Pemkab Tebo Nyatakan RAPBD 2019 Program Prioritas

Pekan terakhir bulan November 2018 ini, secara marathon selama tiga hari sesuai jadwal DPRD kabupaten Tebo melangsungkan sidang paripurna mendengarkan pandangan fraksi-fraksi di dewan dan tanggapan pemerintah kabupaten Tebo terhadap pandangan fraksi terkait nota pengantar Ranperda RAPBD Tahun Anggaran 2019. Pemerintah kabupaten Tebo diwakili wakil bupati Tebo, Syahlan Arpan menyambut baik dan mengapresiasi kerjasama yang terjalin dengan pihak legislatif.

Secara umum wakil bupati Tebo ini, menyatakan bahwa pemerintah akan berupaya menjalankan program pembangunan dengan menyusun skala prioritas dan berkesinambungan. Dengan mengupayakan pendanaan tidak hanya pada APBD kabupaten Tebo. Tetapi juga memperjuangkan dukungan dana APBN dan APBD Propinsi Jambi.

" pemerintah akan terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah. Menyiapkan dana yang cukup dari APBN dan APBD Jambi untuk membiayai program pembangunan baik infrastruktur jalan dan jembatan, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan publik," kata Syahlan dalam forum paripurna penyampaikan tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi dewan terhadap nota pengantar RAPBD 2019. Pemerintah kabupaten Tebo, Kamis, 29/11/2018.

Dikatakannya sejumlah persoalan pelayanan publik dinas Dukcapil Tebo akan berupaya menciptakan prosedur pelayanan yang jelas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dan untuk masalah distribusi tenaga pendidikan dikabupaten Tebo. Pemerintah akan melakukan meredistribusi guru yang tersedia karena banyaknya guru yang memasuki masa pensiun.

Terpisah menanggapi catatan fraksi-fraksi DPRD Tebo dalam RAPBD 2019.Kepala BKD Tebo, Nazar Effendi menjelaskan bahwa persoalan terjadinya pergeseran anggaran setelah hearing dibanggar hanyalah masalah normatif. Tetapi tidak melenceng dari ketetapan KUA PPAS yang sudah disusun.

" Memang ada OPD yang memasukkan usulan program ketika pembahasan dibanggar. Tetapi itu tidak diakomodir, jadi jangan sampai lari dari perencanaan. Soal, tudingan enam fraksi penetapan program adalah kepentingan golkar itu tidak terlihat setelah dibedah dibanggar. Semua usulan dari pemda, bukan fraksi Golkar. Bagi pemda yang diusulkan itu bagi pemerintah tetap skala prioritas," kata Nazar Effendi, Kamis siang dikantornya.***