran angka maksimal 300 (tiga ratus) pemilih dan terkonsentrasi di lokasi-lokasi sebagaimana diatur dalam Pasal 179 tadi. Untuk pemilih pindahan regular (non lokasi khusus) tetap berlaku ketentuan kebijakan sebelumnya.Â
