pagi-pagi enaknya makan bakery... sambil minum kopi.. apalagi diselingi gosip tentang Bakrie... ini cerita lama tapi tetap dinanti..
ingat PT Kaltim Prima Coal (KPC)? ini adalah perusahaan pengeruk batubara terbesar di Asia yang beroperasi di Sengata Kabupaten Kutai Timur, banyak sekali skandal menerpa KPC termasuk skandal pajak, skandal pembelian oleh Bakrie dan skandal divestasi sahamnya, saya membatasi pada dugaan korupsi di proses divestasi 51 persen saham, juga transfer pricing alias manipulasi harga penjualan
KPC awalnya dioperasionalkan oleh kongsi dua raksasa tambang internasional, British Petroleum dan Rio Tinto... 1982, dokumen perjanjian diteken. Pemerintah pusat dan PT KPC memulai sejarah dimulainya pertambangan terbesar di Asia, yaitu ada di Sengata.  meskipun PT KPC sudah punya izin tahun 1982, PT KPC baru resmi dinyatakan eksploitasi pada 1992 atau sepuluh tahun kemudian. di dalam perjanjian kontrak karya dengan Pemerintah ada soal divestasi saham yang wajib dilakukan setelah 4 tahun perusahaan menambang. jadi menurut perjanjian, pada tahun 1996 PT KPC wajib menjual sahamnya secara bertahap kepada pemerintah Indonesia atau pihak Indonesia, sayangnya dokumen itu hanyalah sebuah kertas tak berharga. manajemen PT KPC dengan mudah mengabaikannya. pemerintah pun seperti tidak peduli
perundingan divestasi baru diadakan setelah pemerintah daerah Kaltim mencium ada peluang orang Indonesia membeli saham perusahaan PT KPC, manajemen PT KPC selalu berkelit dengan berbagai alasan. tahun 1998 PT KPC baru mau menawarkan untuk melepas 23 persen sahamnya, lagi-lagi pemerintah pusat melempem, menyatakan tidak berminat.peluang ini kemudian disambut pemerintah daerah Kaltim, ketika pemda Kaltim masih sibuk memberikan penawaran, tiba2 ada berita pada tahun 2003 bahwa PT Bumi Resources (BUMI) sudah membelinya,.
anda tentu mengerti dan mengetahui siapa dibalik PT Bumi Resources ini... harganya pun murah, krn hanya 500 Juta dolar AS. jauh dari penawaran 51 persen saham kepada pemerintah provinsi segarga 822 Juta Dolar AS, dua raksasa pemilik KPC, British Petroleum dan Rio Tinto memilih hengkang dari manajemen KPC dan menyerahkan kepada Bumi Resources
kegagalan pemprov Kaltim juga ditengarai karena terjadi ketidakkompakkan antara Pemprov Kaltim dengan Pemkab Kutai Timur, diam-diam, Bupati Kutim yang waktu itu dijabat Mahyudin menerima tawaran membeli saham dari Bumi Resources sebesar 18 persen. Pemprov menggugat, tapi sudah ada upaya untuk berdamai dengan kompensasi dan Bumi Resources memberikan Rp285 Miliar kepada Pemprov Kaltim. sampai akhir 2011 belum ada tanda-tanda KPC membayar dana kompensasi Rp285 miliar kepada Pemprov Kaltim sehingga banyak pihak merasa geram
divestasi itu ada dalam risalah rapat yang dihadiri Presiden Megawati Soekaronputri dan sejumlah menteri. ada juga SBY selaku Menko Polkam. rapat memutuskan pembagian alokasi penjualan 51 persen saham, yaitu 20 persen untuk pemerintah pusat melalui PTBA (Bukit Asam), 31 persen dibagi Pemprov Kaltim melalui Perusda Melati Bhakty Setia 12,4 persen dan Pemkab Kutim melalui Perusda Pertambangan 18,6 persen, tapi realisasinya tidak begitu. ditemuka data ada seorang Dirjen di Kementerian ESDM yang membuat surat bahwa pemerintah tidak membeli saham, janggal bila seorang Dirjen yang membuat surat mewakili pemerintah pusat untuk membeli saham atau tidak harusnya oleh Menteri Keuangan, surat sang Dirjen yang menyatakan pemerintah tidak membeli saham KPC terjadi pada pemerintahan Presiden SBY, muncul keraguan.. apa benar Presiden SBY tidak tahu ulah Dirjen ini. padahal beliau sudah tahu masalahnya sejak zaman Presiden Megawati terbukti ikut rapat
ditengah ramai kasus divestasi saham KPC oleh Bakrie ini tiba2 mulai muncul kasus transfer pricing.. laporan beberapa pihak menyebutkan, batubara produksi KPC untuk penjualan luar negeri dibeli oleh perusahaan yang terafiliasi dengan KPC, KPC menjual batubara kepada perusahaan grup sendiri dengan harga lebih murah dari harga pasar yang berlaku. harga murah ini yang dijadikan dasar pembayaran pajak di Indonesia. padahal, pembeli menjual dg harga lebih tinggi kepada pembeli lainnya. diantara pembeli itu ada nama: Glencore International AG, Electric Power Developmen Company, Korea south-East Power co, Ltd, Kobe IIP, Chubu Electric Power CO Inc, Nippon steel Corporate, AEP Energy Service Pty Ltd, EDF Trading Ltd, Tohoku Electric Power, Taiwan Power Company, Korea East-West Power Company Limited, Castle Peak Power Company Ltd, AES (Applied Energy), Quezon Power (Philipines), TNB Fuel Services Sdn Bhd, Hokuriku Electric Power, Enel Trade Spa, National Power Co, National Coal supply Corporation Ltd, Kobe Steel Ltd, The Hongkong Electric co Ltd, Electroandina, Chile, Nippon Steel Corporate, Ahmedabad Electric Co, Scorttish and Southern Energy Suppy Ltd, Tohoku Electric Power Company Inc, Chukogu Electric Power co Inc, Korea South-East Power Company Ltd, Joban Joint Power, Toyota Tsusho Co.
