Rajawali Mulai Mematuk

 

Di tengah krisis kabut asap yang melanda Republik dan gonjang-ganjing penegakan hukum, publik disuguhkan suatu atraksi bernegara dari seorang Menteri baru yang terkenal sebagai Rajawali (tukang) Ngepret. Setelah lewat permasalahan mega proyek 35ribu MW, pulsa token PLN, mafia Dwelling Time, fiber storage BBM Pertamina, pipanisasi BBM pulau Jawa, hingga pesawat baru untuk Garuda, Rajawali Ngepret kini malah "mematuk" dua raksasa di sektor bisnis sumber daya alam yang punya cerita tersendiri bagi Indonesia.

Yang pertama "dipatuk"adalah perusahaan minyak asal Belanda yang sudah beroperasi lebih dari 100 tahun di Indonesia. Penjajah Belanda pergi, namun perusahaan ini tetap beraktivitas, sempat dinasionalisasi Sukarno, namun dibebaskan dan kembali jaya di era Suharto hingga kini. Perusahaan ini dipatuk dalam kasus Blok Masela karena egois hendak menjadikan Indonesia kelinci percobaan teknologi barunya. Padahal ada opsi lain pengembangan Blok Masela yang sejalan dengan cita-cita pemerataan pembangunan ekonomi kawasan Timur Indonesia- yang masih menjadi wilayah termiskin di Republik. Perusahaan Belanda ini pula yang menjadi sponsor dari "Skenario Bandung", acara yang diadakan oleh lembaga UKP4 (bentukan SBY tahun 2009) hanya beberapa bulan sebelum Presiden Jokowi dilantik.

Sialnya, seolah Skenario Bandung yang menjadi kiblat pembangunan sumber daya alam kita ketika Presiden Jokowi menunjuk Menteri ESDM dari kalangan yang berada di bawah pengaruh eks Kepala UKP4. Sedikit tentang eks Kepala UKP4 yang merupakan birokrat sejak era Orde Baru. Saat ini, tidak mengejutkan, dirinya diangkat menjadi Komut PLN, meskipun rapot merah menghias rekam jejak integritasnya dalam hal kasus konflik kepentingan listrik Paiton (yang menyebabkan dirinya dicopot Presiden Gus Dur) dan keterlibatannya sebagai komisaris dalam suatu perusahaan tanker milik Mafia Migas. Itulah yang membuat orang tertawa kecut saja melihat drama pemberantasan Mafia Migas yang diperagakan Kementerian ESDM. Dalam hal Blok Masela misalnya, mana mungkin Menteri ESDM yang berada di bawah kelompok Skenario Bandung dapat keras kepada Perusahaan Belanda yang mensponsorinya?

Kembali ke korban patukan Rajawali. Yang kedua adalah perusahaan tambang tembaga dan emas terbesar dunia yang menambang di Papua.  Perusahaan ini tumbuh besar bersama Orde Baru menggulingkan Bung Karno, mendraft UU penanaman modal dll, berkolaborasi dengan Angkatan Darat dalam melakukan banyak pelanggaran HAM di Papua, banyak melakukan perusakan lingkungan di Papua, sedikit membayar royalti, dan gemar menyuap politisi kita (sebagian kecil saham dimiliki Negara sedangkan sebagian kecil lain dimiliki para penguasa turunan Orde Baru yang kini memimpin di dua kubu Golkar). Freeport belakangan kena "patuk" Rajawali karena berusaha mempercepat perpanjangan kontraknya dengan bantuan (lagi-lagi) Menteri ESDM didikan Skenario Bandung. Akibatnya kini malah mulai muncul opini opsi untuk sama sekali tidak memperpanjang kontrak si Perusahaan tambang asal AS ini, sembari menyiapkan BUMN kita untuk menggantikan fungsi ekonominya di Papua.

Pemuda Rajawali, tiga puluh tujuh tahun yang lalu (1978) merupakan pemimpin dari Gerakan Mahasiswa yang mencabik-cabik Diktator Fasis Suharto, sehingga Rezim Orde Baru kehilangan legitimasi politiknya hingga akhirnya jatuh 20 tahun kemudian saat Reformasi. Dirinya adalah salah satu tokoh yang sangat berhak untuk menuntaskan Reformasi, menuju totalitas. Kesempatan yang diberikan di era Gus Dur, tidak cukup untuk menuntaskannya, apalagi ada perlawanan dari politisi turunan Orde Baru. Presiden Jokowi telah melakukan pilihan yang sangat tepat dengan memberikan kembali Rajawali kesempatan. Memang tidak ada jalan lain untuk mewujudkan Trisakti tanpa memasukkan sang Rajawali di Kabinet, yang setiap geraknya sejak 37 tahun yang lalu sudah mencerminkan ajaran Bung Karno tersebut. Ingat, kini yang dilakukan Rajawali hanya ngepret, kemudian mematuk, namun cakarnya yang tajam belum lagi digunakan untuk mencabik. ****