sayangnya Ditjen Pajak tidak serius menangani kasus-kasus transfer pricing. infonya pegawai pajak yg menangani transfer pricing hanya 12, praktek transfer pricing merupakan penggelapan pajak dengan tingkat kerumitan yang tinggi, dibutuhkan tenaga ahli untuk menguak praktek ini. tunggakan pajak yang dilakukan perusahaan-perusahaan Bakrie yang nilainya mencapai Rp2,1 Triliun diungkapkan oleh Sri Mulyani, dengan rincian kekurangan pajak dari KPC sebesar Rp1,5 triliun, BUMI Rp376 miliar, dan Arutmin US$30,9juta. tapi ternyata ada data lain, data lain menyebut sampai per akhir November 2009, KPC telah membayar utang pajak sebesar Rp800 miliar dan Arutmin sebesar US$27,5 juta. pendapatan BUMI (Bumi Resources) yang menjadi perusahanan andalan Bakrie (PT KPC dan PT Arutmin) tahun 2004 sebesar Rp 9,811 triliun. tahun 2008, pendapatan BUMI mendekati US$ 4 miliar atau hampir Rp 40 triliun. laba bersih BUMI tahun 2004 sebesar Rp 1,21 triliun. tahun 2008, laba bersih BUMI meningkat drastis menjadi US$ 654 juta atau sekitar Rp 6,5 triliun...  anehnya dengan pendapatan sebegitu besar, janji KPC untuk memberikan Rp285 Miliar kepada Kaltim melalui APBD sepertinya menguap begitu saja
BPK juga telah turun tangan dengan laporan pemeriksaan (LHP) dari BPK Nomor : 18.A/LHP/XIX.SMD/V/2009 Tahun Anggaran 2008, 25 Mei 2009 lalu. BPK menyebutkan Pemprov Kaltim dan PT Bumi Resources menandatangi naskah persetujuan penyelesaian permasalahan divestasi PT KPC secara damai. Pemprov Kaltim setuju mencabut gugatan divestasi saham PT KPC, pada lembaga arbitrase termasuk yang melalui badan peradilan di Indonesia. disebutkan juga PT Bumi Resources Tbk akan memberikan kompensasi kepada Pemprov Kaltim sebesar Rp 230 miliar untuk APBD, dana partisipasi tambahan modal awal Yayasan Pembangunan SDM Kaltim sebesar Rp 50 miliar, dan KPC berjanji aka mengalokasikan dana pengembangan masyarakat atau community development (comdev) Rp 5 miliar per tahun
PT Bumi Resources Tbk yang membawahi PT KPC pernah memberikan jawaban mengapa mereka tidak juga membayarkan konpensasi itu... pada surat perusahaan tanggal 19 Mei 2009 PT, alasannya karena perkara antara Pemprov Kaltim melawan PT KPC, Sangatta Holdings Ltd, Kalimantan Coal Ltd, BP Plc, Rio Tinto Plc, Pacific Resources Invesment Ltd dan BP International Ltd di forum Arbitrase ICSID msh berlanjut, kemudian Bumi Resources (BUMI) juga memunculkan surat Awang Faroek Ishak yang diduga palsu, sbg alasan tak membayar konpensasi Rp230 Miliar, tapi waktu itu Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak membantah membuat surat kepada Sekjen ICSID, alasan Awang Faroek selama menjadi gubernur tidak pernah membuat surat dg membubuhkan namanya secara lengkap beserta titel akademiknya
